Foto-foto oleh : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline
Jakarta, BeritaRayaOnline- Senin pagi hingga larut malam (20/10/2014) Kota Jakarta dan sekitarnya benar-benar "meledak" dipenuhi ribuan massa usai pelantikan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi bersama JK di Gedung MPR/DPR RI Senayan.
Kota Jakarta yang siang itu dalam cuaca panas terik "diserbu" ribuan massa menanti-nantikan kedatangan rombongan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden JK mulai dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jln.MH.Thamrin, Bunderan Hotel Indonesia, Bunderan Monas, telah dipenuhi ribuan massa seperti lautan manusia.
Kawasan perkantoran koridor Sudirman-Thamrin, karyawan dan karyawatinya tumpah ruah ke jalan jadi lautan manusia. Sejakpagihari kedua jalan protokol ini telah dipenuhi ribuan massa di pinggir-pinggir jalan sampai trotoar jalan. Betul-betul Pesta Rakyat yang menanti Presiden Baru. Selamat Datang Presiden Baru Republik Indonesia periode 2014-2019. Sekali Merdeka..... tetap Merdeka!
Berikut bidikan foto-foto Wartawan BeritaRayaOnline, Lasman Simanjuntak, langsung dari lokasi acara Pesta Rakyat.....Pesta Kemenangan. (lasman simanjuntak)
Dielu-elukan Ribuan Massa : Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi usai dilantik di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin pagi (20/10/2014) langsung berkeliling Kota Jakarta. Arak-arakkan dimulai dari kawasan Senayan menuju Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH.Thamrin, dan berakhir di Lapangan Monas pada Selasa sore (20/10/2014). Sepanjang jalan ribuan massa mengelu-elukkan Presiden RI Jokowi. (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)
Jakarta, BeritaRayaOnline,- Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 , Joko Widodo atau Jokowi di depan ribuan massa di Panggung Terbuka Lapangan Monas , Jakarta Pusat, Senin malam (20/10/2014) sekitar pukul 19.00 WIB dalam Pidato Kerakyatan yang juga langsung diliput wartawan BeritaRayaOnline negatakan saya ingin mengajak baik pedagang kakilima, supir metro mini, tukang kayu, supir angkot, dokter, perawat, bidan, guru, TNI, Polri, para relawan, petani, nelayan,wartawan, pemain sepak bola, olaragawan, penyanyi, pemusik, politisi, mahasiswa, pelajar, dan semua profesi yang ada di negara ini bahwa kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan juga negara yang besar harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Oleh karena itu kita harus bergerak bersama-sama antara rakyat dan pemerintah harus bekerja keras, harus bekerja keras, ya, harus bekerja keras," pesannya dengan nada suara serius dan menyebut kata "kerja keras" sebanyak tiga kali.
Menurut Presiden Jokowi yang Senin pagi (20/10/2014) resmi dilantik di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menjadi Presiden ke-7 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), tidak mungkin negara sebesar ini akan jadi kuat kalau kita bermalan-malasan.
"Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengajak semua komponen dan elemen masyarakat baik di desa, kota, maupun di ibukota untuk bekerja bersama-sama, bersatu, bergotong royong bareng-bareng, agar apa yang kita cita- citakan wujudkan Indonesia yang kuat, makmur, dan sejahtera. Jadi negara Indonesia yang punya martabat dan wibawa," katanya.
"Tetapi kalau kita tidak lakukan kerja keras, jangan berharap negara ini jadi negara yang makmur, sejahtera, dan jadi negara yang besar. Untuk itu terus kita bekerja keras untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat, terima kasih. Merdeka....Merdeka..... Merdeka," teriak Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan riuh ribuan massa.(lasman simanjuntak/flora kolondam)
Jakarta, BeritaRayaOnline,- Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 , Joko Widodo atau Jokowi di depan ribuan massa di Panggung Terbuka Lapangan Monas , Jakarta Pusat, Senin malam (20/10/2014) sekitar pukul 19.00 WIB dalam Pidato Kerakyatan yang juga langsung diliput wartawan BeritaRayaOnline negatakan saya ingin mengajak baik pedagang kakilima, supir metro mini, tukang kayu, supir angkot, dokter, perawat, bidan, guru, TNI, Polri, para relawan, petani, nelayan,wartawan, pemain sepak bola, olaragawan, penyanyi, pemusik, politisi, mahasiswa, pelajar, dan semua profesi yang ada di negara ini bahwa kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan juga negara yang besar harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Oleh karena itu kita harus bergerak bersama-sama antara rakyat dan pemerintah harus bekerja keras, harus bekerja keras, ya, harus bekerja keras," pesannya dengan nada suara serius dan menyebut kata "kerja keras" sebanyak tiga kali.
Menurut Presiden Jokowi yang Senin pagi (20/10/2014) resmi dilantik di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menjadi Presiden ke-7 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), tidak mungkin negara sebesar ini akan jadi kuat kalau kita bermalan-malasan.
"Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengajak semua komponen dan elemen masyarakat baik di desa, kota, maupun di ibukota untuk bekerja bersama-sama, bersatu, bergotong royong bareng-bareng, agar apa yang kita cita- citakan wujudkan Indonesia yang kuat, makmur, dan sejahtera. Jadi negara Indonesia yang punya martabat dan wibawa," katanya.
"Tetapi kalau kita tidak lakukan kerja keras, jangan berharap negara ini jadi negara yang makmur, sejahtera, dan jadi negara yang besar. Untuk itu terus kita bekerja keras untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat, terima kasih. Merdeka....Merdeka..... Merdeka," teriak Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan riuh ribuan massa.(lasman simanjuntak/flora kolondam)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Suasana saat pengesahan RUU Pilkada sangat panas baik di dalam DPR maupun di luar DPR.
Di dalam gedung parlemen, sejumlah anggota fraksi DPR melakukan sempat lobi terkait mekanisme Pilkada. Tiga opsi mekanismenya adalah Pilkada lewat DPRD, Pilkada langsung, dan Pilkada langsung dengan catatan.
Keadaan makin memanas, setelah pimpinan sidang paripurna memutuskan dua opsi mekanisme yakni Pilkada langsung dan lewat DPRD. Demokrat pun walk out.
Adapun, di luar gedung parlemen, pengunjuk rasa yang menolak pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme Pilkada lewat DPRD membakar ban dan sempat bentrok dengan polisi.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan, akibat bentrok ini satu anggota kepolisian mengalami luka-luka.(dbs/www.yahoo.com/jhonnie castro/flora kolondam)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Struktur kabinet Jokowi-JK akan diumumkan sore ini. Namun jadwal tersebut rupanya masih bisa berubah hingga malam nanti.
