Berbekal secarik kertas yang telah dipersiapkan sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidatonya selama 10 menit.
Berikut isi pidato pertama Jokowi sebagai Presiden RI ke-7:
Salam sejahtera untuk kita semuanya
Om swastiastu namo buddhaya
Yang saya hormati, pimpinan dan seluruh anggota MPR
Yang saya hormati, Wakil Presiden
Yang saya hormati, Bapak BJ Habibie, Presiden ketiga RI
Yang saya hormati, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima RI
Yang saya hormati, Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden keenam RI
Yang saya hormati, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Kesembilan RI
Yang saya hormati, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia keenam
Yang saya hormati, Boediono, Wakil Presiden kesebelas RI
Yang saya hormati, Ibu SInta Nuriyah Wahid
Yang saya hormati, rekan dan sahabat baik saya, Prabowo Subianto dan
Hatta Rajasa
Yang saya hormati, yang mulia kepala negara dan pemerintahan dan
utusan khusus negara sahabat
Para tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air
Hadirin yang saya muliakan,
Baru saja kami, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna yang amat dalam, komitmen bekerja keras mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang besar. Ini saatnya menyatukan hati dan tangan, ini saatnya bersama sama melanjutkan sejarah berikutnya, yakni mencapai kejayaan indonesia di bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Saya yakin beban sejarah yang mahaberat ini akan dapat kita pikul bersama dengan persatuan, dengan gotong royong, dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong sangat menjadi bekal untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan
dan keterpecahan. Dan kita tidak akan betul-betul merdeka tanpa kerja keras.
Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan pelayanan pemerintahan. Saya mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin, negara ini akan makin kuat dan berwibawa jika seluruh lembaga negara bekerja sesuai mandat yang diberikan konstitusi kita.
Kepada para nelayan, buruh, petani, para pedagang pasar, para pedagang asongan, sopir, akademisi, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong, karena ini lah momen bersejarah bagi kita semua
untuk bergerak bersama-sama untuk bekerja, untuk bekerja, dan bekerja.
Hadirin yang mulia,
Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin jadi bangsa yang menyusun peradaban sendiri, bangsa yang kreatif, yang bisa mengembangkan peradaban global. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya,
bahu-membahu. Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa peradaban kita.
Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali.
Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,
Kerja besar dalam bangsa memang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh presiden dan wakil presiden ataupun jajaran pemerintah yang saya pimpin. Tapi membutuhkan topangan kekuatan bersama, kekuatan yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.
Lima tahun ke depan jadi momentum yang tepat bagi kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja, bekerja, dan bekerja adalah yang utama. Saya ingin bekerja keras dan gotong royong. Kita akan mampu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia meningkatkan kesejahteraan umum mencerdakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial .
Saudara sebangsa dan setanah air,
Atas nama rakyat dan pemerintahan Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus dari negara sahabat.
Saya ingin menegaskan bahwa pemerintahan saya indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan
untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama wakil presiden M. Jusuf Kalla, atas nama bangsa Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun terakhir.
Hadirin yang saya muliakan,
Mengakhiri pidato saya ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang diutarakan oleh Presiden pertama RI Soekarno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra , jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan
hempasan ombak yang menggulung.
Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal RI dan berlayar bersama menuju Indonesia raya. Kita akan mengembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri.
Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama.
Assalamaulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Tuhan memberkati, om shanti shanti om namo buddhaya
MERDEKA!
(kompas.com/ jeffry kolondam/ flora esther/lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Suasana saat pengesahan RUU Pilkada sangat panas baik di dalam DPR maupun di luar DPR.
Di dalam gedung parlemen, sejumlah anggota fraksi DPR melakukan sempat lobi terkait mekanisme Pilkada. Tiga opsi mekanismenya adalah Pilkada lewat DPRD, Pilkada langsung, dan Pilkada langsung dengan catatan.
Keadaan makin memanas, setelah pimpinan sidang paripurna memutuskan dua opsi mekanisme yakni Pilkada langsung dan lewat DPRD. Demokrat pun walk out.
Adapun, di luar gedung parlemen, pengunjuk rasa yang menolak pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme Pilkada lewat DPRD membakar ban dan sempat bentrok dengan polisi.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan, akibat bentrok ini satu anggota kepolisian mengalami luka-luka.(dbs/www.yahoo.com/jhonnie castro/flora kolondam)
Jakarta,BeritaRayaOnline,- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada telah mencapai kesepakatan. Pimpinan sidang paripurna, Priyo Budi Santoso, sudah mengetuk palu hasil pemungutan suara terbanyak atau voting yang mengabulkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah.
