sejuknya sampai ke ujung pohon
sambutlah salam pesan terakhir
kusampaikan lewat untaian pantun
Orang mentigi mengail tenggiri
tenggiri dijual dalam pekan
kami yang pergi memohon diri
silap dan salah mohon dimaafkan
Bunga kemboja putih berseri
putihnya melur di ujung dahan
atas kerjasama yang baik selama ini
syukur dan terima kasih kami ucapkan
Lereng gunung di waktu siang
hijau pepohonan indah terlihat
mari tingkatkan semangat juang
demi wujudkan rakyat yang sehat
Pada kesempatan tersebut hadir pula Wakil Menteri Kesehatan RI Demisioner Prof.Ali Gufron Mukti, dan Kepala Pusat Komunikasi (Puskom) Publik,Kementerian Kesehatan, drg.Murti Utami, MPH.
"Tugas wartawan dan media massa untuk menjelaskan pentingnya pembangunan kesehatan dan membangun SDM Kesehatan yang handal dan bermutu, serta mampu berdaya saing tinggi. Kementerian Kesehatan sering dibilang Kementerian 'Kesakitan' .Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang benar tentang kesehatan khususnya tentang pembangunan kesehatan dan juga diperlukan kerjasama yang baik," pesan Wamenkes Demisioner (lasman simanjuntak)
Foto-foto oleh : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline
Jakarta,BeritaRayaOnline,- Menteri Kesehatan dr.Nafsiah Mboi melantik pimpinan tinggi Madya dan Pratama pejabat eselon satu dan dua di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat pagi (17/1O/2O14).
Pejabat eselon satu yang dilantik yaitu dr.H.M Subuh,MPPM sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, drg.Usman Sumantri,M.Sc sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Selanjutnya, drg.Tini Suryanti Suhandi,M.Kes sebagai Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dan drg.Tritarayati,SH sebagai Staf Ahli Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan.
Pada kesempatan tersebut Menteri Kesehatan dr.Nafsiah Mboi juga memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing drg.Tini Suryanti Suhandi,M.Kes sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kementerian Kesehatan dan dr.Yusirwan, Sp.B, Sp.BA (K) sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr.M.Djamil Padang, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
Kemudian mengangkat dan melantik dr.Slamet,MHP sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Angggaran, dan dr.Achmad Yurianto sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
dr.Desak Made Wismarini,MKM diangkat dan dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal.dr.Sigit Priohutomo, MPH sebagai Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dr.Wiendra Waworuntu,M.kes sebagai Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, serta dr.Jefri Hasurungan Sitorus, M.Kes sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Medan.
Dilantik Menkes juga dr.Kirana Pritasari,MQIH sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Badan PPSDM Kesehatan.Dra.Meinarwati,Apt,M.Kes sebagai Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, dr.Achmad Soebagjo Tancarino,Mars sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, dan Drs.Zaenal Komar, Apt.MA sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
Pada Ditjen Bina Upaya Kesehatan dilantik dr.Ayi Djembarsi, Mars sebagai Direktur Utama RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung, Dr.dr.Nina Kemala Sari sebagai Direktur Pengembangan dan Pemasaran RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dr.I Nengah Kuning Atmajaya sebagai Direktur Keuangan RSUP H.Adam Malik Medan, Drs.Bastian,MM sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr.Mohamad Hoesin Palembang, dr.Aris Tambing.MARS sebagai Direktur Utama RS Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan.
dr.Ahmad Budi Arto,MM sebagai Direktur Utama RS.Kusta Dr.Rivai Abdullah Palembang, dr.Suryo Purhananto,M.Kes sebagai Direktur Umum SDM dan Pendidikan RS Mata Cicendo Bandung, Drs.Sudarto. MM sebagai Direktur Keuangan RSAB Harapan Kita Jakarta, dan Gede Ketut Wirakamboja, SKM,MPS sebagai Direktur SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta.Mangapul Bakara, S.Sos,MM, M.Kes sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr.M.Djamil Padang, dr.Yusirwan sebagai Direktur Utama RSUP H.Adam Malik Medan, dan dr.Akmal Mufriadi Hanif sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr.M.Djamil Padang.(lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Masih ada 40,2 persen penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses sanitasi yang layak (Riskesdas,2013).Bahkan Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi sebesarRp 56,7 triliun per tahun akibat kondisi sanitasi yang buruk (Studi WSP 2006)."Oleh karena itu sanitasi sangat penting.Namun, masalah sanitasi ini bukan hanya urusan Kementerian Kesehatan saja, melainkan juga melibatkan lintas sektoral misalnya Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, danKementerian Dalam Negeri," jawab drh.Wilfried H.Purba, Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, menjawab pertanyaan wartawan BeritaRayaOnline dalam acara Temu Media di Jakarta, Rabu siang (15/10/2014), sehubungan dengan Kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) 2014.
Dikatakannya lagi, dalam atasi masalah sanitasi yang tak layak dan kondisi sanitasi yang buruk, sektor lain cukup berperan. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang membangun fisik/infratsruktur sanitasi (jamban, drainase), sedangkan peran Kementerian Kesehatan yakni bagaimana mengajak masyarakat untuk berprilaku hidup bersih.
" Semoga pada 2019 mendatang sanitasi yang layak dan kondisi sanitasi yang buruk bisa ditekan sampai nol persen. Memang, suudah dicanangkan oleh Bappenas, minimal 85 persen masyarakat sudah gunakan jamban yang layak, dan sisanya 15 persen masih gunakan cubluk. Kawasan sanitasi buruk dan tak layak, semisal masyarakat yang masih buang air besar atau MCK ke got atau saluran air irigasi seperti di kawasan Mauk dan Dadap Kabupaten Tangerang, serta di Kota Serang, ini menjadi tantangan kita bersama, kita harus sediakan jamban-jamban di kawasan ini.Sama seperti pencanangan kawasan kumuh harus mencapai 100 persen tahun 2019 mendatang,begitupula sanitasi termasuk air minum ada target 100 persen bisa mencapai sanitasi yang layak dan sanitasi yang baik" ujarnya.