"Masalah kementerian nanti sore atau malam," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).
Seperti biasanyanya, sore nanti Jokowi akan 'ngantor' ke Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta. Di situ pula struktur kabinet akan diumumkan.
Ketika ditanya soal pertimbangan opsi 34 kementerian berdasarkan efektivitas kinerja pemerintah 5 tahun ke depan. Jokowi belum mau menjawab. Kata dia akan diumumkan nanti sore.
Seperti diketahui, Deputi tim transisi, Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan opsi 34 kementerian, rencananya akan dipertahan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
"Ada 19 kementerian tetap, 6 kementerian nomenklatur baru, 6 kementerian gabungan, dan 3 baru," kata dia Kantor Transisi Jokowi-JK, Jl Situbondo, Menteng Jakarta Pusat, Jum'at (12/9/2014).(metronews.com/jhonnie castro/flora kolondam)
Jakarta, BeritaRayaOnline- Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla dan Tim Transisi Jokowi-JK memastikan postur kabinetnya akan berisi 34 kementerian. Namun, belum ada satu pun nama yang disebutkan.
"(Postur kabinet) sudah final, hanya nama (para menteri) masih ada yang belum sesuai," kata Jokowi di Kantor Tim Transisi, Senin sore (15/9/2014). Dia berkilah, belum diumumkannya nama-nama jajaran kabinetnya itu karena masih menunggu masukan alias partisipasi publik.
Dalam pengumuman itu, Jokowi mengatakan 34 kementerian itu akan diisi 18 orang dari kalangan profesional dan 16 dari perwakilan partai politik. Ketika didesak, dia menyebutkan posisi yang akan diisi kalangan profesional antara lain adalah kementerian di bidang keuangan, BUMN, dan ESDM.
Jokowi menyebutkan, kabinetnya akan berisi tiga kementerian koordinator dan hanya menyisakan satu wakil menteri. "Wamen sementara ini yang mungkin masih diperlukan di Kementerian Luar Negeri," ujar Jokowi.(kompas.com/jhonnie castro/flora kolondam)
"(Postur kabinet) sudah final, hanya nama (para menteri) masih ada yang belum sesuai," kata Jokowi di Kantor Tim Transisi, Senin sore (15/9/2014). Dia berkilah, belum diumumkannya nama-nama jajaran kabinetnya itu karena masih menunggu masukan alias partisipasi publik.
Dalam pengumuman itu, Jokowi mengatakan 34 kementerian itu akan diisi 18 orang dari kalangan profesional dan 16 dari perwakilan partai politik. Ketika didesak, dia menyebutkan posisi yang akan diisi kalangan profesional antara lain adalah kementerian di bidang keuangan, BUMN, dan ESDM.
Jokowi menyebutkan, kabinetnya akan berisi tiga kementerian koordinator dan hanya menyisakan satu wakil menteri. "Wamen sementara ini yang mungkin masih diperlukan di Kementerian Luar Negeri," ujar Jokowi.(kompas.com/jhonnie castro/flora kolondam)
Jakarta, BeritaRayaOnline — Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan calon wakil presiden yang menjadi rivalnya, Hatta Rajasa, di kediaman Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, di Jalan Permata Berlian, R 20, Permata Hijau, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014) malam. Pertemuan ini digelar secara tertutup.
Jokowi, yang terlihat mengenakan kemeja berwarna putih, pergi meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.20 WIB. Ia didampingi Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto yang mengenakan batik berwarna gelap. Keduanya pergi dengan satu mobil yang sama, Mercy berwarna hitam dengan nomor polisi B 1190 RFS. Mobil tersebut kini terparkir di halaman rumah Surya Paloh.
Agenda pertemuan ini sempat ditutup-tutupi oleh Pasukan Pengamanan Presiden. Para pewarta dilarang mengikuti iring-iringan mobil presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut.
Mengenai Hatta, belum diperoleh konfirmasi terkait kehadirannya malam ini, sebelum Tim Transisi menemui Wakil Presiden Boediono, Selasa (2/9/2014) besok.
Saat hendak dikonfirmasi terkait pertemuan ini, Hasto tak menjawab sambungan telepon. Kehadiran Hatta diketahui tanpa sengaja. Sekitar pukul 20.30 WIB, mantan Menko Perekonomian itu sempat keluar dan berdiri di halaman rumah Surya Paloh.
Namun, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu langsung kembali ke dalam saat mengetahui banyak pewarta yang menunggu di luar rumah. Kehadiran Hatta sempat terekam kamera salah satu media televisi swasta.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella membenarkan adanya pertemuan tersebut. Rio mengatakan, pertemuan itu untuk menyamakan persepsi antara keduanya. .
Jokowi, yang terlihat mengenakan kemeja berwarna putih, pergi meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.20 WIB. Ia didampingi Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto yang mengenakan batik berwarna gelap. Keduanya pergi dengan satu mobil yang sama, Mercy berwarna hitam dengan nomor polisi B 1190 RFS. Mobil tersebut kini terparkir di halaman rumah Surya Paloh.
Agenda pertemuan ini sempat ditutup-tutupi oleh Pasukan Pengamanan Presiden. Para pewarta dilarang mengikuti iring-iringan mobil presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut.
Mengenai Hatta, belum diperoleh konfirmasi terkait kehadirannya malam ini, sebelum Tim Transisi menemui Wakil Presiden Boediono, Selasa (2/9/2014) besok.
Saat hendak dikonfirmasi terkait pertemuan ini, Hasto tak menjawab sambungan telepon. Kehadiran Hatta diketahui tanpa sengaja. Sekitar pukul 20.30 WIB, mantan Menko Perekonomian itu sempat keluar dan berdiri di halaman rumah Surya Paloh.
Namun, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu langsung kembali ke dalam saat mengetahui banyak pewarta yang menunggu di luar rumah. Kehadiran Hatta sempat terekam kamera salah satu media televisi swasta.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella membenarkan adanya pertemuan tersebut. Rio mengatakan, pertemuan itu untuk menyamakan persepsi antara keduanya. .
Jokowi meninggalkan rumah Paloh pada pukul 21.50 WIB. Ia hanya berkomentar singkat kepada wartawan. (kompas.com/jhonnie castro/flora kolondam)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyerahkan jatah menteri PKB kepada tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang akan menyusun kabinet, pada September 2014.
"Semua hal soal kabinet, saya setuju dengan tim Transisi sampai September," sebut Muhaimin usai menghadiri acara Bahtsul Masail Kebangsaan PKB Dalam Perspektif Para Muda Pesantren di Hotel Grand Kalimas, Surabaya, Sabtu (23/8/2014).
