1.MMS, JLB, dan CMNP dalam operasi penindakan kendaraan overload di gerbang tol (GT) Tanjung Priok
2.Petugas kepolisian Dishub, CMNP, MMS, dan JLB dalam operasi penindakan kendaraan overload
3.Petugas memeriksa kelengkapan dokumen pengendara kendaraan angkutan barang dalam operasi penindakan kendaraan overload
4.Alat sensor timbangan portable yang dalam operasi penindakan kendaran overload di gerbang tol Tanjung Priok
(siaran pers humas mms/lasman simanjuntak)
Teks Foto : Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dr.Ir.Hermanto Dardak (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta persaingan global, memperbaiki kualitas daya saing jasa dan industri konstruksi nasional adalah suatu keniscayaan. Salah satu upayanya adalah melalui peningkatan pembinaan jasa konstruksi baik di pusat maupun di daerah.
“Namun, sayangnya Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) belum maksimal dalam melaksanakan perannya dalam mengawasi pelaksanaan konstruksi di wilayahnya masing-masing”, ujar Wakil Menteri Pekarjaan Umum Hermanto Dardak pada forum Rapat Koordinasi TPJKD, Jumat (19/09/2014) di Jakarta.
Belum maksimalnya peran TPJKD tersebut disebabkan karena permasalahan dalam hal sense of responsibility, pendanaan, serta implementasi pelaksanaan fungsi dan tugas.TPJK Daerah yang telah terbentuksebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri No. 601/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerahtermasuk di Kabupaten/Kota, tidak seluruhnya ditindaklanjuti dalam suatu unit struktural. Dengan kondisi ini, pembinaan jasa konstuksi di daerah belum sepenuhnya efektif.
“Permasalahan ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk menemukan cara agar pembinaan jasa konstruksi daerah bisa efektif, karena ujung tombak pembangunan infrastruktur kita ada di daerah”, tambah Hermanto Dardak. Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini BP Konstruksi maupun TPJK di daerah, perlu memposisikan dirinya dengan konsisten sebagai pembina jasa konstruksi dalam hal pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang memimpin dan memegang tanggung jawab utama kemajuan jasa konstruksi.
Konsolidasi vertikal antara BP Konstruksi dan TPJK daerah serta antara TPJK Provinsi dan TPJK Kabupaten/ Kota perlu diperkuat. Suatu sistem penyelenggaraan konstruksi perlu disepakati dan dibangun bersama untuk memfasilitasi kontribusi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah, terhadap pembangunan nasional.Sedangkan dalam jangka pendek, pengawasan jasa konstruksi akan diprioritaskan pada tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi mengenai perizinan usaha jasa konstruksi dan keselamatan dan kesehatan kerja.
Sementara itu menurut Kepala BP Konstruksi Hediyanto W. Husaini, untuk menghadapi persaingan global terutama di lingkup ASEAN, Kementerian PU sebagai Pembina jasa konstruksi telah mempersiapkan 3 (tiga) aspek pembinaan yakni pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Dari aspek pengaturan, Pemerintah telah melakukan berbagai penyempurnaan pengaturan antara lain terkait usaha dan peran masyarakat, serta penyelenggaraan konstruksi.
Dari aspek pemberdayaan, Pemerintah telah mendorong kerjasama dan fasilitasi pelaku konstruksi untuk berkiprah di luar negeri, terutama di Myanmar, Timor Leste, Aljazair dan beberapa negara di Timur Tengah. “Selain itu Pemerintah bersama-sama masyarakat jasa konstruksi sampai dengan saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi SDM konstruksi baik keahlian maupun keterampilan”, tutur Hediyanto.
