"Memang saat ini kita belum mampu menjadi negara swasembada daging. Tapi, setidaknya dengan makin banyaknya peternakan yang ada di sejumlah daerah menunjukkan bahwa upaya dan kerja keras untuk swasembada sudah kian mendekat," kata Suswono saat meninjau Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (14/10/2014).
Saat berkeliling ke hamparan peternakan sapi brahman di BPTU-HPT seluas 46 hektar, Suswono tampak puas melihat hasil pengembangbiakan jenis sapi itu yang kini menjadi andalan. Di situ bibit sapi brahman berjumlah 211 ekor dan sengaja dilepasliarkan di padang rumput. Sapi brahman memang sedang dikembangkan di BPTU-HPT karena memiliki sejumlah kelebihan.
Sapi brahman adalah sapi asal India yang masuk ke Amerika pada tahun 1849 dan berkembang pesat. Sapi tersebut selanjutnya dikembangkan untuk diseleksi dan ditingkatkan mutu genetiknya. Setelah berhasil sapi tersebut diekspor ke sejumlah negara. Dari Amerika sapi brahman menyebar ke Australia dan kemudian masuk ke Indonesia saat zaman kolonial Belanda.
Secara genetis, sapi itu tergolong sapi unggul karena mampu beradaptasi dengan lingkungan dan pakan yang ada di Indonesia sehingga lebih dipilih masyarakat untuk dikembangbiakan. Selain itu, sapi ini memiliki potensi untuk disilangkan guna perbaikan sapi lokal sehingga didapati jenis sapi baru yang memiliki pertumbuhan dan daya adaptasi dengan lingkungan baik.
"Melihat berbagai keunggulan seperti itu maka pemerintah berupaya untuk mengembangkan sapi brahman sehingga bisa mewujudkan suatu swasembada daging," tutur Suswono.
Menurut menteri, sebenarnya upaya pengembangbiakan ternak hewan tidak hanya dilakukan di Sembawa, Palembang, tapi Kementan telah memiliki BPTU-HPT di sejumlah daerah seperti di Indrapuri, Aceh, untuk jenis ternak sapi, BPTU-HPT Siborong-Borong, Sumatera Utara, untuk ternak babi dan kerbau, serta BPTU-HPT Padang Mangatas, Sumatera Barat, untuk ternak sapi eksotik dan sapi pesisir.
Ada juga BPTU-HPT Palaihari, Kalimantan Selatan, dengan jenis ternak kambing, itik, dan sapi madura, BPTU-HPT Denpasar, Bali, dengan jenis ternak sapi bali, serta BPTU-HPT Baturraden, Jawa Tengah, dengan ternak sapi perah dan kambing.
"Adanya BPTU tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk bisa mengembangkan ternak secara merata sehingga swasembada daging bisa terwujud dalam waktu dekat," ujar Menteri Suswono.
Keberadaan balai pembibitan yang dikelola pemerintah tersebut, kata menteri, diharapkan menjadi ujung tombak dalam penyediaan benih dan bibit ternak. Untuk itu, perubahan nomenklatur balai menjadi BPTU-HPT pada 2013 dapat dimaknai bahwa bibit ternak akan menunjukkan performa keunggulannya dengan didukung pakan yang baik.
Keberadaan BPTU-HPT merupakan upaya pemerintah dalam mengejar populasi ternak mengingat sesuai hasil Sensus Pertanian 2013, populasi ternak sapi potong nasional berjumlah 12,7 juta ekor, sapi perah 444 ribu ekor, dan kerbau 1,1 juta ekor.
Disadari dari populasi sapi dan kerbau yang masih kurang dilihat dari kualitas dan kuantitas maka terus diupayakan meningkatkan populasi ternak di samping perbaikan aspek teknis reproduksi dan kesehatan hewan, pembibitan, dan pakan.
"Konsumsi daging masyarakat yang masih rendah, yaitu 2,2 kilogram per kapita per tahun juga menunjukkan bahwa upaya swasembada pangan perlu mendapat perhatian," ucap Suswono.
Ia mengatakan Kementerian Pertanian akan memiliki tiga kapal khusus untuk pengangkut ternak sapi guna membawa ke sejumlah daerah di Indonesia sehingga memudahkan distribusi dan biaya murah.
