Jakarta, BeritaRayaOnline, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan untuk meningkatkan daya saing di pasar jasa konstruksi kita perlu membangun kontraktor-kontraktor yang spesialis (bukan generalis-red) karena kenyataannya sampai saat ini konraktor-kontraktor kita yang spesialis baru mencapai lima persen.
Hal tersebut ditegaskannya kepada wartawan usai membuka Forum Rapat Koordinasi TPJKD di Jakarta, Jumat pagi (19/9/2014)."Di Jepang, misalnya, 50 % kontraktornya sudah spesialis. Bahkan di Tiongkok sudah di atas 40 %. Ini bisa masuk pekerjaan konstruksi yang penuh daya saing.Kita harus segera membangun kontraktor-kontraktor yang spesialis, karena selama ini kontraktor Indonesia masih generalis," ucapnya dalam jumpa pers tersebut Wamen PU didampingi Hediyanto W.Husaini, Kepala Badan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum.
Dikatakannya lagi, pemerintah mendorong para pengusaha jasa konstruksi untuk mengembangkan spesialisasi keahlian.Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum menegaskan di negara-nagara maju para kontraktor sudah berubah menjadi spesialis, sehingga terhadap pekerjaan tertentu yang memerlukan spesialisasi tinggi langsung terkelompokkan.
"Saat ini di kita yang banyak justru generalis," selanya.
Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto kedepan para pembina jasa konstruksi di daerah harus mendorong pelaku usaha di wilayahnya untuk mengembangkan spesialisasi konstruksi tertentu seperti ahli batu, ahli kayu ataupun spesifikasi lainnya untuk memberikan daya saing menghadapi pasar bebas regional Asean (MEA).
"Kita harus berfikir memanfaatkan peluang seperti ke Malaysia, Filipina, Vietnam atau ke Myanmar," jelasnya.
Pada bagian lain ketika memberikan kata sambutan pembukaan Forum Rapat Koordinasi TPJKD , Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta persaingan global, memperbaiki kualitas daya saing jasa dan industri konstruksi nasional adalah suatu keniscayaan. Salah satu upayanya adalah melalui peningkatan pembinaan jasa konstruksi baik di pusat maupun di daerah.
"Namun, sayangnya Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) belum maksimal dalamm melaksanakan perannya dalam mengawasi pelaksanaan konstruksi di wilayahnya masing-masing," kata Hermanto Dardak.
Pengawasan Kontraktor di Daerah
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan meningkatkan pengawasan kontraktor di daerah. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas daya saing jasa konstruksi nasional untuk menghadapi pasar bebas ASEAN di 2015.
"Kami lihat peran serta dari tim pembina jasa konstruksi daerah (TPKJD) belum maksimal melakukan pengawasan terhadap kontraktor di daerah," katanya lagi.
Menurut dia, belum maksimalnya peran tim pembina disebabkan permasalahan dalan sense of responsibility, pendanaan, serta implementasi fungsi tugas. Ini berarti fungsi dari pembina jasa konstruksi di daerah belum efektif.
"Ini menjadi bahan evaluasi kami di Kementerian PU, karena ujung tombak pembangunan infrastruktur terdapat di daerah," ujar Hermanto
Sementara itu Hediyanto W Husaini, Kepala BP Konstruksi Kementerian PU, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan tiga aspek pembinaan yaitu, pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Diharapkan persiapan tersebut dapat menghadapi persaingan global khususnya di ASEAN.
"Kami mendorong kerja sama dan memfasilitasi pelaku konstruksi untuk berkiprah di luar negeri terutama di Myanmar, Timor Leste, Aljazair, dan beberapa negara di Timur Tengah," kata Hediyanto.
Selain itu, lanjut dia, saat ini dilakukan upaya memperkuat jaringan tenaga kerja di ASEAN dan telah dilakukan kerja sama antara BP Konstruksi dan CIDB Malaysia untuk melakukan harmonisasi standar kompetensi serta pengembangan program pelatihan dan penilaian.(lasman simanjuntak)
0 comments