"Hasil ini kita peroleh melalui proses yang panjang, saya harap semua menghormati keputusan ini," kata Priyo usai mengetuk palu sidang paripurna di komplek DPR, Jakarta, Jumat dini hari, 26 September 2014.
Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, Fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, seperti PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara.
Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih untuk 'walk out' dengan alasan aspirasi mereka tenang Pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung Pilkada langsung.
Usai rapat, ruang paripurna semakin gaduh. Suara kegembiraan dari fraksi-fraksi pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menyeruak. Sebaliknya, kekesalan fraksi-fraksi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla membahana. Bahkan ucapan saling sindir sengaja diucapkan oleh politikus dua kubu tersebut melalui pengeras suara.
Suasana mulai tenang saat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berdiri di depan mimbar. Gamawan mengucapkan terimakasihnya kepada anggota dewan yang sejak Kamis pagi rapat memutuskan RUU Pilkada.(tempo.co.id/jhonnie castro/flora kolondam)
Jumlah kementerian ini sama dengan jumlah kementerian yang ada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla saat ini.
"Guna memastikan pemerintahan agar berjalan dengan efektif sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut, dan juga untuk terciptanya pemerintahan yang bekerja dan pemerintahan yang hadir di tengah rakyat dan pemerintahan yang terkonsolidasi, kami putuskan jumlahnya ada 34 kementerian," kata Jokowi.
Para menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK dan Tim Transisi berasal dari kalangan profesional dan partai politik.
"Nanti akan diduduki oleh 18 profesional dan 16 profesional partai. Menko tetap tiga. Wamen sementara ya mungkin masih diperlukan di luar negeri," ujarnya.
Jokowi menila, jumlah 34 kementerian tersebut masih wajar dan tidak bertujuan untuk bagi-bagi kekuasaan.
"Saya sudah berikan contoh negara tetangga, Malaysia penduduknya 24 juta. Kementerian ada 24. Kita 240 juta, harusnya 240 kementerian," ujar Jokowi.(kompas.com/jhoonnie castro/flora kolondam)
Jakarta ,BeritaRayaOnline - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari partai pengusungnya tidak berpengaruh pada sisa jabatannya sebagai kepala daerah.
Namun, dia menambahkan, hal tersebut dapat berpengaruh pada proses kenaikan jabatannya sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta, menggantikan Gubernur Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI terpilih periode 2014-2019.
"Ada catatan kecil menyangkut paripurna DPRD. Itu yang harus kita lihat perkembangannya, apakah akan ada proses pengganjalan dari partai koalisi Merah Putih," jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.
Bentuk pengganjalan tersebut, lanjut dia, bisa saja menyangkut ketidakhadiran anggota DPRD DKI Jakarta sehingga tidak kuorum untuk menggelar paripurna persetujuan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur definitif.
Ahok, sebagai Wakil Gubernur, akan bertugas menjalankan tugas Gubernur ketika Jokowi mengundurkan diri untuk menjadi Kepala Negara RI.
Status Ahok sebagai Gubernur definitif dapat dilakukan jika DPRD DKI Jakarta sepakat mengusulkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Abdul Harris Bobihoe ketika ditemui secara terpisah mengatakan keputusan DPRD DKI dalam menaikkan status Ahok tersebut menjadi kewenangan anggota dewan.
Meskipun demikian, Harris mengatakan partainya tidak akan menghalang-halangi keinginan Ahok untuk mundur dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Gerindra.
Bahkan, Partai Gerindra telah menyiapkan beberapa nama untuk diajukan ke DPRD DKI Jakarta sebagai wakil gubernur menggantikan Ahok jika nanti menjadi Gubernur definitif.
"Kami sudah siapkan beberapa nama, karena wakil gubernur (DKI) itu masih menjadi jatah Gerindra, salah satunya ada Pak (Mohammad) Taufik (Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta)," kata Harris. (yahoo.com/antara/jhonnie castro/flora k)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Relawan Jokowi yang membuat situs kabinetrakyat.org menyerahkan usul nama-nama menteri dalam kabinet mendatang kepada presiden terpilih Joko Widodo di Balai Kota Jakarta. Sebanyak 42 nama menteri dan kepala lembaga negara yang terhimpun dalam situs itu merupakan hasil polling melalui media sosial.
Rahman mengatakan polling dilakukan dari 27 Juli sampai 4 September 2014. Metodenya adalah menggunakan satu akun Facebook untuk satu kali memberikan suara kepada satu kementerian.
Ada 123 kandidat untuk 42 pos yang terdiri atas kementerian dan lembaga negara dalam polling ini. Sebanyak 162.788 akun Facebook tercatat menjatuhkan pilihan. Pemilih rata-rata berusia 45-50 tahun.