Pada acara ini, 60 pengasuh Ponpes dari berbagai daerah di Jatim, seperti Ponorogo, Banyuwangi, Sumenep, Pamekasan dan Surabaya ikut hadir. Muhaimin mengaku, dirinya sudah bertemu dengan tim Transisi.
Dalam pertemuan itu, membahas banyak hal yang menyangkut program pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Karena itu, dia sependapat dengan tim Transisi bahwa penyusunan kabinet dilaksanakan akhir September.
"Dalam posisi seperti ini, saya tetap bersama Jokowi. Saya yakin sikap yang diambil PKB ini tidak akan memunculkan riak-riak kecil ditubuh PKB. Kami tidak ingin keharmonisan yang terjadi ini dirusak oleh oknum-oknum yang ingin merenggangkan antara PKB dan PDI Perjuangan," jelas Cak Imin -pangilan Muhaimin.
Sebelumnya, ada kabar hubungan PKB dengan PDI Perjuangan tidak harmonis, menyusul tidak masuknya kader PKB dalam tim Transisi. Padahal, PKB memiliki andil besar dalam menghantarkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres 20154. Tim Transisi banyak diisi oleh kader PDIP dan Partai NasDem.
Saat ditanya soal itu, Cak Imin tidak banyak berkomentar. Termasuk, kekecewaan beberapa kader PKB terhadap komposisi tim Transisi. "Jika ada yang berbicara mengenai kabinet maupun kekecewaan PKB sebelum bulan September, itu tidak benar. Kalau sebelum September ngomong ini dan itu, tidak valid," ucap Cak Imin.
Ketika disinggung soal tidak bolehnya rangkap jabatan ketua partai dan menteri, Cak Imin juga tidak banyak bicara. "Merangkap atau tidak semuanya dibahas setelah September nanti," terang Cak Imin.(yahoo.com/tribunnes.com/jeffry kolondam)
"Semua hal soal kabinet, saya setuju dengan tim Transisi sampai September," sebut Muhaimin usai menghadiri acara Bahtsul Masail Kebangsaan PKB Dalam Perspektif Para Muda Pesantren di Hotel Grand Kalimas, Surabaya, Sabtu (23/8/2014).
Pada acara ini, 60 pengasuh Ponpes dari berbagai daerah di Jatim, seperti Ponorogo, Banyuwangi, Sumenep, Pamekasan dan Surabaya ikut hadir. Muhaimin mengaku, dirinya sudah bertemu dengan tim Transisi.
Dalam pertemuan itu, membahas banyak hal yang menyangkut program pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Karena itu, dia sependapat dengan tim Transisi bahwa penyusunan kabinet dilaksanakan akhir September.
"Dalam posisi seperti ini, saya tetap bersama Jokowi. Saya yakin sikap yang diambil PKB ini tidak akan memunculkan riak-riak kecil ditubuh PKB. Kami tidak ingin keharmonisan yang terjadi ini dirusak oleh oknum-oknum yang ingin merenggangkan antara PKB dan PDI Perjuangan," jelas Cak Imin -pangilan Muhaimin.
Sebelumnya, ada kabar hubungan PKB dengan PDI Perjuangan tidak harmonis, menyusul tidak masuknya kader PKB dalam tim Transisi. Padahal, PKB memiliki andil besar dalam menghantarkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres 20154. Tim Transisi banyak diisi oleh kader PDIP dan Partai NasDem.
Saat ditanya soal itu, Cak Imin tidak banyak berkomentar. Termasuk, kekecewaan beberapa kader PKB terhadap komposisi tim Transisi. "Jika ada yang berbicara mengenai kabinet maupun kekecewaan PKB sebelum bulan September, itu tidak benar. Kalau sebelum September ngomong ini dan itu, tidak valid," ucap Cak Imin.
Ketika disinggung soal tidak bolehnya rangkap jabatan ketua partai dan menteri, Cak Imin juga tidak banyak bicara. "Merangkap atau tidak semuanya dibahas setelah September nanti," terang Cak Imin.(yahoo.com/tribunnes.com/jeffry kolondam)
Jakarta,BeritaRayaOnline,-"Itu adalah proses hukum tertinggi dan proses final Pilpres 2014 ini. Saya dan Pak JK sangat menghargai dan mengapresiasi kerja MK dan DKPP yang telah bekerja keras dan transpran serta profesional. Ini akan membuka sebuah kesempatan untuk segera menyiapkan dan rencanakan untuk pemerintahan baru kami" kata Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi kepada wartawan usai pengumuman hasil sidang MK di Jakarta, Kamis malam (21/8/2014), pukul 22.05 WIB.
"Segera mempersiapkan pemerintahan yang baru dan akan segera bertemu pemerintahan SBY untuk mengetahui persoalan-persoalan dan masuk ke kementerian-kementerian yang ada. Pak Prabowo dan Pak Hatta adalah sahabat-sahabat saya, tak perlu rekonsialiasi.Kita ini sahabat-sahabat yang baik.Sahabat, ketemu kapan pun bisa, tak ada masalah., " kata Jokowi lagi yang malam itu menggunakan kemeja batik lengan panjang.
Sementera itu Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla(JK) mengatakan,pertama tentu kita terima kasih kepada MK dan penghargaan yang tinggi karena telah membuktikan suatu spirit dan keadilan. Independen betul-betul, walau beberapa majelis hakim adalah angggota partai politik.
" Kita mengharapkan teman-teman kita Prabowo-Hatta, MK itu final dan mengikat mari kita bersatu dan tak perlu memperpanjang masalah.Jangan kita bahas lagi dan jangan berdebat lagi. Kenapa harus ke PTUN lagi.Mari kita bersatu kembali setelah adanya keputusan MK,"tegasnya. (lasman simanjuntak)
"Segera mempersiapkan pemerintahan yang baru dan akan segera bertemu pemerintahan SBY untuk mengetahui persoalan-persoalan dan masuk ke kementerian-kementerian yang ada. Pak Prabowo dan Pak Hatta adalah sahabat-sahabat saya, tak perlu rekonsialiasi.Kita ini sahabat-sahabat yang baik.Sahabat, ketemu kapan pun bisa, tak ada masalah., " kata Jokowi lagi yang malam itu menggunakan kemeja batik lengan panjang.
Sementera itu Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla(JK) mengatakan,pertama tentu kita terima kasih kepada MK dan penghargaan yang tinggi karena telah membuktikan suatu spirit dan keadilan. Independen betul-betul, walau beberapa majelis hakim adalah angggota partai politik.