Dalam upaya memperkuat jaringan tenaga kerja kita di kawasan ASEAN, telah pula dilakukan kerjasama antara Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU dan CIDB Malaysia untuk melakukanharmonisasi standar kompetensi serta pengembangan program pelatihan dan penilaian (assessment) bagi tenaga kerja konstruksi. Kerjasama ini telah secara resmi ditandangani pada tanggal 31 Maret 2014 kemarin di Kuala Lumpur, Malaysia, oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Chief Executive of Construction Industry Development Board Malaysia.*(lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Lokakarya yang mengusung tema Blue Growth ini telah mengidentifikasi aksi nyata terkait kebijakan dan investasi untuk mempromosikan ketahanan pangan dan peningkatan peran laut secara berkelanjutan. Hasilnya, para anggota yang tergabung dalam Aliansi Global ini menyepakati Indonesia sebagai pusat dari pengembangan sektor kelautan yang telah mengadopsi tiga unsur yakni ekosistem, sosial ekonomi dan sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan yang selanjutnya disebut dengan ‘Jakarta Compass’.
Setelah terbentuknya poros dari aliansi global ini, nantinya akan dibentuk sebuah kerangka kerja Global Alliance Network for Action On Blue Growth and Food Security. Rencananya tindak lanjut dari kerangka kerja sama ini akan dibahas di Grenada pada tahun 2015.
Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo di Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Sharif menjelaskan, dengan terbentuknya Aliansi global Blue Growth, akan membantu pemerintah, nelayan dan pembudidaya, ilmuwan, bisnis, dan masyarakat sipil, serta serikat regional dan organisasi internasional, untuk beradaptasi praktik perikanan budidaya, sistem pangan, dan kebijakan sosial dengan mempertimbangkan baik perubahan iklim dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.
“Hasil dari kegiatan ini, adalah pentingnya merangkul pembangunan berkelanjutan ditiga dimensi yakni, sosial,lingkungan hidup dan ekonomis,” sambungnya.
Seperti diketahui sebelumnya, KKP berkonsistensi dalam percepatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui industrialisasi, yang didasarkan pada konsep blue economy. Penerapan konsep blue economy dalam industrialisasi kelautan dan perikanan memiliki peran penting, untuk mengoreksi pola industrialisasi konvensional yang sering merusak lingkungan, boros sumberdaya dan energi, dan menimbulkan kesenjangan sosial. Tak ayal jika, Pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP diakui di dunia internasional sebagai leading country on blue economy.
Sebagai gambaran, pada tahun 2050 diperkirakan, populasi manusia mencapai 9 miliar orang sehingga akan terjadi peningkatan kebutuhan akan pangan. Seiring dengan itu, sub sektor perikanan budidaya menjadi potensi yang prospektif untuk dikembangkan. Di sisi lain permintaan yang dihasilkan dari pertumbuhan sektor perikanan budidaya diprediksi akan menjadi pemacu bagi pembangunan ekonomi negara-negara yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah.
Seiring dengan itu, sub sektor budidaya perikanan telah dipromosikan secara aktif melalui kegiatan berupa GAAP (Global Aquaculture Alliance Platform) yang merupakan upaya kemitraan global menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan di sektor budidaya. Sementara, tujuan akhir dari Blue Growth Initiative untuk mempromosikan pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutandan konservasi sumber daya air terbarukan, dalam ekonomi, sosial dan lingkungansecara bertanggung jawab.