Drh.Wilfried H Purba, Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienes dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.Ada lima pilar STBM yaitu jangan buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, serta pengamanan limbah cair rumah tangga.Sedangkan tiga strategi penyelenggaraan STBM yakni strategi penyelenggaraan STBM meliputi tiga strategi yang saling mendukung satu sama lain.
Latar belakang HCTPS (1) STBM terbukti mampu menurunkan angka kesakitan diare hingga 94 persen dan kecacingan hingga 71,6 persen. CTPS merupakan pilar ke-2 STBM yang mampu mencegah penyakit menular seperti ISPA bahkan dijadikan sebagai standar pencegahan penularan penyakit kritis seperti Ebola. Target capaian desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 20.000 di tahun 2014.Sampai triwulan ketiga tahun 2014 sudah mencapai 19.845 desa/kelurahan.
Latar belakang HCTPS (2), Riskesdas 2013 menyatakan proporsi penduduk di atas 10 tahun berperilaku CTPS yang benar meningkat dari 23,12 % di tahun 2007 menjadi 47 % pada 2013.Kampanye HCTPS merupakan bentuk penguatan komitmen pemerintah dan swasta dalam pencapaian perubahan perilaku melalui STBM untuk mendukung capaian MGD'S 4. Target MDG'S menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi dan anak bawah 5 tahun hingga 23/1000 kelahiran di tahun 2015.
Hasil studi EHRA tahun 2012-2013 di 97 kabupaten/kota, secara nasional perilaku CTPS di 5 waktu penting waktu sebesar 18,5 %.PerilakuCTPS di 5 waktu penting terendah di Kepri (8,7%), dan tertinggi di Bali (51,6%). Perilaku CTPS di 5 waktu penting yaitu a) setelah BAB, b)setelah menceboki bayi/balita,c)sebelum makan, d)sebelum menyiapkan makanan, dan e)sebelum menyusui.
Pentingnya Perilaku CTPS
Pada kesempatan itu Drh.Wilfried H Purba, Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, juga menjelaskan tentang pentingnya perilaku CTPS (fakta lain di luar waktu penting), di mana 75 persen mencuci tangan setelah menyentuh permukaan benda di tempat umum."Seharusnya segera melakukan CTPS setelah menyentuh gagang ointu, tombol lift di tempat umum, bahkan di RS yang bisa menyebabkan infeksi nosokomial. Kuman yang terdapat di tangan akan masuk saat menyapukan tangan ke mata dan hidung anda tanpa CTPS," katanya.
Teks Foto :Nurhidayani, Duta Lingkungan Sanitasi 2014, siswa kelas V SD, Kota Bou-Bou, Sulawesi Tenggara (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)
Selain itu 29 persen cairan pembersih tangan, lebih baik menggunakan sabun dan air. Saat keduanya tidak tersedia kita dapat menggunakan cairan pembersih tangan. Namun, para ahli tidak merasa wajib untuk membawanya.85 persen tidak mensterilkan keranjang belanja.Kuman tidak hanya ditemukan di gagang keranjang belanja, tetapi juga dalam daging dan makanan lainnya. Setelah berbelanja segera lakukan CTPS.
Tempat-tempat yang paling banyak ditemukan kuman antara lain perbelanjaan, 70 persen sampai 90 persen keranjang belanjaterbukti memilikiE-Colli. Tempat bermain anak, semua mainan yang disentuh dan dimasukkan ke mulut anak. Toilet di tempat umum, keran wastafel dan dispenser sabun merupakan tempat yang perlu diwaspadai. Kantor, meja kantor 400 kali lebih banyak dari kursi kulit tingkat bakteri. Di meja kantorr wanita hampir 3kali lebih tinggi dari pria.Restoran, tidak hanya dari makanan, tetapi juga dari kain lap meja.Perpustakaan, terdapat pada buku yang dibaca dab dipegang orang-orang.Pusat perbelanjaan, 19 persen kuman terdapat di penganan tangan tangga eskalator.(lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,- Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi meluncurkan iklan layanan masyarakat korban rokok yang berjudul "Berhenti Menikmati Rokok Sebelum Rokok Menikmatimu", di salah satu bioskop kawasan Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2014).
Penayangan iklan layanan masyarakat yang digagas oleh Kemenkes dan "World Lung Foundation" ini diselaraskan dengan gerakan nasional #30HariTanpaRokok.
Selain itu, iklan ini juga ditayangkan di sejumlah televisi nasional, bioskop dan YouTube selama empat pekan ke depan.
Menkes mengatakan berdasarkan data WHO epidemi tembakau telah membunuh sekitar enam juta orang per tahunnya, di mana sekitar 600 ribu orang di antaranya merupakan perokok pasif.
"Jika tidak ada penanganan yang serius, maka pada tahun 2030 diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah menjadi delapan juta orang dan sebagian besar terjadi di negara berkembang," ujarnya.
Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, kata Menkes, menunjukkan bahwa perokok usia di atas 15 tahun sebanyak 36,3 persen.
"Sebagian besar dari mereka adalah perokok laki-laki dengan prevalensi 64,9 persen dan jumlah ini terbesar di dunia," katanya
Sementara itu, lanjutnya, prevalensi pada perempuan mengalami peningkatan dari 5,2 persen pada tahun 2007 menjadi 6,9 persen pada tahun 2013.
"Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pengendalian merokok adalah masih kuatnya iklan, promosi dan sponsor perusahaan rokok. Ini dilakukan secara masif dan intensif dan tertuju pada anak-anak agar menjadi perokok pemula," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan upaya pengendalian tembakau.
