Jakarta, BeritaRayaOnline,-PRESIDEN dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan segera mewujudkan Indonesia menjadi negara poros maritim. Yakni dengan memanfaatkan seluruh aspek kelautan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan menjaga kedaulatan wilayah.

Anggota tim penyusun visi dan misi Jokowi­-JK Rokhmin Dahuri memastikan pemerintahan mendatang akan segera menjalankan visi dan misi menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim segera pascapelantikan 20 Oktober mendatang.

''Sebelum dilantik sudah ditentukan menteri-menteri yang akan merealisasikan rencana dan program yang sekarang sedang disusun Tim Transisi. Kekuatan maritim Indonesia akan masuk program 100 hari Jokowi-JK,'' kata Rokhmin seusai Round Table dan Public Discussion dengan tema Implementasi poros maritim untuk menyejahterakan masyarakat di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan pembangunan negara poros maritim dinilai lebih efisien dan dapat menekan biaya distribusi logistik di Indonesia. Karena biaya logistik Indonesia masuk kategori termahal di dunia atau mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB).

Sebagai langkah konkret pemerintahan Jokowi­-JK, pembangunan ekonomi kelautan akan dimulai dari pulau-pulau terluar menuju poros maritim di tiga jalur alur laut kelautan Indonesia (ALKI). Lintas pertama di kawasan barat yang melewati Laut China Selatan hingga ke Selat Sunda dan bermuara di Samudra Hindia, dengan pusat pengembangan industri di Cibening dan Cilegon.

''Jalur kedua, wilayah tengah melintasi Selat Makassar berlanjut hingga Selat Lombok, NTB, dengan pengembangan industri dipusatkan di Nunukan dan Tarakan. Sementara itu, lintas ketiga di kawasan timur, masuk dari Laut Halmahera menuju Laut Banda dan keluar di Selat Ombai, NTT, dengan pusat pengembangan di Morotai, Bitung, dan Sorong,'' paparnya.

Selain itu, lanjut Rokhmin, Indonesia memiliki 11 sektor potensial kelautan. Nilai total potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan menca diperkirakan mencapai US$ 1,2 triliun per tahun.

Sebelas sektor tersebut, antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi kelautan. ''Kesempatan kerja yang dapat disediakan dari sektor ini sekitar 40 juta orang. Bila kita mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan, masalah pengangguran dan kemiskinan otomatis terpecahkan,'' jelasnya.

Menjaga kedaulatan politik
Sementara itu, Ketua Institute Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) Laksamana Madya TNI (Purn) Didik Heru Purnomo mengatakan mewujudkan negara poros maritim menjadi penting untuk menjaga kedaulatan politik dan kedaulatan pertahanan keamanan (hankam) Indonesia. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang berdaulat semestinya mampu melaksanakan kebijaksanaan politik, khususnya politik kelautan tanpa diintervensi negara lain.

''Pemerintahan Jokowi­JK harus aktif merumuskan perjanjian-perjanjian internasional sesuai amanat konstitusi. Pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan perlindungan keamanan bagi seluruh aktivitas yang melewati batas wilayah Indonesia,'' tegas Didik.

Menurutnya, berdaulat secara politik perlu didukung legislasi dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Kebijakan itu tidak hanya mengatur masalah wilayah, tetapi juga mengatur seluruh kebijakan yang berkaitan dengan eksistensi negara maritim.

Ia menyarankan agar pemerintahan mendatang mampu mengoordinasikan lembaga dan instansi negara yang mengatur wilayah.

''Kami berharap Jokowi dan JK mampu menekan ego sektoral setiap lembaga dan instansi yang berkepentingan untuk bekerja sesuai fungsi dan tugas,'' tandasnya.  (mediaindonesia.com/jhonnie castro/flora kolondam)