Rahman berharap hasil polling itu dapat menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk menyusun nama-nama menteri dalam pemerintahannya.
Berikut nama-nama menteri berdasarkan hasil polling kabinetrakyat.org hingga September 2014.
1. Menteri Pendidikan Nasional: Anies Baswedan dengan 3.032 pemilih.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Poltak Sitanggang dengan 2.753 pemilih.
3. Menteri Perindustrian: Dahlan Iskan dengan 2.604 pemilih.
4. Jaksa Agung: Abraham Samad dengan 2.559 pemilih.
5. Menteri-Sekretaris Negara: Maruarar Sirait 2.534 pemilih.
6. Menteri Kesehatan: Ribka Tjibtaning 2.379 pemilih.
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Erwin Usman 2.369 pemilih.
8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Najwa Shihab dengan 2.346 pemilih.
9. Menteri Luar Negeri: Hikmahanto Juwana dengan 2.195 pemilih.
10. Kepala BNP2TKI: Anis Hidayah dengan 2.155 pemilih.
11. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa dengan 2.127 pemilih.
12. Menteri Agama: Komaruddin Hidayat dengan 2.111 pemilih.
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rieke Diah Pitaloka dengan 2.109 pemilih.
14. Menteri Perumahan Rakyat: Mohammad Jehansyah Siregar dengan 2.102 pemilih.
15. Menteri Dalam Negeri: Basuki Tjahaja Purnama dengan 2.091 pemilih.
16. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan dengan 2.087 pemilih.
17. Menteri Riset dan Teknologi: Yohanes Surya dengan 2.067 pemilih.
18. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Tri Rismaharini dengan 2.035 pemilih.
19. Menteri Pemuda dan Olahraga: Adian Napitupulu dengan 1.966 pemilih.
20. Menteri Komunikasi dan Informatika: Onno W. Purba dengan 1.966 pemilih.
21. Menteri Koordinator Perekonomian: Faisal Basri dengan 1.897 pemilih.
22. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Indra J. Piliang dengan 1.894 pemilih.
23. Menteri Pertanian: Dwi Andreas Santosa dengan 1.888 pemilih.
24. Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN): Usep Setiawan dengan 1.880 pemilih.
25. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Zainal Arifin Muchtar dengan 1.863 pemilih.
26. Menteri Kelautan dan Perikanan: Hugua dengan 1859 pemilih.
27. Menteri Pembangunan Perencanaan Negara/Bappenas: Agus Suhartono dengan 1.830 pemilih.
28. Menteri Perdagangan: Marie Elka Pangestu dengan 1.822 pemilih.
29. Menteri Keuangan: Hendrawan Supratikno dengan 1.777 pemilih.
30. Menteri Pekerjaan Umum: Marwan Ja'far dengan 1.762 pemilih.
31. Menteri Pertahanan: Mayjen (Purn) TNI Tb. Hasanuddin dengan 1.759 pemilih.
32. Kepala Badan Intelijen Negara: As'ad Said Ali dengan 1.747 pemilih.
33. Menteri Koperasi/UKM: Budiman Sudjatmiko dengan 1.743 pemilih.
34. Kepala BKPM: Ichsanoodin Noorsy dengan 1.634 pemilih.
35. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dengan 1.624 pemilih.
36. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Wanda Hamidah dengan 1.584 pemilih.
37. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Edwin H. Sukowati dengan 1.567 pemilih.
38. Menteri Kehutanan: Chalid Muhammad dengan 1.493 pemilih.
39. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Komarudin Watubun dengan 1.315 pemilih.
40. Sekretaris Kabiber: Pramono Anung Wibowo dengan 1.152 pemilih.
41. Ketua UKP4: Budi Arie Setiadi dengan 928 pemilih.
42. Kepala BNPB: Eko Teguh Paripurno dengan 720 pemilih.(yahoo.com/tempo.co/flora kolondam/nelson kolondam)
“Pak Jokowi kan orangnya sangat kooperatif, jadi semuanya sangat mungkin terjadi,” ujar Luhut saat menemani Jokowi bertemu ribuan Relawan di Ancol, Jakarta, Sabtu, (23/8/2014).
Namun Luhut belum mau mengatakan kapan komunikasi politik dengan partai Golkar akan mulai dilakukan, hanya saja secara pribadi luhut mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para elit partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Saya ketemu dengan Aburizal Bakrie, Idrus Marham Setya Novanto mereka minta ketemu dan kita ketemu, ngobrol. Bertemu Pak Idrus dan pak Setya minggu lalu dengan pak Ical setelah lebaran, kita ngobrol sebagai teman lama,” ujar Luhut.
