Dia menyebutkan, selain harus menghadapi penyempitan lahan dan beralih profesi menjadi petani penggarap, masuknya produk-produk impor membuat produk pertanian lokal sulit bersaing.
Menurut Hasto, Indonesia butuh pemerintah yang kuat dan memiliki keberpihakan lebih besar terhadap sektor pertanian. Selama ini pertanian tidak digarap secara serius, dan bahkan semakin tergantung dengan produk-produk impor.
"Setiap tahun anggaran pertanian semakin kecil. Dalam RAPBN 2014 alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian hanya 2,5%, atau Rp 15,47 triliun. Padahal, untuk subsidi BBM yang banyak terbuang di jalanan anggarannya mencapai Rp 210,7 triliun. Kondisi pertanian kita sangat memprihatinkan. Karena itu butuh revolusi," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Saat ini, luas lahan pertanian kian menyempit, laju tahunan konversi lahan baru 110.000 ha per tahun atau dua kali lebih luas daripada target pencetakan sawah baru sekitar 60.000 ha per tahun. Kemampuan cetak sawah yang terbatas, maka lahan pertanian Indonesia seluas 7,75 juta ha akan habis dalam 65 tahun mendatang.
Kehidupan petani pun terjepit. Akses permodalan tidak gampang. Penyaluran KUR untuk sektor pertanian hanya Rp2,475 triliun (15,0%) dari total volume kredit KUR tahun 2009 sebanyak Rp16,450 triliun. Kredit tersebut diterima oleh 231.193 petani (10%) dari sebanyak 2.301.575 debitur KUR dengan plafon kredit rata-rata Rp10,71 juta per petani.(sindonews.com/lasman simanjuntak)
0 comments