Jakarta, BeritaRayaOnline,- Kementerian Pertanian mengkhawatirkan terjadinya konversi lahan produktif pertanian menjadi nonproduktif. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini konversi lahan produktif pertanian di Indonesia terjadi rata-rata sekitar 100 ribu hektare per tahun. Sedangkan pemerintah hanya mampu menciptakan lahan sawah baru sekitar 40 ribu hektar per tahun.

"Itu kan artinya defisit. Ancaman kekurangan pangan terjadi di depan mata jika ini dibiarkan terus terjadi," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Rabu, 10 September 2014.

Saat ini petani di Indonesia rata-rata hanya mempunyai lahan pertanian seluas 0,3 hektare. Dengan luas lahan yang minim, Suswono menilai tingkat keekonomian petani di Indonesia belum memadai. Untuk mencapai tingkat keekonomian yang memadai, menurut Suswono, setidaknya petani menguasai lebih dari 2 hektare sawah.

"Makanya tak heran jika angka kemiskinan paling banyak terjadi di kelompok petani. Angkatan kerjanya banyak, namun lahan yang diolah terbatas," ujar Suswono.

Karena itu, Suswono sepakat Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengatur tentang batas luas lahan yang dimiliki sebuah badan hukum. Menurut dia, dengan adanya pembatasan kepemilikan lahan itu, pemerintah bisa memberikan akses lahan kepada petani.

 "Memberikan akses lahan itu artinya meminjamkan kepada para petani yang mau menggarap jadi lahan pertanian. Tak perlu diberikan sertifikat, karena, jika meninggal, lahan itu tentu akan dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Lahan akan kembali menyempit," ujarnya.

Sedangkan pengusaha perkebunan besar, kata Suswono, sebenarnya tetap bisa mengolah lahan. Namun yang diberikan kepada para pengusaha besar itu adalah lahan-lahan yang memang tak dapat diakses oleh petani kecil, seperti lahan yang lokasinya sulit dijangkau.

 "Pengusaha perkebunan besar punya peralatan mekanisasi. Mereka bisa mengolah lahan yang tidak bisa dikelola oleh petani kecil," ujarnya.(tempo.co.id/lasman simanjuntak)