Singkat kata, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkomitmen dalam mempromosikan EkonomiBiru. Adapun bentuk dukungan tersebut ditunjukkan melalui komitmen penguatan kebijakan, kerjasama regional, mendukung ketahanan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sebagai informasi tambahan, perairan umum di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam menyediakan sumber daya perikanan, baik untuk kegiatan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Secara keseluruhan kegiatan budidaya perikanan di perairan umum memegang kontribusi terbesar ekspor perikanan yang mengalami surplus setiap tahunnya. Jika berkaca pada triwulan pertama tahun 2014, sektor perikanan mengalami surplus perdagangan mencapai 988 juta dollar AS. Angka ini meningkat sebesar 39 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 lalu. Maka dari itu, secara umum pengelolaan perairan umum dengan lestari bernilai strategis dalam menopang program pengembangan peningkatan produksi perikanan nasional sekaligus dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Sejalan dengan itu, KKP terus mengembangkan berbagai metode ramah lingkungan yang mengadopsi Blue Economy. Semisalnya untuk sub sektor perikanan tangkap KKP telah menginisasi Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di wilayah pengelolaan perikanan . Metode ini menekankan pentingnya pengelolaan perikanan yang efektif dan bertanggung jawab dengan mengadopsi tiga unsur yakni ekosistem, sosial ekonomi dan sistem pengelolaan perikanan. Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan ini sangat penting diimplementasikan di Indonesia sebagai salah satu acuan penting pengelolaan, menuju perikanan Indonesia lestari untuk kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, untuk sub sektor perikanan budidaya, KKP juga telah menerapkan metode integrated multitrophic aquaculture (IMTA) dalam mengimplementasikan prinsip budidaya ikan bernafaskan blue economy. IMTA dinilai mampu mengurangi limbah dari budidaya ikan karena sisa pakan atau kotoran dari satu jenis ikan dapat dimanfaatkan oleh ikan jenis lain. Sehingga budidaya menjadi lebih efisien. Penggunaan pakan ramah lingkungan akan mampu mengurangi polusi akibat terbuangnya pakan yang tidak dimakan ikan. Perbaikan di sub sektor perikanan budidaya ini akan meningkatkan produktivitas dan kinerja lingkungan untuk meningkatkan produksi secara berkelanjutan.
Selain itu, dalam lokakarya tersebut, para peserta konferensi juga mencapai kata kesepakatan dalam menempatkan potensi laut untuk berkontribusi terhadap manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi biru, sebagai sebuah strategi. Di sisi lain, ajang pertemuan bertaraf internasional ini telah menyusu rencana aksi lain dalam mengurangi inefisiensi dalam usaha perikanan dan kebutuhan data dan informasi yang valid tentang peluang investasi yang didukung oleh kebijakan yang berpihak pada investasi, logistik dan penguatan kemitraan,menciptakan insentif bagi nelayan dan pembudidaya, untuk mengadopsi praktek-praktek Blue Growth, serta jaminan keamanan dan kepastian berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Agro Pemerintah Belanda, Hans Hoogeveen mengatakan bahwa laut yang sehat merupakan kunci dalam perubahan iklim dan ketahanan pangan. Ia menekankan pentingnya peran serta pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengadopsi blue growth dan produksi perikanan secara lestari dan berkelanjutan melalui perikanan budidaya.Untuk mencapai produksi perikanan budidaya secara lestari Mr Hans menekankan 5 unsur. Kelima hal tersebut yakni. Pendekatan secara terintegrasi, pihak Pemerintah, swasta, investasi dan penelitian serta pengembangan IPTEK. Hans juga menyerukan diselenggarakannya dialog nasional antar-sektoral yang mempertemukan lembaga publik, sektor swasta, masyarakat sipil dan masyarakat lokal dan mengembangkan rencana aksi nasional untuk pertumbuhan biru.
Menurut Valerie Hickey, Direktur Acting Practice Manager for Environment and Natural Resources Global Practice, World Bank, menyebutkan dengan perkembangan saat ini berbagai pertemuan organisasi internasional telah mengagendakan blue economy sebagai agenda internasionalnya, maka kunci selanjutnya adalah mengubah kekuatan aliansi tersebut kedalam aksi atau tindakan nyata.
Jalan tengah implementasi tersebut menurutnya, adalah meliputi pembuatan model skala besar yang menghubungkan kebijakan dan pengetahuan antara swasta dan publik, yang bertujuan menarik minat investor. Sangat diperlukan mendorong terciptanya instrumen baru dan modalitas guna penyiapan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Di tambah dengan kesiapan persyaratan lainnya meliputi: kebijakan yang baik, kapasitas penegakan hukum, dan lembaga yang kredibel.