" Kita mengharapkan teman-teman kita Prabowo-Hatta, MK itu final dan mengikat mari kita bersatu dan tak perlu memperpanjang masalah.Jangan kita bahas lagi dan jangan berdebat lagi. Kenapa harus ke PTUN lagi.Mari kita bersatu kembali setelah adanya keputusan MK,"tegasnya. (lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mahkamah Konstitusi menilai, Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan dalil permohonannya.
Dengan putusan ini, artinya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, tak ada cara untuk mengubahnya.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva, dalam sidang putusan gugatan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Kamis malam (21/8/2014).
Dalam pokok permohonan di dalam berkas yang sudah diperbaiki, Prabowo-Hatta meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres.
Mereka meminta ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan penghitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Jika MK berpendapat lain, maka pasangan nomor urut 1 tersebut meminta Jokowi-JK didiskualifikasi karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Mereka juga meminta adanya pemungutan suara ulang di semua TPS di Indonesia. Jika MK masih berbeda berpendapat, maka Prabowo-Hatta meminta adanya pemungutan suara ulang, hanya di TPS dan daerah yang mereka nilai bermasalah.
Terakhir, jika MK tetap juga berpendapat lain, maka pemohon meminta putusan seadil-adilnya atas perkara yang diajukan.
Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilu di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua.
Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tudingan itu dengan menghadirkan saksi fakta yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK juga turut menghadirkan saksi fakta yang memperkuat argumentasi KPU.
Persidangan dimulai pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa puluhan saksi fakta dan belasan saksi ahli, serta menggelar rapat permusyawaratan hakim secara tertutup.(kompas.com/lasman simanjuntak/flora ester kolondam)
Jakarta, BeritaRayaOnline, Hasil Keputusan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini, Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, pukul 20.50 WIB, memutuskan antara lain Jokowi dan JK sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI). Bahkan MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta.Tak ada bukti pencurangan suara Prabowo-Hatta.(lasman simanjuntak)
Jakarta , BeritaRayaOnline,-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa Komisioner Hadar Nafis Gumay tidak melanggar kode etik. Hal itu terkait aduan pertemuan Hadar dengan tim Jokowi-JK, Trimedya Pandjaitan.
Dalam pertimbangannya, Anggota DKPP Valina Singka menceritakan kronologis ketika Hadar bertemu dengan Trimedya di restoran Sate Senayan Menteng. Hadar terbukti hanya bertemu dengan Trimedya selama 40 detik sesuai dengan argumentasinya.
"Hal ini menunjukkan sikap dan dedikasi teradu sebagai Komisioner KPU dan menjalankan tugasnya," kata Valina dalam sidang di kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakpus, Kamis (21/8/2014).
Oleh karena itu, DKPP meminta KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti serta mengawasi putusan yang telah dibacakan tersebut.
"Untuk merehabilitasi nama baik teradu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Valina.
Diberi Peringatan Keras
Majelis sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sanksi kepada KPU Provinsi DKI dan 4 KPU kotamadya di DKI. Sebanyak 25 komisioner KPU itu diberi peringatan keras.
Anggota DKPP Nur Hidayat membacakan putusan atas pengaduan dari Ahmad Sulhy dari tim pemenangan Prabowo-Hatta terkait pembukaan kotak suara dan pemungutan suara ulang di 13 TPS di DKI.
"DKPP memutuskan bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran. Dan memerintahkan untuk memberikan peringatan keras kepada para teradu," ujar Nur Hidayat dalam sidang di kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakpus, Kamis (21/8/2014).
Para ketua dan anggota KPU yang diberikan peringatan keras yaitu Ketua KPU DKI Sumarno dan 4 anggotanya, Ketua KPU Jaksel Iqbal dan 4 anggotanya, Ketua KPU Jaktim Nurdin dan 4 anggotanya, Ketua KPU Jakut Abdul Muin dan 4 anggotanya, Ketua KPU Jakpus Arif Buwono dan 4 anggotanya.
Sementara itu, Ketua KPU Jakbar Sunardi Sutrisno dan 4 anggotanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, majelis menyatakan kelimanya untuk direhabilitasi nama baiknya.
"Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketetapan undang-undang. Dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi putusan tersebut," kata Nur Hidayat.(detiknews.com/jhonnie castro/flora k/eykel)
Dalam pertimbangannya, Anggota DKPP Valina Singka menceritakan kronologis ketika Hadar bertemu dengan Trimedya di restoran Sate Senayan Menteng. Hadar terbukti hanya bertemu dengan Trimedya selama 40 detik sesuai dengan argumentasinya.
"Hal ini menunjukkan sikap dan dedikasi teradu sebagai Komisioner KPU dan menjalankan tugasnya," kata Valina dalam sidang di kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakpus, Kamis (21/8/2014).
Oleh karena itu, DKPP meminta KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti serta mengawasi putusan yang telah dibacakan tersebut.
"Untuk merehabilitasi nama baik teradu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Valina.
Diberi Peringatan Keras
Majelis sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sanksi kepada KPU Provinsi DKI dan 4 KPU kotamadya di DKI. Sebanyak 25 komisioner KPU itu diberi peringatan keras.
Anggota DKPP Nur Hidayat membacakan putusan atas pengaduan dari Ahmad Sulhy dari tim pemenangan Prabowo-Hatta terkait pembukaan kotak suara dan pemungutan suara ulang di 13 TPS di DKI.
"DKPP memutuskan bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran. Dan memerintahkan untuk memberikan peringatan keras kepada para teradu," ujar Nur Hidayat dalam sidang di kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakpus, Kamis (21/8/2014).
Para ketua dan anggota KPU yang diberikan peringatan keras yaitu Ketua KPU DKI Sumarno dan 4 anggotanya, Ketua KPU Jaksel Iqbal dan 4 anggotanya, Ketua KPU Jaktim Nurdin dan 4 anggotanya, Ketua KPU Jakut Abdul Muin dan 4 anggotanya, Ketua KPU Jakpus Arif Buwono dan 4 anggotanya.
Sementara itu, Ketua KPU Jakbar Sunardi Sutrisno dan 4 anggotanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, majelis menyatakan kelimanya untuk direhabilitasi nama baiknya.
"Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketetapan undang-undang. Dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi putusan tersebut," kata Nur Hidayat.(detiknews.com/jhonnie castro/flora k/eykel)
Jakarta ,BeritaRayaOnline,-Pelaksanaan peringatan HUT RI ke 69 di Istana Merdeka digelar meriah. Perayaan kemerdekaan di Istana Merdeka diwarnai dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali.
