Teks Foto Jakarta: Direktur Jenderal Perkebunan,Kementerian Pertanian, Ir.Gamal Nasir bersama seluruh jajarannya mengadakan konperensi pers di Jakarta Kamis pagi (17/7/2014)mengenai capaian kinerja pembangunanperkebunan sampai semester I tahun 2014. (Foto  : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

,BeritaRayaOnline,-Pemerintah menerjunkan tim independen untuk melakukan investigasi angka rendemen yang selama ini dinilai menjadi akar kemelut antara petani dan pabrik gula (PG).

Nurnowo Paridjo, Direktur Tanaman Semusim Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, mengungkapkan, tim ini berisikan seluruh pemangku kepentingan plus anggota independen dari perguruan tinggi.

"Nanti tim ini yang akan melansir berapa sih sebenarnya rendemen kita dan angka ini akan dipercaya oleh semua pihak. Jadi tidak ada lagi
dusta diantara kita,"  ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Dia mengungkapkan, selama ini petani dan PG seringkali saling mencurigai sehingga semakin memperburuk situasi pergulaan nasional.

Seperti dilansir oleh Dewan Gula Indonesia (DGI) pada Taksasi Maret 2014 lalu, Nurnowo menyebutkan angka rendemen ditargetkan mencapai 8,07%, namun dinamika cuaca membuat posisi rata-rata rendemen nasional saat ini hanya 6,7%.

Selain itu, dia mengemukakan penurunan angka rendemen ini otomatis membuat target produksi yang dicanangkan pada tahun ini sebesar 2,9 juta ton turun di kisaran 2,57 juta ton.

Meskipun demikian, Nurnowo menyebutkan bahwa penurunan rendemen tersebut hanya berlaku di areal kebun rakyat, bukan swasta. Saya baru dapat laporan kalau rendemen areal perkebunan milik swasta ada yang mencapai 8,17%, katanya.

Peremajaan Tanaman Karet
Pemerintah menganggarkan Rp 78 miliar untuk melakukan peremajaan tanaman karet. Demikian diungkapkan Sekretaris Dirjen Perkebunan, Irmi Nurbahar, pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Pembangunan Perkebunan Semester I 2014 di Jakarta, Kamis (17/7/2014).
 Meski demikian, realisasi anggaran baru mencapai Rp 11 miliar. "Tahun 2014 kami mengadakan peremajaan karet, petani akan diberi fasilitas bibit dan sarana produksi perkebunan," kata Irmi.

Menurutnya, anggaran APBN terhitung kecil jika dibandingkan dengan pembangunan perkebunan nasional. Namun, anggaran perkebunan tidak hanya bersumber dari APBN saja. "Anggaran juga berasal dari anggaran daerah dan para pelaku usaha," ujarnya.

Kebun karet yang akan diremajakan seluas 11.455 hektare. Berdasarkan data BPS, pada 2013 volume impor karet Indonesia sebesar 24.200 ton atau senilai 51,2 juta dolar AS. Hingga triwulan pertama 2014, impor karet mencapai 6.300 ton atau setara 10,3 juta dolar AS. Impor tertinggi terjadi pada bulan Januari yakni sebanyak 2.900 ton.(dbs/lasman simanjuntak)