Senada dengan Hans, Asisten Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya FAO Mr Arni M Mathiesen mengatakan pada tahun 2030 nanti diperkirakan dunia akan menghadapi kesenjangan pasokan akan pangan sebesar 104.700.000 ton. Untuk itu ia menekankan pentingnya optimalisasi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan jasa ekosistem lain.
“Data FAO memperkirakan, pada tahun 2008, nilai penjualan perikanan tangkap mencapai 100 miliar dollar AS dan penjualan perikanan budidaya mencapai 98 miliar dollar AS,” tutup Arni.(pressrelease/www.kkp.go.id/lasman simanjuntak)
Setelah memasuki ruang demi ruang mesium dengan dipandu seorang guide, para Pathfinder memperoleh berbagai penjelasan mengenai sejarah budaya dan adat istiadat berbagai suku dan bahasa di Indonesia.Mulai dari makanan tradisional, adat istiadat kelahiran, sampai kematian, tarian budaya, seni "berperang" antar suku, alat transportasi suku baik di Indonesia Bagian Barat maupun Indonesia Bagian Timur.
Sebelumnya para Pathfinder dan adventurer,di dampingi para Master Guide ( MG..Flora Simanjuntak, MG. Kadaryati Lodoh, MG. Sarce Hendriks, MG.Stevi Lodoh, MG.Lidya Padmasana, MG. Esther Penlaana) juga sempat melihat arca-arca sejarah perjalanan raja-raja dan agama "purba" berupa patung dan relief yang pernah ada di tanah air.
Sebelum pulang dilakukan juga kunjungan keliling beberapa lokasi wisata "gratis" yang berada di Kota Jakarta dengan mempergunakan Bus Tingkat mewah lengkap dengan pemandu wisatanya.(lasman simanjuntak)
Wasekjen PDIP, yang juga Deputi Kantor Transisi JokowiJK, Hasto Kristianto mengatakan dalam pandangan Jokowi beban anggaran cukup memberatkan saat ini adalah masalah gaji pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini banyak daerah menggelontorkan belanja PNS lebih besar dari belanja publik. Hal ini dinilai tidak sehat dalam sebuah anggaran negara.
"Jangan sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan dilakukan penataan, bukan kita menyusahkan PNS. Tapi bagaimana menambah nilai untuk rakyat. Politik anggaran harus membalikan itu," ucap Hasto dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Selain gaji PNS, penataan selanjutnya adalah pada pos perjalanan dinas PNS. Banyak anggaran terbuang untuk perjalanan dinas PNS di mana banyak menggunakan kelas premium atau first class.
"Belanja perjalanan dinas, pelatihan, IT cukup besar secara agregat. Dalam APBN 2015 itu desain masih boros. Ini nanti harus ada perubahan politik alokasi. Pemetaan mana yang dijadikan penghematan. Lebih fokus kemampuan rakyat. Defisit besar, pemborosan luar biasa," tegasnya.
Hasto menegaskan, jika menjabat sebagai presiden nanti, Jokowi akan melakukan perombakan politik anggaran. Namun, anggaran pendidikan dan kesehatan akan aman dari pemangkasan.
"Reformasi anggaran dilakukan. Belanja publik lebih besar. Ini akan kami lakukan. Pendekatan sistem, dilakukan perombakan alokasi politik distribusi," tutupnya.(yahoo.com/merdeka.com/flora kolondam/nelson kolondam)
Ciri pembeda adalah pencantuman frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kemudian tanda tangan Menteri Keuangan Chatib Basri dan Gubernur BI Agus Martowardojo.
Itu untuk menegaskan makna filosofis rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, setiap transaksi keuangan di Tanah Air wajib menggunakan rupiah.
Rencananya, BI akan mengganti seluruh pecahan, hingga yang terkecil Rp 1.000, secara bertahap. Terkait waktu dan desain baru masih dirahasiakan.
Sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2011, bank sentral wajib mengedarkan desain uang baru pada perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-69. Uang lama perlahan akan ditarik dan tetap berlaku hingga sepuluh tahun ke depan.
Dikarenakan 17 Agustus mendatang jatuh pada Minggu, hari libur akhir pekan. Maka, peredaran uang baru dilakukan pada 18 Agustus.(yahoo.com/merdeka.com/jhonnie castro/flora k)
Jakarta,BeritaRayaOnline— Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melonjak ke posisi tertinggi 7 minggu pada awal perdagangan, Kamis (10/7/2014) pagi, pasca mayoritas quick count (hitung cepat) menyebutkan bahwa pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.
Mata uang garuda melonjak 1 persen ke posisi Rp 11.518 per dollar AS pada pukul 08.17 WIB. Sejak 3 Juli 2014, rupiah menguat 3,5 persen seiring dengan spekulasi bahwa Jokowi akan menjadi pemenang pilpres.
"Indonesia bisa mendapatkan presiden pertama yang populer dengan background yang kuat dan berkomitmen untuk memerangi korupsi dan menempatkan ekonomi pada pijakan yang lebih kuat," sebut John Krey, analis S&P Invesment Advisory Service di New York.
Sementara di pasar NDF untuk kontrak sebulan ke depan, rupiah menguat 0,1 persen ke posisi Rp 11.560 per dollar AS. Sejak 3 Juli, rupiah di pasar ini telah naik sebesar 3,7 persen seiring dengan spekulasi bahwa Jokowi akan memenangi pilpres.
Seperti dikutip Bloomberg, sejak Desember 2013 para manajer investasi asing telah menggelontorkan 4 miliar dollar AS ke pasar Indonesia. Hal ini seiring dengan optimisme bahwa jika Jokowi menjadi presiden, dia akan menerapkan kebijakan untuk memangkas birokrasi dan menggenjot investasi sebagaimana saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya diberitakan, mayoritas quick count memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres 9 Juli 2014. Seperti dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara 52,34 persen, sementara Prabowo-Hatta memperoleh 47,66 persen.(kompas.com/eppo/parlin/dian/ella/pls)
Sebelumnya, pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan pelaporan kekayaan pada tanggal 25 Juni 2014. Sedangkan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla lapor ke KPK pada 26 Juni 2014.
Kekayaan Prabowo Subianto yang dilaporkan ke KPK pada Juli 2003 sebesar Rp 10,15 miliar. Rincian harta Prabowo terdiri dari harta tidak bergerak sebesar Rp 2,73 miliar; harta bergerak sebesar Rp 1,45 miliar; logam mulia Rp 44 juta; dan lain-lain Rp 68 juta.
Pada 2009, Prabowo sempat melaporkan kekayaannya karena mencalonkan diri sebagai calon presiden pendamping Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, kekayaan Prabowo melonjak hingga lebih dari Rp 1,6 triliun--sekira 67 kali lipat kekayaan Jokowi pada 2012. Pada laporan tertanggal 18 Mei 2009 itu, harta Prabowo bernilai Rp 1,58 triliun dan US$ 7,572. Rinciannya, bagian terbesar bersumber dari surat berharga yang nilainya Rp 1,5 triliun. Laporan itu jauh melejit dibanding total kekayaannya pada 2003.
Sementara kekayaan Jokowi yang dilaporkan pada 31 Maret 2012 terdiri dari harta tak bergerak senilai Rp 23,77 miliar dan harta bergerak seperti kendaraan senilai Rp 499 juta dan logam mulia Rp 361,35 juta. Harta Jokowi meningkat Rp 9 miliar ketimbang LHKPN yang dilaporkan dua tahun sebelumnya. Pada 2010, Jokowi mencatatkan kekayaan sebesar Rp 18,4 miliar. Menurut Jokowi, tambahan kekayaan itu disumbang oleh peningkatan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki berdasarkan nilai jual obyek pajak.