Mantan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) ini mengatakan komunikasi politik dengan Golkar biarkan terjalin seiring waktu. lanjutnya, komunikasi tersebut tidak dapat dipaksakan.
“Tentu semua ada waktunya tidak bisa dipaksa paksain. Dan Pak Jokowi masih pada sikap seperti miyu tidak ingin mejadi buru buru, kalau memang ingin natural datang ya datang,” ujar Luhut.
Untuk diketahui Golkar dan PPP merupakan partai yang diisukan akan keluar dari Koalisi Merah Putih dan berlabuh dengan koalisi partai pemerintahan Jokowi-JK. Gonjang-ganjing tersebut muncul setelah sejumlah kadernya secara terang terangan menginginkan bergabung bersama partai pemerintahan tersebut.(yahoo.com/tribunnews.com/flora kolondam)
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, Kamis malam (21/8/2014).
Dalam pendapatnya, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Prabowo-Hatta dalam permohonannya tidak terbukti di persidangan.
Tidak ada satupun dalil Prabowo-Hatta yang diterima Mahkamah.
Dengan demikian, keputusan KPU mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan keunggulan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikuatkan oleh putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden oleh MK.(tribunnews.com/lasman simanjuntak/flora kolondam)
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan terkait gugatan PHPU yang diajukan Prabowo-Hatta. MK menolak seluruh permohonan Prabowo-Hatta.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang putusan MK di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis malam (21/8/2014).
Hamdan lantas menutup persidangan yang digelar sejak pukul 14.30 WIB tadi siang. Putusan MK tersebut setebal 4.390 halaman.
"Dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup," kata Hamdan.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Tidak ada protes dari kubu Prabowo-Hatta terkait putusan MK ini, sementara kubu Jokowi-Jk langsung melempar salam tiga jari sembari tertawa. (detiknews.com/lasman simanjuntak)
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang putusan MK di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis malam (21/8/2014).
Hamdan lantas menutup persidangan yang digelar sejak pukul 14.30 WIB tadi siang. Putusan MK tersebut setebal 4.390 halaman.
"Dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup," kata Hamdan.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Tidak ada protes dari kubu Prabowo-Hatta terkait putusan MK ini, sementara kubu Jokowi-Jk langsung melempar salam tiga jari sembari tertawa. (detiknews.com/lasman simanjuntak)
Jakarta ,BeritaRayaOnline - Calon presiden terpilih Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat. (15/8/2014)
Menurut Jokowi, pernyataan Presiden SBY dalam pidato tersebut menunjukkan agar proses transisi pemerintahan berjalan dengan mulus.
Jokowi berharap Presiden SBY dapat merealisasikan pernyataannya dengan bersikap terbuka kepada dirinya.
"Program pemerintahan ada yang sudah selesai, sedang berjalan, dan akan berjalan. Kalau ini bisa dimusyawarahkan terbuka, akan baik sekali," ucapnya.
Jokowi menegaskan, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dirinya sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, tapi dia menghormati proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini masih berlangsung.
Karena itu, kata dia, komunikasi dengan SBY baru akan dilakukannya setelah adanya putusan MK pada 21 Agustus mendatang.
Ketika ditanya, pernyataan Presiden SBY tersebut menjadi isyarat Partai Demokrat akan merapat pada koalisi pendukung pasangan Jokowi - JK, Jokowi enggan menanggapinya.
"Saya tidak mau bicara soal itu. Nanti saja kita tunggu setelah putusan MK," tukas mantan walikota Solo ini.
Presiden SBY pada pidato kenegaraan mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014.
Namun, karena adanya gugatan sengketa pemilu presiden ke MK, sehingga semua pihak agar menunggu putusan MK.(yahoo/antara/jhonnie castro/ flora kolondam)
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya meminta maaf atas kekurangan saya. Meskipun saya selalu ingin membuat yang terbaik, saya hanyalah manusia biasa," ujarnya.
Presiden Indonesia keenam ini menyatakan, menjadi presiden merupakan kehormatan baginya. Ia merendah dengan menyebut dirinya sebagai anak dari keluarga biasa, yang berasal dari Pacitan, yang kemudian memilih berprofesi sebagai tentara sebelum akhirnya menjadi menteri dan pemimpin negara.
Di masa akhir jabatannya, SBY berjanji akan membantu siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia periode 2014-2019, yang akan ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
"Ini adalah kewajiban saya sebagai mantan presiden dan warga negara. Saya akan mengucapkan selamat pada presiden terpilih," ucapnya.