Iklan ini menampilkan testimoni dari Manat Hiras Panjaitan yakni korban rokok karena menderita kanker tenggorokan.
Peringatan Kesehatan
ILM yang menampilkan penderita kanker tenggorokan akibat merokok aktif ini ditayankan selama dua minggu berturut-turut di tujuh stasiun televisi swasta nasional. Tujuannya untuk memperkuat pencantuman peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok yang sudah dimulai sejak 24 Juni 2014 lalu, serta meningkatkan kesadaran berhenti merokok, mencegah para perokok pemula , dan membebaskan masyarakat dari asap rokok pasif.
Pada kesempatan terpisah, Enrico Aditjondro dari World Lung Foundation(WLF) mengatakan pihaknya menyambut gembira upaya pemerintah Indonesia untuk mengerahkan sumber daya dan usahanya demi diluncurkannya kampanye nasional media massa anti rokok ini. Hal ini juga merupakan upaya yang efektif untuk mengklarifikasi berrbagai kesimpangsiuran informasi maupun campur tangandari industri tembakau yang selama ini bergulir.
Pada akhir sambutannya Menteri Kesehatan dr.Nafsiah Mboi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan upaya pengendalian tembakau.
"Marilah kita ubah norma di masyarakat agar merokok tidak lagi menjadi norma sosial yang lazim dan yang dapat diterima masyarakat. Mari kita ubah pula perilaku masyarakat terkait tembakau dan terkait merokok yang sangat merugikan kesehatan individu, masyarakat, dan negara ini," serunya.
(lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengkonsumsi antimikroba secara bijak (masuk akal dan rasional-red). Mewajibkan kepada rumah sakit (RS) untuk menerapkan program pengendalian resistensi antimikroba, serta meningkatkan kesadaran petugas kesehatan agar memberikan/meresepkan antibiotik sesuai indikasi.
Demikian dikatakan oleh Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, dr.H.Chairul Radjab Nasution didampingi Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Drs.Bayu Teja Muliawan, serta Sekretaris Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dr.Anis Karuniawati kepada wartawan di Jakarta, Selasa siang (14/10/2014), sehubungan dengan Pencanangan Penggunaan Antimikroba Bijak.Turut hadir pada kesempatan itu perwakilan anggota Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Prof.dr.Taralan Tambunan, dan dr.Purnamawati.
"Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya kuman yang telah kebal terhadap penggunaan antimikroba.Ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan obat antimikroba yang tidak tepat. Bahkan diperkirakan 50 persen penggunaan antibiotik adalah pada kasus yang tidak perlu, terutama untuk kasus-kasus infeksi karena virus.Contoh, flu dan infeksi virus lainnya," jelasnya.
Menrut dr.H.Chairul Radjab Nasution, Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, permasalahan lain yaitu antibiotik tidak memberikan efek pada kasus infeksi yang disebabkan virus.
"Diperkirakan penyebab kematian oleh kuman yang resisten terhadap antimikrobalebih besar dibandingkan dengan penyebab kematian oleh AIDS, kecelakaan lalu lintas dan flu. Di Amerika Serikat 19000 per tahun meninggal akibat resistensi antimikroba lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian akibat AIDS seebesar 15000 per tahun. Di negara maju diperkirakan 1,1 miliar US $ dihabiskan per tahun untuk penggunaan antibiotik yang sia-sia," katanya.
Dikatakannya lagi, yang menyebabkan kuman teball terhadap antimikroba adalah adanya pemberian antimikroba yang tidak sesuai indikasi dan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi antibiotik secara bebas. Kadangkala pasien dapat menekan dokter agar memberikan antibiotik yang tidak perlu.Selain itu dokter juga meresepkan antibiotik yang tidak sesuai indikasi.
"Peternakan juga memberikan antibiotik terhadap hewan walaupun mereka tidak sakit. Upaya yang dapat kita lakukan bersama yaitu KONSUMSILAH ANTIBIOTIK SESUAI KEBUTUHAN," pesannya.(lasman simanjuntak)
Jakarta,BeritaRayaOnline, Menteri Kesehatan dr.Nafsiah Mboi mengatakan melalui penandatanganan kesepakatan bersama diharapkan pengembangan sel punca dan jaringan dapat terlaksana secara komprehensif dan mencakup semua aspek baik penelitian penerapan,pemanfaatan,pelayanan maupun pengawasan.Di samping itu bagian penting dari kesepakatan bersama tersebut adalah pembentukan konsorsium pengembangan punca dan jaringan yang melibatkan wakil-wakil dari kementerian/lembaga terkait serta akademisi, organisasi profesi, dan dunia usaha.
Hal ini dikatakannya dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama pengembangan sel punca dan jaringan di Jakarta, Senin siang (13/1O/2O14).Pada penandatanganan tersebut hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Prof.Dr.(H.C) Dahlan Iskan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dr.Roy Sparingga.Turut juga hadir Ketua Komite Pengembangan Sel Punca dan Jaringan Prof.Dr.H.Farid Anfasa Moeloek.
"Kesekretariatan bersama dari konsorsium akan berkedudukan di Kementerian Kesehatan.Oleh karena itu Kemenkes tentu akan mengambil langkah yang diperlukan untuk pembentukan konsorsium ini pada kesempatan pertama," ujar Menkes.
.jpg)
Menkes dr.Nafsiah Mboi menekankan perhatian khusus perlu diberikan kepada pengembangan sumber daya manusia agar Indonesia mempunyai kemampuan dalam melakukan rekayasa sel punca yang dapat bermanfaat dalam pengobatan.
Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan peredaran sel punca dari luar negeri yang telah direkayasa untuk digunakan dalam pengobatan.
Pengembangan teknologi dan pelayanan sel punca dan jaringan telah dimulai di Indonesia sejak enam tahun lalu, yakni sejak 2OO8.Teknologi dan pelayanan sel punca dan jaringan sangat penting, karena dapat dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai penyakit-terutama penyakit degeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, Stroke dan penyakit lain yang mengakibatkan kerusakan sel dan jaringan.
