Jakarta, BeritaRayaOnline,-Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto Jumat pagi (4/7/2014) melantik sejumlah pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Kementerian PU. Pengangkatan Pejabat structural dilaksanakan karena kosongnya beberapa jabatan yg disebabkan pejabat sebelumnya memasuki masa purnabakti, maupun adanya mutasi, rotasi sesuai kebutuhan organisasi.
Untuk jabatan eselon I, Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang semula Moh. Hasan digantikan oleh Mudjiadi jabatan lainnya yang mengalami pergantian adalah posisi Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat yang semula di jabat oleh Mudjiadi digantikan oleh Andreas Suhono.
“Jabatan adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik, untuk itu saya meminta kepada bapak dan ibu pejabat dan pegawai di kementerian pu agar bisa bekerja sama dan bersinergi dan memiliki tanggung jawab moral atas kepercayaan jabatan yang diberikan, tidak hanya kepada pimpinan tapi juga kepada Tuhan YME,”ucap Djoko di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PU menyampaikan 4 poin utama. Poin pertama bahwa pemotongan atau penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2014 pada Kementerian PU sebesar Rp 9 triliun tidak akan mengurangi kualitas pekerjaan di bidang PU.
Poin kedua Djoko mengatakan bahwa perlunya perhatian bersama dalam memberikan layanan infrastruktur bidang PU khususnya jalan dalam rangka menghadapi Idul Fitri tahun 2014.
“Kondisi jalan pada jalur mudik harus diusahakan pada kondisi mantap atau paling tidak harus tetap berfungsi baik dan harus dilalui oleh para pemudik dengan nyaman. Khusus pada Jalur Pantura, Jalur Lintas Selatan Jawa, serta jalur strategis lainnya diharapkan agar pekerjaan fisik dapat diselesaikan paling lambat pertengahan puasa ini,”ujarnya.
Selain itu, Menteri PU menjelaskan tentang pengelolalaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kementerian PU dimana dengan terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 terkait Aparatur Sipil Negara, maka peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus diselenggarakan secara sistematik berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. “Kita harus segera melengkapi seperangkat sistem SDM, seperti manajemen karir, assessment center, standar kompetensi, manajemen kinerja, dan sistem informasi SDM,”ujar Djoko.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa penerapan sistem kewilayahan kinerja pegawai berdasarkan peraturan pemerintah tahun 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS harus mulai digunakan tahun 2014 ini sebab daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang selama ini kita gunakan sudah tidak digunakan lagi.
“Oleh karena itu saya menghimbau agar seluruh pegawai yang bekerja di Kementerian PU mulai menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang akan menjadi dasar penilaian kinerja pada akhir tahun 2014 dan pembayaran tunjangan kinerjanya,”jelas Djoko.
Menjelang Pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 nanti, Djoko menghimbau kepada para aparatur negara di kementerian PU untuk tetap menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan kampanye termasuk dilarang menggunakan fasilitas kantor dan pelaksanan kampanye dalam bentuk apapun.
“Namun demikian, harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keyakinan masing-masing, apabila ada perbedaan dalam menentukan pilihan, mohon kiranya tidak dijadikan sarana perpecahan, jangan terpancing pada kampanye hitam,”tutupnya.
Di Lingkungan Sekretariat Jenderal PU
Sertijab turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Mudjiadi, SAMPU Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional Imam Agus Nugroho, SAMPU Bidang HUbungan Antar Lembaga Deni Ruchyat serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Setjen PU.
Dalam arahannya, Agoes menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi yang dilakukan merupakan sebuah tantangan baru dan sebagai peningkatan kinerja.
Lebih lanjut ia juga kembali mengingatkan mengenai tanggung jawab PNS terutama dalam disiplin bekerja , “Pejabat juga perlu membina Eselon di bawahnya hingga ke staf, jangan sampai persoalan dinas misalnya tidak diketahui oleh pimpinan,”tutur Agoes.
Adapun pejabat yang melakukan sertijab yaitu Andreas Suhono kepada A. Hasanuddin sebagai Kepala Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri; Wartantio Pribadi kepada Riono Suprapto sebagai Kepala Bagian Perencanaan Umum, Biro PKLN ; Riono Suprapto kepada Brawijaya sebagai Kepala Bidang Pengembangan Investasi, Pusat Kajian Strategis; Lia Maulida kepada Sri Salmiani sebagai Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum ;Sri Salmiani kepada Lia Maulida sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum; serta Edward Abdurrahman kepada Bimo Adi Nursanthyasto sebagai Kepala bidang Pelaporan Pimpinan dan Pemrograman, Pusat Komunikasi Publik (puskom publik pu/lasman simanjuntak)
0 comments