Pria yang memimpin Indonesia selama dua periode jabatan ini mengajak masyarakat untuk mendukung presiden terpilih tersebut, demi kemajuan negara.
"Saya ingin para pemimpin saling membatu dan bahu-membahu untuk kepentingan rakyat Indonesia," tuturnya.
Di akhir pidato, SBY mendapatkan dua kali standing applause dari anggota DPR dan DPD. Sidang Paripurna yang mendengarkan pidato kenegaraan SBY berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selanjutnya, SBY akan menyampaikan RAPBN pada sidang paripurna pukul 14.30 WIB.(yahoo.com/tribunnews.com/pulo lasman simanjuntak)
"Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya itu tanpa syarat. Sudah jelas," ucap gubernur DKI Jakarta tersebut, di Jakarta, Senin (11/8/2014).
Pernyataan Jokowi itu untuk menanggapi isu yang menyebut partai-partai pendukungnya meminta jatah menteri. Misalnya, PKB disebut meminta jatah 10 menteri.
Hingga saat ini, Jokowi mengaku, belum menentukan susunan kabinet. Termasuk belum menentukan siapa orang-orang yang akan menduduki jabatan di pemerintahan.
Memang, sejak awal Jokowi selalu mengatakan bahwa koalisi PDIP adalah koalisi tanpa syarat. Tak ada pembagian jatah menteri untuk setiap partai yang bergabung. Menteri, kata Jokowi, dipilih berdasarkan kemampuannya. Bukan karena ia kader partai pendukung.(republika.co.id/jhonnie castro/flora kolondam)
"Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi usai melakukan rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
Gubernur DKI Jakarta ini enggan menyebutkan apa alasan yang mendasari dirinya tidak ingin ada menteri-menteri yang mengisi kabinetnya nanti masih berafiliasi dari partai politik.
Mantan Walikota Solo ini mengatakan, sampai saat ini rencana setiap menteri tidak berafiliasi dari partai politik tersebut masih dibahas di internal.
"Ya, tapi ini kan masih digodok," kata Jokowi.
Mengenai adanya peluang Tim Transisi Jokowi-JK akan masuk ke dalam jajaran kabinet, Jokowi mengungkapkan ada kemungkinan itu.
"Semua mungkin. Tapi sekali lagi jangan ada yang pastikan di kantor transisi itu masuk di kabinet atau Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Ini kamar yang beda," kata Jokowi.
(yahoo.com/tribunnews.com/jeffry/flora kolondam/jhonnie castro)
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum mau berkomentar soal pembentukan kabinet. Menurut Megawati saat ini pihaknya masih menunggu transisi kepemimpinan pada 20 Oktober 2014 mendatang.
"Kami belum bisa menjawab pertanyaan kedua, karena setelah ada pengumuman kita masih menunggu sebagai masa transisi sampai tanggal 20 Oktober mendatang," kata Megawati dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, di kediamannya, Jl Kebagusan, Jaksel, Selasa (22/7/2014).
Dalam jumpa pers sebelumnya, Mega meminta rakyat Indonesia terus mengawal proses transisi yang terjadi saat ini. Dia juga mengungkapkan terima kasih pada partai-paratai yang telah mendukung pasangan Jokowi-JK.
"Pada mereka yang telah melakukan kerja keras sebagai ketua umum PDIP saya ingin menyampaikan beribu terima kasih pada sukarelawan dan struktur partai dari PDIP, NasDem, PKPI, Hanura dan PKB yang sudah bahu membahu," katanya.(detiknews.com/eppo/parlin/dian/ella/flora kolondam)
Sejak tiba di bandara King Abdul Aziz Jeddah sampai ketika tiba di Makkah, jamaah umrah dari Indonesia yang bertemu Jokowi langsung histeris. "Mereka berebut minta salaman dan berfoto bersama Jokowi," kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dalam rilis yang diterima Republika Online (ROL), Senin (7/7/2014)
Saking ramainya, menurut Basarah, jam'ah umrah juga membuat jamaah dari negara lain juga ikut memotret Jokowi. "Setelah tahu bahwa yang sedang dikerumuni itu adalah Jokowi capres dari Indonesia, banyak diantara jama'ah umrah dari negara lain yang juga ingin memotret Jokowi. Akhirnya askar-askar di Masjidil Haram pun sibuk ikut mengawal Jokowi," jelasnya.
Bukan hanya itu, lanjut Basarah, beberapa imam masjid dan mufti di masjidil haram juga ingin menemui Jokowi. Mereka akhirnya ditemui jokowi di tempat Jokowi menginap.