Dalam memperkuat pengembangan teknologi dan pelayanan sel punca dan jaringan di Indonesia pemerintah menunjuk sembilan rumah sakit vertikal untuk memulai pengembangan pelayanan sel punca dan jaringan yaitu RSUP Dr.M.Djamil Padang, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr.Sardjito Yogjakarta, RSU Fatmawati Jakarta, RS Khusus Kanker Dharmasi, Jakarta, RSUP Dr.Kariadi Semarang, RSUP Sanglah,Denpasar, dan RSU Persahabatan, Jakarta.
Pada kesempatan itu Menkes menyampaikan apresiasi kepada jajaran RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo dan jajaran PT.Kalbe Farma yang masing-masing telah mempelopori dimulainya pelayanan sel punca di Indonesia.Apresiasi juga diberikan kepada jajaran RSUD Dr.Sutomo dan RSUP.Dr.M.Djamil yang telah memulai pelayanan pengobatan dengan memanfaatkan teknologi rekayasa ringan, serta PT.Prodia yang telah mempelopori pelayanan sel darah talipusat di Indonesia.(lasman simanjuntak)
Jakarta,BeritaRayaOnline.-Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK) Kementerian Kesehatan Prof.Dr.dr.Akmal Taher mengakui jumlah psikiater di Indonesia masih kurang untuk mengatasi penderita gangguan jiwa.
Hal itu dikatakannya di Jakarta, Kamis pagi (9/1O/2O14) sehubungan dengan dialog interaktif Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) 2014 dengan tema Living With Schizophrenia dengan sub tema "Kepedulian Keluarga dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Orang Gangguan Jiwa (ODGJ)".
"Ini tidak sepadan dengan jumlah psikiater yang hanya 8OO orang di seluruh Indonesia.Kurangnya psikiater dalam mengatasi penderita gangguan jiwa karena profesi ini sangat sulit dipelajari, di mana harus mempelajari karakter manusia," jelasnya.
Menurut Dirjen Bina Upaya Kesehatan dalam mengatasi jiwa seorang psikiater harus secara kompleks bisa mengetahui emosi, harapan, dan sebagainya yang ada pada penderita.Dengan begitu psikiater bisa mengetahui penyebab dan cara mengobatinya.
"Tidak bisa dibayangkan tidak mudah menjadi psikiater, kecuali psikiater asal-asalan, itu mudah sekali,"katanya.
Akmal menyatakan punya pengalaman pribadi dalam menangani penderita gangguan jiwa.Penderita sangat sensitif terhadap orang yang belum dikenalnya.Karena itu, psikiater harus mampu melakukan pendekatan dan mengobati pasien.
Kendati demikian. Minimnya psikiater dibandingkan penderita tidak menghalangi tugas mereka dalam memberikan kesembuhan kepada penderita.Itu karena selama ini penderita gangguan jiwa selalu mendapatkan diskriminasi dan menciderai perasaan keadilan dari masyarakat.
"Itu menjadi tugas dan tantangan psikiater dalam menangani penderita tanpa harus ada pemasungan serta pengucilan dari masyarakat,"ucapnya.
Tahun ini Federasi Dunia untuk Kesehatan Jiwa (WFMH) menetapkan tema Living With Schizophrenia , dengan sub tema "Kepedulian Keluarga dan Masyarakat dalam pemberdayaaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah sebuah seruanuntuk mengajak masyarakat agar dapat hidup berdampingan ODGJ. Hal ini penting karena penerimaan keluarga dan masyarakat yang baik akan mendorong ODGJ untuk dapat kembali ke masyarakat dan produktif kembali.
"Permasalahan ini sangat penting. Bicara tentang skizofrenia atau Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) saat ini memang masih mendapat perlakuan tidak adil. Stigma-stigma negatif masih melekat dan kadang mereka tidak mendapatkan pelayanan sepatutnya," ungkap Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, Prof DR dr Akmal Taher, SpU(K).
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka acara Dialog Interaktif HKJS yang diselenggarakan di Gedung Kemenkes RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Padahal menurut Prof Akmal mempelajari manusia, khususnya dari sisi kejiwaan, sangat sulit. Dibutuhkan pola berpikir yang luas dan tidak terbatas.
"Untuk saya sendiri mempelajari manusia itu sangat sulit. Paling complicated. Manusia itu kan mulia karena jiwanya. Kalau anatomi faal manusia itu amazing, di binatang juga ada yang amazing. Tapi kalau bicara jiwa, kita tidak punya limit, betul-betul sulit dan kompleks," paparnya.
Psikis manusia disebutkan Prof Akmal juga memiliki emosi dan harapan, sehingga menurutnya penting untuk selalu memerhatikan kebutuhan dan memberi pelayanan terbaik pada pasien dengan gangguan jiwa.
"Data Riskesdas menyebutkan ada sekitar 400 ribu pasien gangguan jiwa berat, ini jumlah besar. Apalagi kalau dikaitkan dengan pemasungan. Stigma dan diskriminasi harus kita hilangkan, termasuk dari kalangan dokter," pesan Prof Akmal.(dbs/lasman simanuntak)
"Bicara tentang skizofrenia atau Orang dengan Gangguan Jiwa, saat ini memang masih mendapat perlakuan tidak adil. Stigma-stigma negatif masih melekat dan kadang mereka tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya," ungkap Prof Akmal Taher saat membuka acara dialog interaktif menyambut Hari Kesehatan Jiwa di Gedung Kemkes RI di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Menurutnya, penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap ODGJ merupakan hal yang penting, sehingga ODGJ bisa tetap produktif sebagai bagian dari masyarakat. "Stigma negatif dan diskriminasi harus dihilangkan, termasuk dari kalangan dokter," tegasnya.