"Kementerian Perhubungan sudah menjanjikan akan menyiapkan tiga kapal untuk angkut ternak," tukas Suswono.
Diakui Suswono, selama ini salah satu kendala utama sulit dan mahalnya harga sapi dan daging sapi adalah biaya transportasi menggunakan kapal karena tidak memiliki kapal khusus pengangkut ternak.
"Biaya angkut sapi dari Darwin, Australia, bahkan bisa lebih murah dibanding angkut dari NTB dan NTT," ungkapnya.
Dia mengharapkan bahwa dengan adanya tiga kapal khusus pengangkut ternak tersebut maka distribusi sapi ke daerah seperti ke Jawa dan Sumatera bisa mudah dan murah. Kapal pengangkut ternak, kata Suswono, selama ini memang sangat dibutuhkan mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lautan sehingga menggunakan kapal bisa lebih murah dan mampu mengangkut sapi lebih banyak dibanding melalui darat.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan kementan Syukur Iwantoro mengatakan tiga kapal tersebut akan segera diterima Kementan dalam waktu dekat.
"Dua kapal akan diterima akhir tahun ini, sementara satu kapal diterima Juni 2015," katanya.
Pasokan sapi ke Jawa terbanyak berasal dari NTB dan NTT. Namun, untuk mengangkut ke Jawa, khususnya Jakarta, memerlukan biaya logistik sangat besar. Akibatnya, sapi dan daging dari daerah tersebut melimpah, tapi tidak bisa disalurkan dengan baik.
Adanya tiga kapal khusus ternak tersebut, kata Syukur, diharapkan akan mampu menekan harga daging sapi di sejumlah daerah khususnya dalam menghadapi sejumlah hari raya. Dengan adanya peningkatan pembibitan di berbagai daerah serta memiliki kapal pengangkut khusus ternak maka upaya swasembada daging diharapkan bisa segera terwujud.
"Tentu harus ada kemauan politik dari pemerintahan mendatang untuk mencapai itu dan saya optimistis bisa terwujud," pungkasnya. (ant/wartaekonomi.com/lasman simanjuntak)
Blora, BeritaRayaOnline,Kebutuhan gula nasional untuk konsumsi rumah tangga bisa dipenuhi oleh produksi gula nasional, sedangkan untuk kebutuhan gula untuk industri masih belum bisa dipenuhi.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Suswono saat meresmikan Stasiun Gilingan di Pabrik Gula (PG) Blora Gendhis Madhura Mukti (GMM) di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Blora, Sabtu (11/10).
Menurut Menteri Pertanian Suswono untuk bisa memenuhi swasembada gula dan kebutuhan industri selain penambahan lahan tebu, juga perlu melakukan revitalisasi pabrik gula yang sudah ada, sebab saat ini pabrik gula yang ada merupakan peninggalan Belanda sehingga dengan adanya revitalisasi bisa memacu peningakatn jumlah produksi. “Revitalisasi pabrik gula yang ada sangat penting,” ujarnya.
Produksi Gula
Dia berharap, agar PG Blora yang mulai beroperasi bisa meningkatkan produksi gula, dan sekaligus menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar pabrik, terlebih lagi dengan adanya stasiun gilingan yang baru, dan mesin yang ada menggunakan teknologi komputer, termasuk pengepakan gula.
Di PG Blora, Suswono yang didampingi Presdir PT Gendhis Multi Manis (GMM) Kamadjaya, pengurus APTRI serta sejumlah petani tebu, melihat langsung proses pengilingan tebu, mulai dari tebu diturunkan dari truk menggunakan mesin.
Suswono juga memastikan bahwa PG Blora masih memegang komitmennya, di mana akan membeli tebu petani dengan rendemen delapan persen. Sehingga petani yang ada bisa diuntungkan.
“Faktanya setelah datang dan berdialog dengan petani, PT GMM masih komitmen akan hal itu,” tegasnya.
Adapun Presdir PT GMM Kamdjaya mengatakan, sejak mulai beroperasi awal Juni, stasiun yang diresmikan sebenarnya sudah mulai beroperasi, dan menghasilkan gula dari tebu milik petani.