Jokowi menyelesaikan seluruh rukun umroh, Senin pukul 02.00 hingga pukul 04.00 waktu setempat, dan dilanjutkan makan sahur dan shalat Subuh berjamaah.(republika.co.id/flora kolondam/jhonnie castro)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak hanya hobi blusukan, namun juga belanja. Seperti hari ini, Jumat (4/7/2014), dia mengunjungi dua mal yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat, ITC Depok dan Depok Town Square. Di lokasi ini Capres nomor urut dua ini tetap disambut antusias ribuan masyarakat.
Di ITC Depok, Jokowi bertemu dengan para pengunjung mal dan berfoto bersama. Di tengah blusukannya itu, dia membeli sepatu dan kemeja kotak-kotak. Pasangan Jusuf Kalla (JK) ini membeli dua sepatu, Kontri Boot dan Black Master, yang masing-masing harganya Rp 160.000.
Jokowi selain membeli sepatu juga membeli kemeja kotak-kotak seharga Rp 75.000. Tidak tanggung-tanggung, dia membeli lima belas kemeja tersebut.
Blusukan mal kembali dilanjutkan dengan menuju mal Depok Town Square (Detos). Di sana Jokowi langsung menuju tengah mal dan menuju satu penjual yang menjual baju koko. Setelah melihat baju koko tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk membeli lima belas. Satu baju koko harganya Rp 75.000.
Jokowi mengatakan, alasannya untuk melihat mal ini adalah persiapan menjelang hari raya Idul Fitri. Bahkan, dia mengetahui ukuran baju milik istrinya dan ketiga anaknya.
"Persiapan buat lebaran. Istri saya ukurannya 'M', anak-anak saya ukurannya 'M', kalau saya ukurannya 'S'," tuturnya sambil tertawa.
Teks Foto : Capres nomor urut dua Joko Widodo alias Jokowi menyapa warga usai menunaikan salat Jumat di Masjid Al Manshur, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (4/7). Usai salat, Jokowi juga membagikan kaos yang merupakan kegiatan dari kampanye Pilpres 2014. (merdeka.com/jeffry/nelson kolondam/renny/flora/ls)
Teks Foto :
Capres Jokowi menundukkan wajah saat didoakan oleh kyai Pondok Pesantren Jawiyah Samarangan di Garut, Jawa Barat, Kamis malam (3/7/2014).(merdeka.com/jeffry k/nelson kolondam/flora esther/pls)
Teks Foto : Capres nomor urut dua Joko Widodo alias Jokowi menyapa warga usai menunaikan salat Jumat di Masjid Al Manshur, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (4/7). Usai salat, Jokowi juga membagikan kaos yang merupakan kegiatan dari kampanye Pilpres 2014. (merdeka.com/jeffry/nelson kolondam/renny/flora/ls)
Di ITC Depok, Jokowi bertemu dengan para pengunjung mal dan berfoto bersama. Di tengah blusukannya itu, dia membeli sepatu dan kemeja kotak-kotak. Pasangan Jusuf Kalla (JK) ini membeli dua sepatu, Kontri Boot dan Black Master, yang masing-masing harganya Rp 160.000.
Jokowi selain membeli sepatu juga membeli kemeja kotak-kotak seharga Rp 75.000. Tidak tanggung-tanggung, dia membeli lima belas kemeja tersebut.
Blusukan mal kembali dilanjutkan dengan menuju mal Depok Town Square (Detos). Di sana Jokowi langsung menuju tengah mal dan menuju satu penjual yang menjual baju koko. Setelah melihat baju koko tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk membeli lima belas. Satu baju koko harganya Rp 75.000.
Jokowi mengatakan, alasannya untuk melihat mal ini adalah persiapan menjelang hari raya Idul Fitri. Bahkan, dia mengetahui ukuran baju milik istrinya dan ketiga anaknya.
"Persiapan buat lebaran. Istri saya ukurannya 'M', anak-anak saya ukurannya 'M', kalau saya ukurannya 'S'," tuturnya sambil tertawa.
Teks Foto : Capres nomor urut dua Joko Widodo alias Jokowi menyapa warga usai menunaikan salat Jumat di Masjid Al Manshur, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (4/7). Usai salat, Jokowi juga membagikan kaos yang merupakan kegiatan dari kampanye Pilpres 2014. (merdeka.com/jeffry/nelson kolondam/renny/flora/ls)
Capres Jokowi menundukkan wajah saat didoakan oleh kyai Pondok Pesantren Jawiyah Samarangan di Garut, Jawa Barat, Kamis malam (3/7/2014).(merdeka.com/jeffry k/nelson kolondam/flora esther/pls)
Teks Foto : Capres nomor urut dua Joko Widodo alias Jokowi menyapa warga usai menunaikan salat Jumat di Masjid Al Manshur, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (4/7). Usai salat, Jokowi juga membagikan kaos yang merupakan kegiatan dari kampanye Pilpres 2014. (merdeka.com/jeffry/nelson kolondam/renny/flora/ls)
Jokowi tiba sekitar pukul 20.00. Dengan busana kotak-kotak yang khas dan kopiah hitam di kepalanya, Jokowi tampil di hadapan para pendukungnya dalam acara “Dialog Kebangsaan dan Marhaban Ya Ramadan” di Halaman Graha Pena Radar Cirebon.