Masih adanya diskriminasi terhadap ODGJ di Indonesia juga diamini oleh inisiator Undang-Undang Kesehatan Jiwa, dr. Nova Rianti Yusuf, SpKJ. Bahkan Indonesia juga masih menjadi sorotan negara asing dalam penanganan gangguan jiwa. Apalagi berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, sebanyak 56 ribu ODGJ masih mengalami pemasungan.
"Dari sekitar sekitar 9.000 puskesmas yang ada, hanya sekitar 1.000 puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan jiwa. Saat ini juga masih terdapat delapan provinsi yang tidak memiliki dokter spesialis kejiwaan. Akibatnya, banyak bermunculannya panti-panti sosial yang niatnya baik untuk membantu kekurangan fasilitas kesehatan jiwa, namun justru memberikan ruang terjadinya pelanggar HAM. Misalnya, kalau penderita kambuh ditakut-takuti ular, atau kaki dan tangannya dirantai yang akhirnya tersorot dunia asing sebagai negara pelanggaran HAM," kata Noriyu, demikian ia biasa disapa.
Riskesdas 2013 mencatat, angka rata-rata nasional gangguan mental emosional (cemas dan depresi) pada penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar enam persen atau sekitar 14 juta penduduk. Sedangkan gangguan jiwa berat rata-rata sebesar 0,17 persen atau sekitar 400.000 penduduk.(dbs/lasman simanjuntak)
Menurutnya, Kementerian Kesehatan telah menumbuh kembangkan kegiatan posbindu PTM sebagai upaya deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut penyakit tidak menular termasuk penyakit jantung. Saat ini terdapat 7225Posbindu PTM di seluruh Indonesia.
"Penguatan regulasi dan pengendalian PTM khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah juga telah dilakukan dengan ditetapkannya PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Permenkes No.28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memuat tentang pajak rokok yang pelaksanaan pemungutannya dimulai sejak 1 Januari 2014, serta Permenkes 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dalam rangka pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular," jelasnya.
Prof.Dr.Agus Purwadianto mengatakan peningkatan pengetahuan jmasyarakat juga harus didukung oleh tersedianya lingkungan yang mendorong masyarakat untuk mengendalikan faktor resiko penyakit tidak menular khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Masyarakat harus selalu diingatkan untuk mulai mengatur kosumsi gula, garam, dan lemak yang mereka konsumsi setiap hari. Sementara itu pilihan makanan sehat harus tersedia bagi masyarakat.
" Bukan hanya orangtua atau orang yang sudah menderita penyakit jantung dan pembuluh darah yang harus memperhatikan beberapa kandungan gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi, tetappi semua orang dan semua usia harus mulai memperhatikan hal ini karena resiko penyakit jantung dan pembuluh darahdapat terjadi pada semua orang yang tidak menjaga kesehatannya dan tidak berperilaku CERDIK untuk mencegah penyakit," kilahnya.
Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 taun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji yang diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 16 April 2013, memang baru akan berlaku secara efektif tiga tahun sejak diundangkan yaitu tahun 2016.Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Kementerian Kesehatan, industri tau lintas sektor lain yang terkait melakukan persiapan dan penyesuaian dengan peraturan tersebut.
Permenkes ini sebagai upaya promosi kesehatan dan edukasi kepada masyarakat untuk mulai mencermati konsumsi gula, garam, dan lemak. Pesan kesehatan "Konsumsi Gula lebih dari 50 gram , Natrium lebih dari 2000 miligram, atau Lemak total lebih dari 67 gram per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan infoormasi nilai gizi untuk mengingatkan masyarakat agar selalu menatur konsumsi gula, garam, dan lemaknya.
"Pengendalian penyakit tidak menular-termasuk pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah-tidak mungkin berhasil jika Kementerian Kesehatan bekerja sendiri tanpa dukungan terus menerus dari seluruh jajaran lintas sektor pemerintah, swasta, organisasi profesi, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain," ucapnya.
"Saya harap peringatan Hari Jantung se-Dunia tahun ini dapat menjadi momentum untuk peningkatankepedulian dan kerjasama dalam menjamin terciptanya linkungan yang memungkinkan tersedianya produk pangan rendah gula, garam, dan lemak di masyarakat, tersedianya makanan dan minuman sehat di sekolah, tempat kerja dan masyarakat. Yang utama adalah masyarakat mulai memilih makanan dan minuman sehat untuk terhindar dari resiko penyakit," kata Prof.Dr.Agus Purwadianto, Plt.Dirjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan.(lasman simanjuntak)
Demikian sambutan Plt.Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit (PP) dan Penyehatan Lingkungan (PL), Kementerian Kesehatan, Prof.Dr.Agus Purwadianto, pada pembukaan Seminar Batasi Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Untuk Mencegah dan Mengendalikan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, dalam rangka peringatan Hari Jantung Se-Dunia di Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Menurutnya, peringatan Hari Jantung se-Dunia tahun 2014 memilih tema "Menciptakan Lingkungan Sehat untuk Jantung Sehat". Tema ini dituukan untuk menarik perhatian dan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat pada dampak dan tantangan kesehatan akibat penyakit jantungdan pembuluh darah.
"Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu masalah kesehatan utama di negara maju maupun berkembang. Penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab nomor satu kematian di dunia setiap tahunnya. Pada 2008 diperkirakan sebanyak 17,3 juta kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Lebih dari 3 juta kematian tersebut terjadi sebelum usia 60 tahun.Terjadinya kematian 'dini' yang disebabkan oleh penyakit jantung berkisar sebesar 4 persen di negara berpenghasilan tinggi sampai dengan 42 persen terjadi di negara berpenghasilan rendah," katanya.
