Jakarta, BeritaRayaOnline,_Dalam rangka penanganan permukiman kumuh yang harus bebas 2019, Kementerian Pekerjaan Umum telah merancang “Program Prakarsa Permukiman 100-0-100”. Untuk mensukseskan program ini, dihimbau seluruh komponen masyarakat turut terlibat di dalamnya. Pasalnya, sejalan dengan Peringatan Word Habitat Day atau Hari Habitat Dunia (HHD) yang telah dicanangkan PBB, bahwa penekanan kegiatan peringatan semata-mata untuk menggugah kesaadaran semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakt akan pentingnya menciptakan permukiman yang layak huni dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
“ Program ini harus sukses. Tahun 2019 kawasan kumuh harus bebas atau jadi nol persen. Ini sudah menjadi amanat UU. Dan kewajiban semua pihak ikut berperan dalam masalah ini,” tegas Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Hadi Sucahyono pada acara Obrolan PU” kerjasama denganr RRI Pro 4 hari ini (30/9/2014) di Jakarta.
Hadi menegaskan, tahun 2014 Ditjen Cipta Karya melalui
Direktorat Pengembangan Permukiman menargetkan untuk mengurangi luasan pada kawasan permukiman kumuh di 3.201 titik yang tersebar di 415 kota/kabupaten, yakni seluas 34.473 hektar. Sejalan hal itu, Pemerintah juga terus meningkatkan capaian penyediaan akses air minum (70 %), dan peningkatan pelayanan sanitasi yang saat ini telah mencapai 62,4%.
Direktorat Pengembangan Permukiman menargetkan untuk mengurangi luasan pada kawasan permukiman kumuh di 3.201 titik yang tersebar di 415 kota/kabupaten, yakni seluas 34.473 hektar. Sejalan hal itu, Pemerintah juga terus meningkatkan capaian penyediaan akses air minum (70 %), dan peningkatan pelayanan sanitasi yang saat ini telah mencapai 62,4%.
Kementerian PU dalam rangka persiapan Konferensi Habitat III tahun 2016, telah menandatangani MOU dengan Executive Director UN Habitat. Isi MOU memuat komitmen perkuatan kemitraan antara Indonesia dengan UN Habitat, dimana Indonesia akan menjadi partner UN Habitat sekaligus leader di kawasan Asia Pasifik menuju Konferensi Habitat III tahun 2016. Sejalan dengan itu pada Mei 2015 Jakarta ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan High Level Asia Pasific Regional Meeting for Habitat III Preparation.
“ Langkah persiapan menuju pertemuan itu, pemerintah telah memberi dukungan berupa National report, dimana draf pertamanya telah dibahas dalam Preparatory Committee Meeting I for Habitat III di New York 17 – 18 September lalu,” ungkap Direktur Pengembangan Permukiman.
Kegiatan Dialog yang diselenggarakan Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU bekerjasama dengan stasiun RRI Pro 4 berjalan cukup dinamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya suara masyarakat yang masuk melalui sms yang dikirimkan. Dialog juga mendapatkan tanggapan dari pakar Praktisi Permukiman, Djohan Silas Guru Besar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS). Djohan Silas menilai, pemerintah ke depan perlu merancanakan secara matang khususnya dalam menjalankan program pengadaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
Menurutnya, adanya bangunan Rusunawa yang sudah dibangun. Namun tidak difungsikan maksimal sebagaimana mana mestinya, sehingga terkesan mubazir. Karena Rusunawa dbangun menggunakan dana APBN. Untuk mencegah agar tidak terulang lagi, maka kehati-hatian pemerintah dan kerjasama dengan pihak Pemda perlu lebih diperjelas. Pasalnya, saat ini tercatat permintaan akan rusunawa dari Pemda cukup banyak sehingga terjadi Waiting List.
Sejalan dengan permintaan, Djohan Silas berharap biaya sewa dari penghuni rusun dinaikkan, guna kesinambungan progam Rusunawa ke depan. Selain itu, dia meminta interaksi dengan penghuni Rusunawa lebih ditingkatkan, agar konflik kepentingan yang seringkali terjadi dapat diminimalisir. Selama ini pemerintah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari penghuni Rusunawa. “Pasalnya, proffit oreinted belum dibolehkan. Sehingga biaya sewa yang dikenakan baru sebatas kemampuan penghuninya, yakni Rp 300 ribu. Harga ini sudah maksimal,” tegas Hadi Sucahyono.
Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) Tahun 2014 mengusung
Thema “Voices From Slums atau “Suara/aspirasi dari Permukiman Kumuh”. Berbagai kegiatan juga akan diselenggarakan dalam menjaring aspirasi yang lebih luas terkait penanganan permukiman kumuh. Kegiatan itu diantaranya Stakeholders Forum (2 Okt), Audensi kepada Presiden RI (3 Okt). Kegiatan penunjang seperti pemberian pengharaan pemerintah (city leaders) untuk individu/kelompok masyarakat yang mampu menjadi agen perubahan perkotaan. (puskom pu/lasman simanjuntak)
Thema “Voices From Slums atau “Suara/aspirasi dari Permukiman Kumuh”. Berbagai kegiatan juga akan diselenggarakan dalam menjaring aspirasi yang lebih luas terkait penanganan permukiman kumuh. Kegiatan itu diantaranya Stakeholders Forum (2 Okt), Audensi kepada Presiden RI (3 Okt). Kegiatan penunjang seperti pemberian pengharaan pemerintah (city leaders) untuk individu/kelompok masyarakat yang mampu menjadi agen perubahan perkotaan. (puskom pu/lasman simanjuntak)
0 comments