Pada kesempatan itu, capres yang diusung koalisi PDIP, PKB, Nasdem, PKPI ini berjanji apabila menang dalam pilpres, akan segera merealisasikan janji-janjinya yang selama ini disampaikan kepada rakyat.
Jokowi juga menjelaskan alasannya lebih suka melipat lengan baju sampai ke sikut ketika dirinya mengenakan kemeja lengan panjang. “Lengan baju yang dilipat itu menandakan siap bekerja kapan pun dan di mana pun. Tidak peduli siang atau malam,” ucapnya.
Selama ini, Jokowi memang dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Citra itu melekat kuat setelah Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Cara Jokowi menyerap aspirasi warganya dengan blusukan, mengundang simpati rakyat. Penampilannya yang biasa-biasa saja dan tutur katanya yang ceplas-ceplos, membuat rakyat selalu merasa dekat.
“Rakyat itu sumber inspirasi saya. Saya banyak belajar dari rakyat. Karena itu, saya lebih memilih blusukan untuk mendengar lebih banyak suara rakyat,” ujarnya.
Dia menambahkan, dengan blusukan dan berinteraksi langsung dengan rakyat, dirinya menjadi lebih kaya informasi.
"Mendengar lebih banyak suara rakyat, maka kita akan lebih memahami persoalan bangsa. Jika kita sudah memahami persoalannya, maka otak akan bekerja untuk mencari solusinya," terangnya.
Sementara, pengurus DPP Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita menjelaskan, kebahagiaan sejati ketika bisa berbuat untuk rakyat, termasuk Jokowi yang ingin berbuat banyak untuk bangsa Indonesia.
Komisaris Radar Cirebon Group H Alwi Hammu menjelaskan, bangsa Indonesia ke depan membutuhkan sosok pemimpin yang senantiasa dekat dengan rakyat, bekerja keras untuk rakyat dan menyerap aspirasi dari rakyat. (m.jpnn.com/jitro/flora kolondam/jhonnie castro)
Ketika diminta penilaiannya soal hasil debat pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang pertama yang telah digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam (9/6/2O14) mulai pukul 2O.OO hingga 22.3O WIB dipandu Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar.
"Sebaliknya jawaban Prabowo yang lebih umum kemungkinan disebabkan pengalaman yang minim di dalam pemerintahan.Prabowo lebih banyak berkecimpung di meliter sehingga yang selalu muncul di dalam penjelasannya terlihat normatif seperti saat ditanya mengenai pandangannya tentang diskriminasi,"ujarnya.
Sementara itu Saldi Isra,Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, mengatakan jawaban Prabowo-Hatta merefleksikan visi dan misi pasangan itu yang telah diserahkan kepada KPU dan memang lebih umum.Karena itu respon respon terhadap pertanyaan moderator cenderung lari ke atas ketimbang turun ke bawah.
"Ini menurut saya kuatnya Jokowi-JK.Mereka menyentuh hal-hal general tidak terlalu banyak.Mereka menjawab pertanyaan dengan hal-hal yang dilakukan sehingga mereka kelihatan lebih menguasai topik yang dikedepankan," ucapnya.
Syamsuddin mencatat ide manajemen pengawasan yang dikemukakan Jokowi ketika ditanya mengenai upaya pemberantasan korupsi merupakan ide yang segar.
Menurut Syamsuddin, debat capres-cawapres putaran pertama ini bisa membuat anggapan bahwa Jokowi tidak memiliki kemampuan artikulasi menjadi berkurang.Sebaliknya Prabowo yang selama ini dikenal orator yang handal ternyata kurang konseptual dalam memberikan jawaban.
Debat Capres dan Cawapres terbagi menjadi enam segmen.Kedua pasangan calon membawa ratusan pendukung masing-masing yang membuat suasana di Balai Sarbini sempat memanas karena sempat saling ejek.