Peringatan HUT RI ke 69 dilaksanakan, Minggu (17/8/2014). Setelah dentuman meriam, Ketua MPR Sidarto Danusubroto membacakan naskah proklamasi. Setelah itu dilakukan mengheningkan cipta yang diikuti oleh seluruh undangan upacara.
Usai mengheningkan cipta Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono memberikan bendera pusaka sang saka merah putih kepada pengibar bendera.
Pembawa Baki, Juana Gita Medinnas Janis, asal SMAN 1 Tahuna, Sulawesi Utara, menerima bendera tersebut ditemani penarik Tali Bendera Cahyahadi Laksanto Rasyidi, asal SMAN 3 Yogyakarta dan pembentang Bendera Fadlullah Arofah, asal MKN 1 Taliwang, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pemimpin upacara ialah Kolonel (Inf) Teguh Pudjo Rumekso yang kini menjabat sebagai Pejabat Utama Biro Pengamanan Setmilpres.(detik.com/jerry k/jhonnie castro/flora k)
Peringatan HUT RI ke 69 dilaksanakan, Minggu (17/8/2014). Setelah dentuman meriam, Ketua MPR Sidarto Danusubroto membacakan naskah proklamasi. Setelah itu dilakukan mengheningkan cipta yang diikuti oleh seluruh undangan upacara.
Usai mengheningkan cipta Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono memberikan bendera pusaka sang saka merah putih kepada pengibar bendera.
Pembawa Baki, Juana Gita Medinnas Janis, asal SMAN 1 Tahuna, Sulawesi Utara, menerima bendera tersebut ditemani penarik Tali Bendera Cahyahadi Laksanto Rasyidi, asal SMAN 3 Yogyakarta dan pembentang Bendera Fadlullah Arofah, asal MKN 1 Taliwang, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pemimpin upacara ialah Kolonel (Inf) Teguh Pudjo Rumekso yang kini menjabat sebagai Pejabat Utama Biro Pengamanan Setmilpres.(detik.com/jerry k/jhonnie castro/flora k)
Pamulang, BeritaRayaOnline,-Detik-detik perayaan Proklamasi HUT RI ke-69, Minggu pagi, 17 Agustus 2014, berlangsung di Komplek Pamulang Permai I, Blok A 42, tepatnya di RT 002/RW 014.
Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline
Jakarta,BeritaRayaOnline,-Sekretaris Jenderal Forum Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menilai, kurikulum 2013 yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlalu gegabah. Pasalnya, banyak persiapan teknis yang belum matang, seperti buku yang belum diterima sekolah serta belum semua guru mengikuti pelatihan.
"Kurikulum ini ngaco. Coba lihat, ada buku yang belum sampai dan ada guru yang belum ikut pelatihan," kata Retno kepada Tempo, Rabu 13 Agustus 2013.
Menurut dia, seharusnya Kemendikbud melakukan evaluasi terlebih dahulu penerapan kebijakan ini di tahun ajaran 2013.
Saat ini, pemerintah menargetkan implementasi kurikulum berjalan 100 persen. "Dari porsi 2,5 persen tahu-tahu naik 100 persen. Ini kan jauh sekali, padahal banyak hal belum siap," tutur Retno.
Di sekolah yang dipimpin Retno, SMA Negeri 76 Jakarta Timur, buku yang belum sampai hanya buku Sejarah. Sementara itu, dari 42 guru di sana, terdapat 9 guru yang belum ikut pelatihan soal kurikulum baru. "Kalau buku belum sampai dan guru belum semua siap, bagaimana siswa belajar? Dia belajar pakai apa?" Jika ini dipaksakan, maka siswa bisa tidak maksimal dalam menyerap materi pelajaran.
Masalah lain, kata Retno, penambahan jam belajar juga berdampak pada perubahan jadwal masuk sekolah. Siswa Sekolah Dasar ditambah 2 jam belajar, 4 jam untuk siswa Sekolah Menengah Pertama, dan 2 jam untuk siswa Sekolah Menengah Atas.
"Materi dikurangi tapi jam belajar ditambah," kata Retno. Sebagai konsekuensi, Retno setuju bila jadwal hari sekolah di Jakarta ditambah hingga hari Sabtu. "Supaya tidak dipaksa 5 hari belajar keras, kasihan."(yahoo.com/tempo.co/jhonnie castro)
"Kurikulum ini ngaco. Coba lihat, ada buku yang belum sampai dan ada guru yang belum ikut pelatihan," kata Retno kepada Tempo, Rabu 13 Agustus 2013.
Menurut dia, seharusnya Kemendikbud melakukan evaluasi terlebih dahulu penerapan kebijakan ini di tahun ajaran 2013.
Saat ini, pemerintah menargetkan implementasi kurikulum berjalan 100 persen. "Dari porsi 2,5 persen tahu-tahu naik 100 persen. Ini kan jauh sekali, padahal banyak hal belum siap," tutur Retno.
Di sekolah yang dipimpin Retno, SMA Negeri 76 Jakarta Timur, buku yang belum sampai hanya buku Sejarah. Sementara itu, dari 42 guru di sana, terdapat 9 guru yang belum ikut pelatihan soal kurikulum baru. "Kalau buku belum sampai dan guru belum semua siap, bagaimana siswa belajar? Dia belajar pakai apa?" Jika ini dipaksakan, maka siswa bisa tidak maksimal dalam menyerap materi pelajaran.
Masalah lain, kata Retno, penambahan jam belajar juga berdampak pada perubahan jadwal masuk sekolah. Siswa Sekolah Dasar ditambah 2 jam belajar, 4 jam untuk siswa Sekolah Menengah Pertama, dan 2 jam untuk siswa Sekolah Menengah Atas.
"Materi dikurangi tapi jam belajar ditambah," kata Retno. Sebagai konsekuensi, Retno setuju bila jadwal hari sekolah di Jakarta ditambah hingga hari Sabtu. "Supaya tidak dipaksa 5 hari belajar keras, kasihan."(yahoo.com/tempo.co/jhonnie castro)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan pihaknya ada kemungkinan menambah satu atau dua kursi bagi anggota senior advisor atau penasihat senior Tim Transisi Jokowi-JK.
"Nanti penasihatnya ada empat," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi usai melakukan rapat dengan Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
Namun, Gubernur DKI Jakarta ini enggan mengungkapkan siapa saja nama-nama yang akan melengkapi anggota penasehat senior Tim Transisi Jokowi-JK.
"Itu nanti biar Bu Rini (Kepala Staf Tim Transisi) saja yang jawab," ucap mantan Walikota Surakarta ini.