Hingga saat ini proses pengilingan masih terus berlangsung dengan tebu dari petani yang ada di Blora. “PTGMM tetap komitmen terhadap apa yang semula direncanakan, dan ini terus kami lakukan,” ujar Kamadjaya. (sm/dbs/lasman simanjuntak)
Blora,BeritaRayaOnline,-Menteri Pertanian Suswono mengatakan untuk mencapai swasembada gula perlu tambahan lahan seluas 35O ribu hektar.
"Untuk mencapai swasembada gula perlu tambahan lahan seluas 35O ribu hektar," ujar Menteri Pertanian Suswono didampingi Kamadjaya, Presiden Direktur Pabrik Gula (PG) Blora di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (11/1O/2O14).
Selain itu, lanjut, Menteri Pertanian Suswono di depan para petani tebu Blora, pabrik gula (PG) di Pulau Jawa sebenarnya sudah ada sejak zaman Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1826 di Pekalongan (Sragi).
"Saat ini ada 52 pabrik gula BUMN sebesar 1O persen sudah direvitalisasi, itu pun tidak dapat rendemen.Dan, diharapkan ada 2O pabrik gula baru untuk kita bisa mencapai swasembada gula,"katanya.
Mentan Suswono juga menyinggung tentang masih adanya gula rafinasi justru masuk ke pasar-pasar tradisionil.
"Sudah saya bilang ke Menteri Perdagangan supaya ini segera dibenahi.Dengan masih masuknya gula rafinasi ke pasar tradisionil bisa menganggu harga gula di tingkat petani.Saat ini di Provinsi Jawa Timur ada 4 ton gula petani tak bisa dijual," ujarnya.
Di Pulau Jawa untuk ekspansi sulit ke depannya, petani ada pilihan, petani jadi terpacu.Kalau ada pabrik gula (PG) yang tidak efisien, ya, ditutup aja.
"Inilah persyaratan-persyaratan yang belum bisa terpenuhi.Namun, kita harus akui masih ada 'semangat' khususnya dari kalangan importir untuk import gula,"katanya.
"Sebetulnya kita sudah tentukan bulan Mei-November.Selama giling tak boleh import gula, ini aturannya yaitu tak boleh import satu bulan dan sesudah satu bulan.Namun, harus diakui kewenangan untuk izin impor bukan di Kementerian Pertanian, tetapi di Kementerian Perdagangan.Pengawasan kita memang masih lemah.Mudah-mudahan pemerintahan baru nanti dengan program kedaulatan pangan, ada semangat baru.Kita juga harus akui koordinasi antar sektor dan instansi belum berjalan dengan baik," ujarnya.
Menteri Pertanian Suswono memberikan contoh bagaimana Menteri Pertanian di Malaysia punya kewenangan dari hulu sampai hilir, dari mulai tanam sampai menjual produk pertanian dijalankan sepenuhnya oleh Menteri Pertanian di Malaysia.
"Di Indonesia Menteri Pertanian punya keterbatasan dalam mengambil keputusan tidak seperti Menteri Pertanian di Malaysia.Namun demikian kita sebenarnya telah cukup membentengi diri, terutama ketika berhadapan dengan para importir yang memanfaatkan keuntungan, tetapijustru merugikan para petani," katanya .
(lasman simanjuntak)
Blora,BeritaRayaOnline,- Ke depan -terutama pada pemerintahan Jokowi-JK-seluruh kebijakan pangan (gula,kedele.jagung, daging, beras, dan sebagainya) harus pro kepada rakyat.
"Selama ini harus kita akui kebijakan pangan tidak pro kepada rakyat,khususnya kepada 3O juta petani.Kebijakan pangan harus pro rakyat dan pro kepada petani.Kalau keadaan begini terus dan dibiarkan, tinggal tunggu waktu kapan 'meledaknya," tegas Kamadjaya, President Director Pabrik Gula (PG) Blora Gendhis Madhura Mukti dalam bincang-bincang dengan wartawan BeritaRayaOnline di Blora, Sabtu (11/1O/2O14).
Dikatakannya lagi ke depannya sebaiknya dalam Kabinet Jokowi-JK kebijakan pangan tidak lagi dipegang atau dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.
"Sejak IMF masuk tahun 1999 seluruh kebijakan pangan dipegang oleh Kementerian Perdagangan.Sebaiknya dalam pemerintahan baru nanti pangan dipegang lagi, misalnya semacam lembaga atau institusi seperti Bulog dan harus sensitif langsung berinteraksi dengan produksi, apapun nama lembaganya," kilahnya.
