Teks Foto  : Menteri Pertanian Suswono saat diwawancarai wartawan usai memberikan penghargaan tingkat nasional di lingkungan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin pagi (18/8/2014). (Foto :Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyesalkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2014 yang membatalkan sebagian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang penetapan hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dia mengatakan, pada dasarnya produk pangan merupakan produk yang beragam sehingga pengenaan PPN ini dianggap tidak adil bagi sebagian produk pangan.

"Produk pertanian ini kan beragam, ada perkebunan dan holtikultura. Kemudian ada yg dikelola industri dan ada yang dikelola petani. Kalau semua diseragamkan kena PPN, itu tidak bijaksana. Tidak bisa disamaratakan," ujarnya kepada wartawan seusai memberikan penghargaan tingkat nasional kepada Penyuluh Pertanian PNS Teladan,Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan, Petani Berprestasi, Gapoktan Berprestasi,, Kelembagaan Ekonomi Berprestasi, BP3K Berprestasi, P4S Berprestasi, Penyuluh Pertanian Pemenang Lomba Karya Tulis Imiah Bidang Pertanian, dan Tenaga Pendidikan Berprestasi, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (18/8/2014).

Suswono menjelaskan, pihaknya telah berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) soal masalah ini. Seperti dia telah meminta Menkeu untuk membebaskan PPN untuk tepung singkong. Hal ini karena banyak industri rumah tangga yang menghasilkan produk olahan pangan tersebut.

"Kalau dikenakan PPN, nanti tidak kompetitif. Kita berharap tepung singkong ini bisa mensubsitusi 20 persen dari terigu impor. Karena Indofood bisa menyerap selama harganya kompetitif," katanya.

Selain itu, Kementan juga tengah menyisir produk pangan apa saja yang PPN-nya bisa dibebaskan. Dengan hal tersebut diharapkan bisa lebih kompetitif.

"Saya sedang meminta kepada eselon 1 untuk menyisir supaya nanti apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, misalnya  dengan merevisi aturan yang ada. Oleh karena itu perlu kita sisir, yang mana supaya tidak menekan pada tingkat petani," tandas dia. (liputan6.com/lasman simanjuntak)