Hingga kini, baru mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono yang menyatakan resmi ditunjuk oleh Tim Transisi Jokowi-JK sebagai penasihat senior.
Sementara, nama mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif belum memastikan diri bergabung dengan Tim Transisi Jokowi-JK. Ia mengungkapkan akan sowan dahulu ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.(yahoo.com/tribunnews.com/jhonnie castro/flora kolondam)
"Nanti penasihatnya ada empat," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi usai melakukan rapat dengan Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
Namun, Gubernur DKI Jakarta ini enggan mengungkapkan siapa saja nama-nama yang akan melengkapi anggota penasehat senior Tim Transisi Jokowi-JK.
"Itu nanti biar Bu Rini (Kepala Staf Tim Transisi) saja yang jawab," ucap mantan Walikota Surakarta ini.
Hingga kini, baru mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono yang menyatakan resmi ditunjuk oleh Tim Transisi Jokowi-JK sebagai penasihat senior.
Sementara, nama mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif belum memastikan diri bergabung dengan Tim Transisi Jokowi-JK. Ia mengungkapkan akan sowan dahulu ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.(yahoo.com/tribunnews.com/jhonnie castro/flora kolondam)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung proses transisi dalam video yang diunggah ke YouTube, Kamis (7/8/2014) malam. Presiden menyatakan dukungannya terhadap langkah presiden terpilih, Joko Widodo, yang tengah menyusun kabinet.
Menurut dia, hal tersebut wajar dan tak perlu dipersoalkan.
"Jika MK akhirnya mengukuhkan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, itu hak Pak Jokowi sepenuhnya untuk mempersiapkan diri sebelum tanggal 20 Oktober mendatang. Saya rasa tidak perlu dipersoalkan," ujar Presiden.
Kepala Negara mengaku memahami bahwa Jokowi perlu segera mempersiapkan diri sebelum pelantikan. Pasalanya, setelah pelantikan pada 20 Oktober, presiden terpilih akan memiliki banyak kesibukan, termasuk persiapan menghadiri sejumlah pertemuan internasional yang penting.
"Satu bulan setelah presiden terpilih ucapkan sumpah di hadapan MPR RI, maka akan mengikuti serangkaian pertemuan puncak pada tingkat internasional mulai dari ASEAN, KTT ASEAN, ASEAN Plus, East Asia Summit, APEC, dan G-20. Selama ini, peran Indonesia penting dan diakui oleh dunia," imbuh Presiden.
Seperti diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla kini tengah mempersiapkan masa transisi. Jokowi bahkan baru saja meresmikan Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat,
Dia juga mengangkat Rini Soemarno, orang dekat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sebagai kepala di Rumah Transisi itu. Rini dibantu oleh Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, dan Akbar Faizal yang selama ini kerap mendampingi Jokowi dalam berkampanye.
Tugas tim Transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi.
Sejumlah pertemuan puncak tingkat dunia telah menanti presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Pertemuan puncak itu, di antaranya, KTT ASEAN ke-25, KTT Asia Timur ke-9, dan KTT ASEAN dengan mitranya seperti Jepang, Tiongkok, Korea, India, Australia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini akan berlangsung di Naypyidaw, Myanmar, pada 9-11 November 2014.
Selanjutnya, ada KTT APEC ke-26 di Beijing, Tiongkok, pada 10-11 November 2014, dan KTT G-20 di Brisbane, Australia, pada 15-16 November 2014.
"Selama ini, peran Indonesia penting dan juga diakui oleh dunia. Jadi, Oktober, presiden baru kita menyampaikan sumpahnya, satu bulan kemudian harus terjun dalam kancah percaturan global," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rekaman video yang diunggah di YouTube, Kamis (7/8/2014) malam.
Siapkah Jokowi berkontribusi di pertemuan puncak tersebut?
Pengamat politik luar negeri Rizal Sukma mengatakan, Jokowi tidak akan memiliki kendala untuk tampil di kancah internasional. Terlebih, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menghadapi pertemuan puncak tersebut.
"Pak Jokowi memahami arti penting pertemuan-pertemuan puncak itu bagi Indonesia dan kawasan," kata Rizal di Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Ia juga menilai Jokowi memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
"Lihat saja bagaimana Pak Jokowi dengan cepat membangun komunikasi akrab, lancar, dan produktif dengan pemimpin dunia yang menelepon beliau pasca-penetapan KPU," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hubungan Internasional Andreas Hugo Pareira.
"Presiden boleh berganti, tetapi pemerintah yang mewakili dan mencerminkan kehadiran negara di semua aspek kehidupan bernegara harus tetap berjalan. Untuk itulah pentingnya Rumah Transisi yang sedang mempersiapkan proses peralihan pemerintahan ini," katanya.
(kompas.com/jeffry kolondam/gamal p/las)
Menurut dia, hal tersebut wajar dan tak perlu dipersoalkan.
"Jika MK akhirnya mengukuhkan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, itu hak Pak Jokowi sepenuhnya untuk mempersiapkan diri sebelum tanggal 20 Oktober mendatang. Saya rasa tidak perlu dipersoalkan," ujar Presiden.
Kepala Negara mengaku memahami bahwa Jokowi perlu segera mempersiapkan diri sebelum pelantikan. Pasalanya, setelah pelantikan pada 20 Oktober, presiden terpilih akan memiliki banyak kesibukan, termasuk persiapan menghadiri sejumlah pertemuan internasional yang penting.
"Satu bulan setelah presiden terpilih ucapkan sumpah di hadapan MPR RI, maka akan mengikuti serangkaian pertemuan puncak pada tingkat internasional mulai dari ASEAN, KTT ASEAN, ASEAN Plus, East Asia Summit, APEC, dan G-20. Selama ini, peran Indonesia penting dan diakui oleh dunia," imbuh Presiden.
Seperti diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla kini tengah mempersiapkan masa transisi. Jokowi bahkan baru saja meresmikan Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat,
Dia juga mengangkat Rini Soemarno, orang dekat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sebagai kepala di Rumah Transisi itu. Rini dibantu oleh Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, dan Akbar Faizal yang selama ini kerap mendampingi Jokowi dalam berkampanye.
Tugas tim Transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi.
Sejumlah pertemuan puncak tingkat dunia telah menanti presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Pertemuan puncak itu, di antaranya, KTT ASEAN ke-25, KTT Asia Timur ke-9, dan KTT ASEAN dengan mitranya seperti Jepang, Tiongkok, Korea, India, Australia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini akan berlangsung di Naypyidaw, Myanmar, pada 9-11 November 2014.