Oleh karena itu,Kamadjaya berpesan, tidak boleh import apapun oleh Kementerian Perdagangan.
"Impor pangan hanya boleh dilakukan oleh produsen yang bisa membantu produksi lokal seperti nelayan, petani, dan peternak gurem.Selain itu selama musim panen produk bersangkutan tidak boleh import,"pesannya yang pagi itu Kamadjaya sedang menunggu kedatangan rombongan Menteri Pertanian Suswono untuk meresmikan Pabrik Gula (PG) Blora di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Investasi Rp 1,8 Triliun
Kamadjaya, President Director Pabrik Gula (PG) Blora Gendhis Madhura Mukti (GMM) mengatakan lagi bila rendemen bisa naik 6 persen menjadi 12 persen, maka produksi gula bisa menjadi 5 juta ton."Bangun pabrik gula di Jawa bisa efisiensi seperti zaman dulu Rendemen bisa minimum 8 persen, harga tebuRp 50 ribu per kuintal. Di lain tempat Rp 39 ribu sampai Rp 40 ribu per kuintal. Bila satu hektar sama dengan 700 kuintal maka 700XRp 70 ribu sama dengan Rp 7 juta yang diperoleh petani, sedangkan ongkos angkutke Madiun, misalnya, Rp 1,2 juta/truk," jelasnya seraya menambahkan untuk investasi PG.Blora GMM mencapai sebesar Rp 1,8 triliun.
Ditambahkannya, di Kabupaten Blora (dengan luas 210 ribu hektar) ada 4000 Ha lahan . Pada 2010 (ketika ia masuk ke Blora) terdapat 100 hektar.""Dengan 40 ribu hektar lahan kritis dan marjinal yang cocok untuk tebu, maka tidak ada alasan Kabupaten Blora akan jadi sentra tebu secara nasional,"ucapnya.(lasman simanjuntak)
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan kemampuan bersaing suatu produk harus dipahami sebagai hasil sinergi komponen sistem pertanian dari hulu sampai hilir.
"Oleh karena itu rangkain kegiatan Kemilau Daya Saing Produk Pertanian Memperingati Bulan Mutu Pertanian 2O14 dirancang khusus agar mampu menginformasikan berbagai isu penting seputar mutu dan keamanan pangan mulai dari budidaya, pasca panen, standar mutu, tuntutan konsumen, dan lain sebagainya yang sangat diperlukan untuk penibgkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian," katanya pada pembukaan acara pameran "Kemilau Daya Saing Produk Pertanian " Memperingati Bulan Mutu Pertanian 2O14 di Jakarta, Kamis (9/1O/2O14).
Pada era globalisasi ini interaksi antar negara baik di sektor ekonomi, sosial, dan budaya makin terbuka.Kompetisi perdagangan antar negara semakin ketat.
"Dengan penduduk lebih dari 24O juta atau 43 persen dari jumlah penduduk ASEAN, pasar Indonesia dilihat sangat menggiurkan dan menjanjikan.Pemberlakukan pasar bebas Asean atau AEC sudah diambang pintu yaitu pada akhir tahun 2O15.Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk dari negara Asean lainnya,namun harus mampu memenangi persaingan tersebut," ujar Wamentan Rusman Heriawan.
Oleh karena itu, lanjutnya, produsen dituntut untuk terus berinovasi dan berkreasi menghasilkan produk berdaya saing baik bukan hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar ASEAN
dan pasar internasional tentunya, sehingga kita dapat menjadi produsen utama di bidang pertanian yang disegani negara pesaing.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan lagi, kita telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional sehingga berkewajiban untuk membuka segala rintangan perdagangan dan investasi seluas-luasnya.Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita, bagaimana kita menyikapinya.
"Setelah AEC kita juga akan menghadapi tantangan yang lebih luas dan lebih kompetitif, dimana perdagangan bebas tidak hanya melibatkab negara ASEAN saja, tetapi diperluas melibatkan enam negara lainnya yang saat ini masing-masing telah membentuk Free Trade Area dengan Asean yang dinamakan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang dijadwalkan RCEP akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2O16.Dapat dibayangkan betapa tingginya tingkat persaingan perdagangan pada RCEP, dimana negara yang tidak mampu menghadapinya akan menjadi negara konsumen yang akan dimanfaatkan oleh negara produsen lainnya," jelasnya.