Prof.Dr.Agus Purwadianto, Plt.Direkur Jenderal Pengendalian Penyakit (PP) dan Penyehatan Lingkungan (PL) menjelaskan aktor resiko utama terjadinya PTM adalah merokok, pola makan yang tidak sehat dan tidak seimbang, kurang aktivitas fisik dan konsumsi alkohol.Keempat faktor resiko tersebut masih tinggi di seluruh dunia dan terus meningkat terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia.
Data Riskesdas 2013 menunjukkan peningkatan prevalensi perokok pada 2007 sebesar 34,2 persen, 2010 sebesar 34,7 persen, dan 2013 sebesar 36,3 persen.Prevalensi perokok laki-laki berturut-turut pada 2007,2010, dan 2013 yaitu 65,6 persen, 65,9 persen, dan 68,8 persen dan prevalensi perokok perempuan dari 5,2 persen, 4,2 persen, menjadi 5,9 persen.
"Perubahan pola konsumsi masyarakat, Riskesdas 2013 menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan/minuman manis 53,1 persen, mengonsumsi makanan asin 26,2 persen, mengonsumsi makanan berlemak 40,7 persen dan mengonsumsi makanan berpenyedap 77,3 persen.Sebagian penduduk umur kurang lebih 10 tahun tergolong dalam gaya hidup santai atau sedentary dan kurang aktivitas fisik yaitu perilaku sedentari kurang lebih 6 jam per hari sebesar 24,1 persen dan kurang aktivitas fisik sebesar 26,1 persen.Situasi ini menunjukkan bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah akan terus menjadi masalah kesehatan di dunia termasuk di Indonesia, dan haus segera dilakukan upaya bersama untuk pengendaliannya," ujarnya.
Pada bagian lain, dikatakan penyakit jantung dapat dicegah dan setidaknya 80 persen dari kematian dini akibat penyakit jantung pembuluh darah dapat dihindari jika empat faktor resiko utama yaitu merokok, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik dan konsumsi alkohol dapat dikendalikan.Perubahan gaya hidup dengan perilaku CERDIK yaitu C cek kesehatan secara berkala, E enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet sehat dan seimbang, I istirahatcukup dan K kelola stress untuk mencegah dan mengendalikan faktor resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
Perubahan gaya hidup dimulai dengan berhenti merokok, menghindari asap rokok orang, diet sehat gizi seimbang dengan tidak mengonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak berlebihan, banyak konsumsi buah sayur, menjadi aktif dan rajin berolahraga serta mengurangi konsumsi minuman beralkohol.
"Implementasi perilaku CERDIK melalui kegiatan Posbindu PTM untuk deteksi dini dan monitoring faktor resiko PTM serta tindak lanjut dini di masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat tentang resiko penyakit jantung dan pembuluh darah," ujarnya.(lasman simanjuntak)
“Masih banyak dokter, spesialis, bahkan masyarakat yang menggunakan antibiotika padahal tidak dibutuhkan,” kata Menkes saat meresmikan Fasilitas Produksi Sediaan Onkologi PT Fonko International Pharmaceuticals di Cikarang, Jawa Barat pada Senin (22/09/2014).
Pemberian antibiotik yang tidak rasional menurut Menkes misalnya ketika dokter meresepkan pasien sakit flu, batuk, pilek biasa yang disebabakan oleh virus. Seharusnya pada kasus ini tidak perlu diberikan antibiotika.
Selain penggunaan pada manusia, Menkes menemukan fakta bahwa antiobiotika digunakan pada peternakan dan perikanan. “Ini juga sangat berbahaya. Bahwa kita tahu penggunaan antibiotika baik di perikanan, peternakan, maupun di manusia yang tidak rasional dan tidak dengan dosis yang tepat lambat laun akan menyebabkan pada saat sewaktu-waktu kita membutuhkan antibiotika namun sudah tidak ada yang mempan lagi (resisten),” terang Menkes.
Dalam kesempatan tersebut Menkes menceritakan kisah seseorang yang hampir resisten dengan semua obat antibiotika. Ibu muda berusia 28 tahun yang mudah sakit, tubuhnya mudah panas kemudian sembuh begitu berulang kali.
Beruntung ibu ini akhirnya bertemu dokter baik yang memeriksa darah pasien. Hasilnya mengejutkan, ternyata ada tujuh antibiotika sudah resisten. Hal ini disebabkan karena ia sering berpindah-pindah dokter. Kembali lagi ia beruntung, masih ada satu antibiotika yang bisa menolongya.
Diakhir cerita Menkes menyatakan bahwa dokter ini tak memberikan antiobiotika namun vitamin serta komponen-komponen lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh didukung pemeriksaan laboratorium. Ibu ini pun berhasil sembuh.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal , Kementerian Kesehatan RI. (lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH meresmikan Fasilitas Produksi Sediaan Onkologi PT. Fonko International Pharmaceuticals, di Cikarang, Senin (22/9/2014). Menkes menyambut baik peresmian ini sebagai wujud dukungan industri farmasi dalam mensukseskan program Pemerintah. Dengan demikian, masyarakat akan semakin mudah memperoleh obat onkologi yang bermutu dengan harga yang terjangkau serta mampu mengurangi impor obat.
Hadir pada kesempatan ini Kepala Badan POM, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes dan jajaran Pimpinan PT Fonko International Pharmaceutical. Secara khusus Menkes menyampaikan terima kasih kepada PT. Fonko dan para peneliti yang berhasil mewujudkan fasilitas ini.
Dalam sambutannya, Menkes menyatakan bahwa penyediaan obat onkologi dalam industri farmasi memerlukan investasi besar dan berkesinambungan – baik untuk infrastruktur maupun untuk pengembangan produk. Pengembangan kefarmasian di Indonesia, utamanya dalam pengembangan obat-obatan onkologi dan pengembangan teknologi pembuatannya perlu didukung dengan kegiatan riset.
Ditambahkan, pembangunan fasilitas produksi onkologi sangat relevan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dengan melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional sejak 1 Januari 2014. Pelaksanaan JKN akan meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan obat untuk seluruh kelas terapi.