Selanjutnya, ada KTT APEC ke-26 di Beijing, Tiongkok, pada 10-11 November 2014, dan KTT G-20 di Brisbane, Australia, pada 15-16 November 2014.
"Selama ini, peran Indonesia penting dan juga diakui oleh dunia. Jadi, Oktober, presiden baru kita menyampaikan sumpahnya, satu bulan kemudian harus terjun dalam kancah percaturan global," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rekaman video yang diunggah di YouTube, Kamis (7/8/2014) malam.
Siapkah Jokowi berkontribusi di pertemuan puncak tersebut?
Pengamat politik luar negeri Rizal Sukma mengatakan, Jokowi tidak akan memiliki kendala untuk tampil di kancah internasional. Terlebih, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menghadapi pertemuan puncak tersebut.
"Pak Jokowi memahami arti penting pertemuan-pertemuan puncak itu bagi Indonesia dan kawasan," kata Rizal di Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Ia juga menilai Jokowi memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
"Lihat saja bagaimana Pak Jokowi dengan cepat membangun komunikasi akrab, lancar, dan produktif dengan pemimpin dunia yang menelepon beliau pasca-penetapan KPU," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hubungan Internasional Andreas Hugo Pareira.
"Presiden boleh berganti, tetapi pemerintah yang mewakili dan mencerminkan kehadiran negara di semua aspek kehidupan bernegara harus tetap berjalan. Untuk itulah pentingnya Rumah Transisi yang sedang mempersiapkan proses peralihan pemerintahan ini," katanya.
(kompas.com/jeffry kolondam/gamal p/las)
Sumber foto : Metro TV/BeritaRayaOnline
Jakarta, BeritaRayaOnline, - Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta, Selasa malam, (22/7/2014) menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019, dalam SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014.
"KPU memutuskan, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2014 nomor urut 2, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan suara 70.997.833 atau 53,15 persen dari total suara sah," kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa malam (22/7/2014).
Keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan pada 22 Juli 2014 di Jakarta, dengan tembusan kepada Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono serta pimpinan parpol atau gabungan parpol pengusung pasangan calon.
Kedatangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Gedung KPU Pusat sempat membuat kericuhan Rapat Pleno Terbuka untuk Pengesahan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Para pekerja media yang berkumpul di bagian tengah ruang rapat, untuk mengambil gambar sempat saling dorong karena kedatangan Jokowi dan Kalla di tengah-tengah pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres.
Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat datang bersama wakilnya, Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna ungu sekitar pukul 20.45 WIB.
(antaranews.com/eppo/parlin/dian/ella/flora kolondam/jhonnie castro)
Jakarta, BeritaRayaOnline, - Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta, Selasa malam, (22/7/2014) menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019, dalam SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014.
"KPU memutuskan, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2014 nomor urut 2, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan suara 70.997.833 atau 53,15 persen dari total suara sah," kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa malam (22/7/2014).
Keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan pada 22 Juli 2014 di Jakarta, dengan tembusan kepada Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono serta pimpinan parpol atau gabungan parpol pengusung pasangan calon.
Kedatangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Gedung KPU Pusat sempat membuat kericuhan Rapat Pleno Terbuka untuk Pengesahan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Para pekerja media yang berkumpul di bagian tengah ruang rapat, untuk mengambil gambar sempat saling dorong karena kedatangan Jokowi dan Kalla di tengah-tengah pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres.
Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat datang bersama wakilnya, Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna ungu sekitar pukul 20.45 WIB.
(antaranews.com/eppo/parlin/dian/ella/flora kolondam/jhonnie castro)
Jakarta ,BeritaRayaOnline,Real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan pasangan Pilpres nomor urut 2, Jokowi-Jusuf Kalla dengan persentase 53,15% dan 46,85% untuk Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Seorang relawan di Jokowi Center yang sebelumnya bernazar menggunduli rambut pun menunaikan janji.
Relawan itu bernama Didi Rudianto, MM (46) yang sudah bernazar tanggal 20 Mei 2014 lalu di Youth Center di Jl Otto Iskandar Dinata (Otista), Jakarta Timur, lalu langsung melaksanakan nazarnya di posko relawan Jokowi Center. Didi yang merupakan guru bantu SLB Mandiri Jaksel yang tergabung dalam posko relawan Guru Sahabat Jokowi langsung menyambar koran yang sudah dilubangi tengahnya.
Didi langsung memakaikan lembaran koran itu ke lehernya di depan sekitar 120 relawan di Jokowi Center, Jalan Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, yang sedang menonton pengumuman KPU dan tayangan langsung Metro TV di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jl Kebagusan, Jakarta Selatan.
"Ini ada teman kita relawan yang nazar akan mencukur rambut saat Pak Jokowi jadi presiden... ," kata Edy Sudiyo, Ketua Guru Sahabat Jokowi Jakarta Selatan kepada para relawan yang hadir.
Edy lantas mempersilakan Dewan Pembina Jokowi Center, Mooryati Soedibyo, memotong rambut Didi secara simbolis. Kres! Kres! Beberapa gerakan gunting oleh pengusaha kosmetika itu lantas dilanjutkan 3 rekan Didi yang mencukur gundul memakai pisau cukur.(dbs/eppo/parlin/dian/ella/flora kolondam)
Relawan itu bernama Didi Rudianto, MM (46) yang sudah bernazar tanggal 20 Mei 2014 lalu di Youth Center di Jl Otto Iskandar Dinata (Otista), Jakarta Timur, lalu langsung melaksanakan nazarnya di posko relawan Jokowi Center. Didi yang merupakan guru bantu SLB Mandiri Jaksel yang tergabung dalam posko relawan Guru Sahabat Jokowi langsung menyambar koran yang sudah dilubangi tengahnya.
Didi langsung memakaikan lembaran koran itu ke lehernya di depan sekitar 120 relawan di Jokowi Center, Jalan Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, yang sedang menonton pengumuman KPU dan tayangan langsung Metro TV di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jl Kebagusan, Jakarta Selatan.
"Ini ada teman kita relawan yang nazar akan mencukur rambut saat Pak Jokowi jadi presiden... ," kata Edy Sudiyo, Ketua Guru Sahabat Jokowi Jakarta Selatan kepada para relawan yang hadir.
Edy lantas mempersilakan Dewan Pembina Jokowi Center, Mooryati Soedibyo, memotong rambut Didi secara simbolis. Kres! Kres! Beberapa gerakan gunting oleh pengusaha kosmetika itu lantas dilanjutkan 3 rekan Didi yang mencukur gundul memakai pisau cukur.(dbs/eppo/parlin/dian/ella/flora kolondam)
Jakarta,BeritaRayaOnline– Hasil Pilpres 2014 akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli. Menjelang pengumuman KPU Rabu (22/7/2014) mendatang, calon presiden (Capres) Prabowo Subianto Sabtu (19/7/2014) mengunjungi mantan Presiden RI, BJ Habibie di kediamannya.