Peningkatan daya saing dan ekspansi pasar komoditas ekspor harus lebih mendapat prioritas dari semua pihak.Disamping itu pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis.
Pada bagian lain Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan berbagai upaya telah dilakukan, namun kendala dalam mewujudkan agribisnis atau agroindustri di pedesaan masih saja ditemui, karena belum. Didukung infrastruktur yang memadai dan keterpaduan gerak dengan instansi terkait lainnya.
"Dalam kesempatan ini saya ingin menggugah kepedulian berbagai pihak terkait terutamna para pimpinan dan pejabat daerah agar bersama-sama bahu membahu meningkatkan infratsruktur bagi peningkatan mutu dan keamanan pangan produk pertanian," katanya.(lasman simanjuntak)
Menteri Pertanian Suswono mengatakan terselenggarakannya Pencanangan Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Rakyat Berkelanjutan/Sustainable Palm Oil/SPO ini dipandang sangat penting.
Karenanya pertemuan semacam ini secara periodik dan transparan harus dapat dilakukan agar selalu dapat mengikuti berbagai perkembangan terkini dan bersama mencari upaya antisipasinya. Hal tersebut diyakini akan sangat bermanfaat bagi perkelapa-sawitan rakyat Indonesia maupun perkelapa-sawitan nasional pada umumnya.
Jakarta, BeritaRayaOnline,-Menteri Pertanian Suswono secara resmi di Jakarta, Jumat (3/10/2014) mencanangkan platform nasional untuk Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Sustainable Palm Oil Initiative SPOI).
Forum koordinasi dan diskusi ini dilakukan untuk memperoleh masukan serta pandangan terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit khususnya kebun rakyat.
"Perkebunan kelapa sawit rakyat beragam, mudah-mudan dalam lima tahun ini kalau dukungan anggaran memadai program pembinaan jalan mudah-mudahan bisa kita selesaikan," ujar Menteri Pertanian Suswono .
SPOI merupakan sebuah forum diskusi atau pertemuan para pemegang kepentingan mengenai kebijakan pemerintah mendatang terkait dengan kelapa sawit.
Forum ini juga dilakukan untuk memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta mempromosikannya.
Dalam acara ini, Kementan bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP).
"UNDP support perkebunan rakyat, ini yang mereka concern untuk mengindahkan aspek lingkungan. Ada bantuan dalam bentuk program, ini hibah tapi dalam bentuk program. Dialah yang nanti akan membimbing" ujar Mentan.
Suswono menambahkan dana yang diberikan oleh UNDP sebesar US$15,5 juta.
"Ini selama 5 tahun tapi ini nanti diharapkan tergantung dari donatur yang ikut berkontribusi," ujarnya.(bisnis.com/lasman simanjuntak)
Kementerian Pertanian bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) secara resmi mencanangkan platform nasional untuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Sustainable Palm Oil Initiative, SPOI) yang bertujuan untuk mendukung petani kepala sawit berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan pengelolaan lingkungan.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan koordinasi yang kuat antar instansi/lembaga terkait dalam kegiatan ini menjadi sangat penting ntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Platform ini merupakan suatu forum koordinasi dan diskusi untuk memperoleh masukan serta pandangan yang terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan.
Pertemuan para pemagang kepentingan akan dilakukan secara transparan untuk mendiskusikan kebijakan pemerintah yang ada dan memerkuat kebijakan pemerintah dimasa mendatang serta memperkuat persyaratan ISPO dan mempromosikannya.
Country Director UNDP Indonesia, Beate Trankmann, mengatakan platform nasional ini diperlukan untuk mengimbangi perluasan dan potensi ekonomi dari kelapa sait dengan menjaga ekosistem dan masyarakat yang sehat.
Pada 2013 luas total perkebunan untuk produksi kelapa sawit Indonesia diperkirakan sekitar10 juta hektar dan memproduksi 27 juta ton minyak kelapa. Indonesia memiliki target untuk meningkatkan produksinya menjadi 40 juta ton pada 2020.