“Oleh karena itu, demi suksesnya pelaksanaan JKN, saya minta dukungan dari seluruh jajaran industri farmasi di Tanah Air agar selalu siap memenuhi kebutuhan obat yang semakin meningkat. Hendaknya kesiapan tersebut juga didukung oleh jaringan distribusi yang sesuai standar di seluruh Indonesia,” tegas Menkes.
Menkes menyatakan saat ini hampir semua penyakit menular menurun di masyarakat. Namun sebaliknya, penyakit tidak menular terus meningkat. Pasien penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan jantung, terus meningkat di negeri ini, sementara obat-obatan untuk mengobatinya masih banyak yang impor.
“Apa yang dilakukan oleh PT Fonko untuk memproduksi sediaan onkologi, merupakan sesuatu yang sangat berguna,” kata Menkes.
Menkes menuturkan, dulu penyakit stroke hanya menyerang usia tua, tetapi kini usia muda pun sudah kena. Begitu juga dengan penyakit kanker juga menyerang usia muda, bahkan anak-anak. “Ini sangat merisaukan,” ungkap Menkes.
Menurut Menkes, penyebab penyakit tidak menular itu bisa jadi karena polusi di sekitar, perilaku seseorang atau dari orang tua.
Menkes menyatakan perubahan pola hidup ini sangat terasa, sehingga obat-obat kanker akan terus meningkat kebutuhannya. “Teruslah produksi obat bermutu dan terjangkau dan kepada Badan POM untuk terus mendampingi farmasi yang membuat obat untuk rakyat,” ujar Menkes.(www.sehatnegeriku.com/lasman simanjuntak)
Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH mengatakan dibandingkan dengan gaya hidup di Indonesia tahun 1970-an, perilaku hidup saat ini yang modern namun kerap meninggalkan gaya hidup tidak sehat memicu timbulnya penyakit. Akibatnya, penyakit yang dulu hanya menyerang orang tua kini sering ditemukan pada anak, remaja dan dewasa muda.
“Perilaku hidup sekarang sangat berbeda dengan Indonesia 30 tahun yang lalu, tahun 1970-an. Dulu stroke identik dengan lansia 70 tahun ke atas. Tapi sekarang 40, 30 tahun sudah kena stroke. Bahkan ada juga yang umur 28 kena stroke,” tutur Menkes.
Ditambahkan, bahwa saat ini yang mengkhawatirkan adalah banyaknya kasus kanker pada anak-anak. ”Ini sangat memperihatinkan saya,” kata Menkes saat meresmikan fasilitas produksi sediaan onkologi milik PT Fonko International Pharmaceuticals di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/9/2014).
Salah gaya hidup modern yang dikritik oleh Menkes adalah semakin banyaknya masyarakat yang meninggalkan konsumsi buah dan sayur, dan berganti menjadi konsumsi makanan siap saji. Padahal, makanan siap saji diketahui mengandung banyak karsinogen (penyebab kanker).
Karena itu, selain menggiatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Menkes juga berharap ada produk obat kanker yang murah namun terjamin kualitas mutunya. Mulai dari pemilihan bahan, proses pembuatan hingga pengemasan produk, semuanya harus sesuai standar nasional dan internasional.
Ferry Soetikno, CEO Dexa-medika Group yang menaungi PT Fonko International Pharmaceuticals mengatakan bahwa pihaknya kini sedang mempersiapkan obat sesuai yang diharapkan oleh Menkes. Meski sebagian besar bahan baku obatnya masih impor, namun dengan adanya fasilitas sediaan onkologi milik PT Fonko, pembuatan obat kanker kini bisa dilakukan di Indonesia.
“Karena buatnya di Indonesia otomatis harganya tentu lebih murah daripada obat impor. Tentunya ini dilakukan dengan tetap menjamin kualitas mutu produk sesuai standar nasional dan internasional,” tutur Ferry.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id.(lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Selasa (23/9/2014), Menkes dr. Nafsiah Mboi,Sp.A. MPH melantik 9 anggota Komite Farmasi Nasional (KFN) masa bakti 2014 – 2017. Hadir pada kesempatan ini Kepala Badan POM, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, perwakilan Organisasi Profesi Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, serta Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Menkes mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua dan segenap Anggota KFN Masa Bakti 2011-2014 yang telah bekerja keras dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun keberhasilan yang telah dicapai diantaranya adalah 1) melakukan registrasi apoteker di seluruh Indonesia, yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 48.000 orang; 2) mengembangkan sistem registrasi online; 3) menerbitkan pedoman Sumpah Apoteker; dan 4) bersama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud serta Ikatan Apoteker Indonesia, menyusun Naskah Akademik Pendidikan Apoteker Indonesia, Standar Pendidikan Apoteker Indonesia, Matriks Blue Print Uji Kompetensi Apoteker Indonesia, dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia.
Dalam sambutannya Menkes menegaskan acara pelantikan penting. Saat ini bangsa Indonesia sedang berupaya mewujudkan jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019 melalui pelaksanaan JKN dan akan segera melaksanakan Pembangunan Kesehatan periode 2015 – 2019.
“Kedua kerja besar ini memerlukan dukungan tenaga kesehatan yang profesional – termasuk tenaga kefarmasian. Oleh karena itu, KFN harus sungguh-sungguh menjamin mutu tenaga kefarmasian di Indonesia yang melakukan praktik kefarmasian dan/atau pekerjaan kefarmasian, baik dalam aspek pengadaan, produksi, distribusi sediaan farmasi, maupun pelayanan kefarmasian,” kata Menkes.
Ditambahkan, pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kefarmasian di era JKN dituntut untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penapisan teknologi kesehatan atau health technology assessment – HTA guna memilih obat dan alat kesehatan yang akan dipakai dalam pelayanan kefarmasian.