Kunjungan tersebut diakui Prabowo hanya untuk menyambung tali silaturahmi sekaligus untuk meminta wejangan kepada BJ Habibie tentang Indonesia ke depan.
“Tadi kami silaturahim dengan sesepuh. Membicarakan macam-macam tentunya ada wejangan juga tadi,” tutur Prabowo usai mengunjungi kediaman BJ Habibie di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).
Prabowo mengatakan bahwa Habibie memberinya amanat untuk untuk menjaga rakyat Indonesia dan juga berbagai kepentingan rakyat Indonesia ke depan.
“Ada wejangan, kita harus menjaga kepentingan bangsa dengan rakyat Indonesia. Saya kira begitu,” kata Prabowo.
Tanggapan Capres Jokowi
Calon presiden Joko Widodo tidak sepakat dengan pandangan rivalnya, Prabowo Subianto untuk menunda rekapitulasi suara. Menurut Jokowi, setiap proses pemilu harus sesuai dengan aturan undang-undang, sehingga tidak bisa ditunda.
"Ada apa? Nggak ada apa-apa, ngapain ditunda? Sesuai undang-undang lah. Kalau undang-undang bilang tanggal 22 ya tanggal 22. Itu bukan kemauan kami," ujar Jokowi usai melakukan silaturahmi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Minggu (20/7/2014).
Jokowi menuturkan, apabila ada yang ingin memundurkan rekapitulasi suara tingkat nasional, justru melanggar undang-undang yang ada. "Kami tunduk pada konstitusi, tunduk pada kehendak rakyat," ucap Jokowi.
Sebelumnya, anggota tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didik Supriyanto, meminta kepada KPU untuk menunda rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat nasional. Menurut dia, proses rekapitulasi di daerah-daerah masih bermasalah.
"Kami harap rekapitulasi suara nasional dapat ditunda sampai selesai rekapitulasi di tiap-tiap daerah," kata Didi, Sabtu (19/7/2014).(solopos.com/kompas.com/eppo/parlin/jhonnie castro)
Kunjungan tersebut diakui Prabowo hanya untuk menyambung tali silaturahmi sekaligus untuk meminta wejangan kepada BJ Habibie tentang Indonesia ke depan.
“Tadi kami silaturahim dengan sesepuh. Membicarakan macam-macam tentunya ada wejangan juga tadi,” tutur Prabowo usai mengunjungi kediaman BJ Habibie di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).
Prabowo mengatakan bahwa Habibie memberinya amanat untuk untuk menjaga rakyat Indonesia dan juga berbagai kepentingan rakyat Indonesia ke depan.
“Ada wejangan, kita harus menjaga kepentingan bangsa dengan rakyat Indonesia. Saya kira begitu,” kata Prabowo.
Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam setengah tersebut, Prabowo juga mengatakan bahwa Habibie bercerita tentang pengalamannya dan juga tentang timur tengah.
“Banyak ceritanya tentang pengalaman beliau, kunjungan akhir ke Timur Tengah. Perkembangan teknologi banyak sekali yang kita bicarakan,” tukas Prabowo.Tanggapan Capres Jokowi
Calon presiden Joko Widodo tidak sepakat dengan pandangan rivalnya, Prabowo Subianto untuk menunda rekapitulasi suara. Menurut Jokowi, setiap proses pemilu harus sesuai dengan aturan undang-undang, sehingga tidak bisa ditunda.
"Ada apa? Nggak ada apa-apa, ngapain ditunda? Sesuai undang-undang lah. Kalau undang-undang bilang tanggal 22 ya tanggal 22. Itu bukan kemauan kami," ujar Jokowi usai melakukan silaturahmi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Minggu (20/7/2014).
Jokowi menuturkan, apabila ada yang ingin memundurkan rekapitulasi suara tingkat nasional, justru melanggar undang-undang yang ada. "Kami tunduk pada konstitusi, tunduk pada kehendak rakyat," ucap Jokowi.
Sebelumnya, anggota tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didik Supriyanto, meminta kepada KPU untuk menunda rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat nasional. Menurut dia, proses rekapitulasi di daerah-daerah masih bermasalah.
"Kami harap rekapitulasi suara nasional dapat ditunda sampai selesai rekapitulasi di tiap-tiap daerah," kata Didi, Sabtu (19/7/2014).(solopos.com/kompas.com/eppo/parlin/jhonnie castro)
Jakarta,BeritaRayaOnline,-Berdasarkan hitungan cepat mayoritas lembaga survei memprediksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) unggul dibandingkan dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2O14.Namun, kepastian kemenangan masih harus menunggu hasil resmi rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2O14.
Mengutip berita HU.Kompas, Kamis pagi ini (1O/7/2O14) hasil hitung cepat delapan lembaga survei (Litbang Kompas ,RRI, SMRC, CSIS-Cyrus, LSI, IPI, Poltracking Institute, dan Populi Center) menyebutkan Jokowi-JK unggul dengan selisih suara berkisar 1,9 persen hingga 6,74 persen.
Kesemuanya ada di luar ambang batas kesalahan,margin error yaitu 1 persen.
Sementara empat lembaga survei menyebutkan Prabowo-Hatta ungul dengan selisih suara berada di kisaran O,25 persen hingga 4,1 persen.
Merespon hasil hitung cepat ini, pasangan Jokowi-JK ini langsung menggelar jumpa pers kemenangan di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Kebagusan,Jakarta Selatan.(Parlin/Eppo/Dian/Ella/Pls)
Mengutip berita HU.Kompas, Kamis pagi ini (1O/7/2O14) hasil hitung cepat delapan lembaga survei (Litbang Kompas ,RRI, SMRC, CSIS-Cyrus, LSI, IPI, Poltracking Institute, dan Populi Center) menyebutkan Jokowi-JK unggul dengan selisih suara berkisar 1,9 persen hingga 6,74 persen.
Kesemuanya ada di luar ambang batas kesalahan,margin error yaitu 1 persen.
Sementara empat lembaga survei menyebutkan Prabowo-Hatta ungul dengan selisih suara berada di kisaran O,25 persen hingga 4,1 persen.
Merespon hasil hitung cepat ini, pasangan Jokowi-JK ini langsung menggelar jumpa pers kemenangan di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Kebagusan,Jakarta Selatan.(Parlin/Eppo/Dian/Ella/Pls)