Perkiraan kebutuhan lahan tambahan yang untuk target ini masih sangat bervariasi berkisar antar 5-10 juta hektar. Perluasan lahan ini akan menggunakan Areal Pengguna Lain (APL) yang bukan hutan.Walaupun industri kelapa sawit telah berkonstribusi besar terhadap pemciptaan lapangan pekerjaaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih ada kekhawatiran jika tidak dijaga dengan baik akan merusak lingkungan seperti penebangan hutan (deforestasi), hilangnya keanekaragaman hutan dan meningkatnya emisi gs umah kaca.
Terlebih lagi petani kecil kelapa ssawit terkadang tidak memiliki kapasits, pengetahuan dan sumber daya untuk mengadopsi praktek-praktek produksi yang berkelanjutan dan meningkatkan penhidupan yang berkualitas.
Platform nasional SPOI ini juga akan mempromosikan Sistem kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil System, ISPO) pada dunia. ISPO merupakan skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang wajib dilaksanakan.
Platform ini bertujuan untuk mempertemukan para pemegang kepentingan khususnya pihak swasta untuk mengikuti aturan produksi yang berkelanjutan dari komoditi ini. Salah satu perusahaan kelapa sawit Indonesia bertaraf internasional sedang menyelesaikan negosiasi untuk mendukung platform ini.SPO merupakan proyek lima tahun yang bekerja pada tingkat nasional dan juga di tiga provinsi pilot, termasuk Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.(lasman simanjuntak)
"Diperkirakan ke depan masih terus berlanjut dan perlu adanya peningkatan efisiensi dalam peningkatan produksi dan produktivitas yang didukung oleh konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan. Indonesia adalah negara produsen pertama yang menerapkan sustainabiliti, dimana semua perusahaan perkebunan wajib menerapkan sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO), yang ke depan akan dikuti oleh perkebunan rakyat. Penerapan persyaratan ISPO bukan hanya mengenai satu subyek saja, tetapi memuat semua ketentuan yang terkait," katanya ketika memberikan kata sambutanpada acara pencanangan platform perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (launching sustainable palm oil platform for smallholders) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat pagi (3/10/2014).
Menurut Menteri Pertanian Suswono, program penerapan ISPO adalah suatu tugas besar."Oleh karena itu saya mendukung penerapan proyek ini sesegera mungkin untuk dapat memproduksi perkebunan kepala sawit berkelanjutan, mengurangi kerusakan biodiversirti, lingkungan dan memperhatikan masalah sosial ekonomi," kilahnya.
Selain itu, lanjutnya, peningkatan produksi melalui perluasan akan lebih ditekan untuk peningkatan efisiensi seperti yang telah dilakukan selama ini. Namun, pelaksanaannya akan teap menganut ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan peningkatan produktivitas, perhatian khusus akan diarahkan untuk semakin meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat yang masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas yang seharusnya dapat dicapai dan pada kondisi terakhir keberadaannya dibeberapa lokasi sudah memerlukan peremajaan.
"Berkenan dengan upaya membangun kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan dan usaha untuk melaksanakan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa hal tersebut merupakan agenda besar pembangunan pertanian ke depan yaitu peningkatan produktivitas usaha pertanian skala kecil yang memang secara umum diwarnai oleh capaian tingkat produktivitas di bawah potensi normalnya,"ucapnya.
Sub-sektor perkebunan yang merupakan unggulan dan andalan sektor pertanian dan berbasis ekonomi perdesaan, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat sebagai usaha pertanian skala kecil cukup strategis. Pada kondisi yang ada dewasa ini dipandang saatnya sebagai momentum untuk melakukan perubahan orientasi dari penggunaan teknologi pertanian berbasis pertanian intensifikasi dengan menggantungkan masukan dari luar (pupuk dan pestisida kimia) menjadi pertanian tekno-ekologis yaitu penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
Potensi yang dikembangkan, kata Mentan Suswono, di perkebunan kepala sawit tersebut khususnya di perkebunan rakyat, tentunya memerlukan dukungan pengusaha besar."Untuk itu saya mengharapkan ketersediaan para pengusaha kelapa sawit yang hadir pada pagi ini untuk kiranya dapat bermitra dengan perkebunan rakyat dan tidak sebatas pada perkebunan kelapa sawitnya saja," ucapnya. (lasman simanjuntak)