Oleh karena itu, setiap tenaga kefarmasian perlu mengikuti perkembangan keilmuan dan memahami prosedur penapisan teknologi kesehatan.
Pada kesempatan tersebut Menkes meminta agar aspek penapisan teknologi kesehatan dalam pelayanan kefarmasian mendapat perhatian KFN Masa Bakti 2014-2017 dalam menjamin mutu tenaga kefarmasian. Jaminan mutu ini hendaknya merupakan sistem yang komprehensif, sejak masa pendidikan hingga masa praktek keprofesian.
Selanjutnya Menkes minta KFN yang baru dilantik untuk memperhatikan sistem pendidikan yang berkualitas dan terakreditasi perlu didukung oleh standar pendidikan tenaga kefarmasian – agar dihasilkan lulusan dengan mutu yang seragam antar institusi pendidikan. Standar pendidikan hendaknya tersedia bagi : (a) pendidikan apoteker, (b) pendidikan tingkat diploma, dan (c) pendidikan menengah farmasi. Oleh karena itu, hendaknya proses penyusunan standar yang sekarang sedang dilaksanakan KFN bersama Ditjen Dikti Kemdikbud segera diselesaikan.
Selain itu, dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau Continuous Professional Development – CPD bagi tenaga kefarmasian untuk menjamin mutu tenaga kefarmasian dalam masa praktek keprofesian, hendaknya selain menerapkan sistem Satuan Kredit Profesi, agar KFN juga mengupayakan : (a) CPD selalu relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, (b) dapat diakses oleh tenaga kefarmasian di seluruh Indonesia, serta (c) mempertimbangkan pemanfaatan model Pendidikan Jarak Jauh.
Pada kesempatan tersebut Menkes mengingatkan bahwa setiap tenaga kefarmasian hendaknya kompeten dan profesional di bidangnya dan selalu mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, KFN harus memastikan bahwa praktik dan pekerjaan kefarmasian dilakukan dalam koridor regulasi yang berlaku; Mengantisipasi agar tindakan yang berpotensi menjadi malpraktik kefarmasian atau tindakan indisipliner tenaga kefarmasian dapat dicegah dengan pembinaan dan pengawasan. Upaya ini dimaksudkan agar kualitas praktik pekerjaan kefarmasian semakin membaik dan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan serta kualitas hidup masyarakat; Meningkatkan koordinasi dan menjaga hubungan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Memanfaatkan kemajuan teknologi seoptimal mungkin dalam hal pelayanan registrasi agar semakin mudah, cepat, dan akuntabel – demikian pula dalam penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian. (Puskom Publik Kementerian Kesehatan/Lasman Simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Kebakaran hutan yang melanda Sumatera dan Kalimantan jelas menimbulkan banyak kerugian. Tidak hanya merugikan secara ekonomi, melainkan juga dari sisi kesehatan.
Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH mengatakan dari sisi kesehatan, dampaknya jelas asap kebakaran hutan merupakan polusi yang menganggu sistem pernapasan. Bahkan, menurut Nafsiah, tidak hanya sistem pernapasan yang terkena dampak, tetapi organ lainnya.
"Jelas asapnya itu sendiri polusi yang mengganggu pernapasan, tetapi juga menganggu penglihatan hingga menjadi infeksi pada mata, saluran pernapasan maupun terjadi kecelakaan," jelasnya di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2014).
Meskipun demikian, Nafsiah Mboi menyakinkan bahwa pemerintah betul-betul sudah berusaha mengurangi dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, semua pelaku yang melakukan pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang akan mendapat hukuman yang cukup berat.
"Kalau tidak salah 10 tahun. Tetapi, kalau toh sudah terjadi, maka kerja sama semua pihak seperti Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, maupun LSM Peduli Api sangat diperlukan, karena mereka bisa mematikan api secepat mungkin," tutupnya.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengimbau masyarakat untuk dapat melindungi diri dari bahaya asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah Sumatera dan Kalimantan belakangan ini.
"Asapnya menyebabkan polusi dan mengganggu pernafasan, juga mengganggu penglihatan dan menimbulkan infeksi pada mata," kata Menkes di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Karena dampak yang berbahaya itu, masyarakat diimbau untuk dapat mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak penting selama masih ada polusi asap. "Jika harus keluar rumah sebaiknya menggunakan masker," ujar Menkes.
Dinas Kesehatan setempat, kata Menkes, telah membagikan masker begitu polusi asap menimpa kawasan permukiman. Begitu juga dengan sosialisasi terkait dengan menjaga kondisi kesehatan selama terjadi polusi.
Secara detail, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama memaparkan asap kebakaran hutan itu dapat menyebabkan gangguan pada paru dan pernapasan seperti peningkatan ISPA dan perburukan penyakit asma, bronkitis dan emfisema.
Selain itu, asap juga dapat menyebabkan gangguan pada organ lain seperti mata (iritasi dan peradangan), hidung (iritasi dan alergi) dan gangguan kulit, memperparah berbagai penyakit kronik yang ada serta menyebabkan gangguan saluran cerna karena bahan makanan dan minuman jadi tercemar oleh debu kebakaran hutan.
Untuk pencegahan terjadinya masalah dan penanggulangan, Tjandra mengatakan masyarakat perlu sedapat mungkin menghindari/mengurangi menghirup asap dengan cara membatasi aktivitas di luar ruangan atau mengenakan masker serta mencegah agar asap masuk ke dalam rumah.
Selain itu perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga diharapkan untuk tetap dilaksanakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan bagi yang mengidap penyakit kronik diminta untuk ekstra waspada dan memeriksakan diri.
"Kegiatan umum juga perlu ditingkatkan seperti menjaga kebersihan, menutup sumur serta bahan makanan minuman dan makanan minuman dimasak dengan baik," ujar Tjandra.(dbs/lasman)