Antusiasme juga terlihat di luar gedung Balai Sarbini.Ketika aparat keamanan melarang siapa pun masuk karena sudah penuh, para simpatisan dua kandidat tak kehabisan akal untuk bisa melihat debat itu.(Kompas/Jitro/Flora/Jhonnie Castro/PLS)
Yogyakarta, BeritaRayaOnline,-Calon presiden Joko "Jokowi" Widodo membantah berita yang beredar bahwa ia telah melobi petinggi partai agar dicalonkan pada Pemilu Presiden 2014. Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini menilai, pemberitaan itu aneh.
"Saya tidak menyorong-nyorongkan diri, saya tak ngemis-ngemis, untuk menjadi presiden," ujarnya saat bertemu relawan di Gedung PDHI, alun-alun Keraton Yogyakarta, Senin (2/6/2014) siang.
Seusai berbicara demikian, salah satu relawan berkomentar. "Makanya, marah dong, Pak."
"Dikira saya ndak bisa marah apa!" ujar Jokowi sambil menunjuk sang relawan.
Dahinya berkerut menunjukkan wajah serius. Para relawan pun sempat terdiam melihat reaksi Jokowi.
Kemudian, tidak berselang lama, Jokowi kembali tersenyum. "Masak marah-marah harus teriak. Marah itu keluar pada hal-hal yang prinsipiil. Kalau prinsip, ya tegas," ujar Jokowi.
Di gedung tersebut, Jokowi mendeklarasikan sekitar 20 kelompok relawan. Para relawan itu memberikan surat pernyataan dukungan ke Jokowi. Acara itu dihadiri sekitar 500 relawan.
Bertemu Sri Sultan
Calon presiden Joko Widodo mengakui jika dirinya memiliki banyak persamaan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
"Dalam perjalanan kariernya, beliau itu telah memanusiakan manusia. Saya sama Pak JK mengikuti apa yang dikerjakan beliau," ujarnya seusai bertemu Sri Sultan di pendapa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Senin (2/6/2014).
Jokowi pun mengaku sangat sejalan dengan Sri Sultan dalam sejumlah sektor, baik bidang maritim, kebudayaan, maupun ekonomi.
"Saya menyerap prinsip, filosofi, pemimpin yang harus hadir di tengah rakyat dan menjadi sandaran rakyat," lanjutnya.
Jika terpilih menjadi presiden, lanjut Jokowi, dirinya akan menjadikan nilai dan filosofi yang dimiliki Sri Sultan untuk membangun bangsa ini.
Jokowi melaksanakan pembicaraan tertutup dengan Sri Sultan. Pembicaraan itu hanya dilaksanakan oleh Jokowi dan Sri Sultan. Sementara itu, Jusuf Kalla hanya menunggu di luar ruangan VIP bersama para komponen pendukung. Pembicaraan antara kedua tokoh itu berlangsung sekitar 60 menit.(kompas.com/jitro/flora k/pls)
Salah satu strategi yang dijalankan PDIP adalah memantapkan konsolidasi mesin partai dengan relawan pendukung Jokowi-JK di daerah.
Menurut Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, pihaknya terus melalukan pendataan terhadap relawan. Pendataan itu dilakukan terhadap relawan yang sudah bekerja, baru dilantik ataupun sebatas baru menyatakan diri untuk mendukung.
“Pendataan relawan perlu dilakukan agar koordinasi bisa berjalan efektif. Ini menjangkau relawan yang sudah berjalan, akan, atau belum dilantik," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (27/5/2014).
Sedangkan politisi PDIP yang juga caleg DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung, Rudianto Tjen mengatakan bahwa jaringannya saat pemilu legislatif akan dimanfaatkan pada pilpres nanti.
Caleg terpilih itu menegaskan, jaringannya bersama struktur parpol pengusung Jokowi-JK dan relawan akan turun hingga akar rumput di seluruh kabupaten/kecamatan di Babel. Tujuannya untuk mensosialisasikan visi misi Jokowi-JK.
"Relawan akan berpartisipasi menyiapkan atribut Jokowi-JK yang akan didistribusikan sampai tiap sudut kampung. Para relawan ini juga berharap sebisa mungkin capres dan cawapres hadir untuk mendeklarasikan seluruh kelompok relawan yang ada di Babel," katanya.
Rudi yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu mengharapkan Jokowi-JK bisa menang mutlak di Babel. Sebab, provinsi pemekaran dari Sumatera Selatan itu merupakan basis partai nasionalis.
“Target kita duet Jokowi-JK meraih 75 suara pemilih di Babel. Saat pemilu legislatif lalu PDI Perjuangan menjadi pemenang di Babel. Kebetulan suara Partai Hanura dan Nasdem yang ikut mengusung Jokowi-JK juga bagus," pungkasnya.(jpnn/jitro/nelson/flora kolondam/pls)
