Jakarta, BeritaRayaOnline,-Kinerja pemerintah dalam membangun infrastruktur permukiman (bidang cipta karya) dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) ke-1 tahun 2004-2009 dan RPJM ke-2 tahun 2010-2014. Dalam RPJM ke-2, pembangunan infratsruktur bidang cipta karya diarahkan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas. Pemerintah mengindentifikasikan beberapa isu strategis untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, diantaranya yaitu rendahnya layanan air minum aman, rendahnya layanan sanitasi layak, meluasnya kawasan kumuh dan penanggulangan kemiskinan.

Menjawab tantangan tersebut menurut Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S Ernawi, dalam acara buka puasa bersama Forum Wartawan Pekerjaan Umum (Forwapu) di Jakarta, Rabu sore (23/7/2014), pemerintah memberikan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi jalan lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Pelaksanaan pembangunan parasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infratsruktur," katanya.

Capaian penyediaan akses air minum sampai dengan akhir tahun 2013 telah mencapai 67,7 persen pendududk. Berdasarkan perkiraan maju hingga tahun 2015, pemerintah optimis target Millennium Development Goals (MDGs)untuk sektor air minum sebesar 68,87% dapat tercapai. Sedangkan capaian pelayanan sanitasi meningkat menjadi 59,7 persen dari target MDGs sebesar 62,4 persen penduduk yang diperkirakan dapat terwujud pada 2015.Sementara menurut data Susenas 2011, luasan kawasan kumuh tersisa sebesar 12,75 persen atau menurun 8,18  persen dari kondisi tahun 1993.

"Setelah hampir dipastikan mencapai target MDGs tahun 2015, tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100 persen mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen, dan menyediakan akses sanitasi layak 100 persen untuk masyarakat Indonesia pada 2019 atau di akhir RPJM ke -3 tahun 2015-2019," jelas Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi.(lasman simanjuntak)