Blora,BeritaRayaOnline,-Menteri Pertanian Suswono mengatakan untuk mencapai swasembada gula perlu tambahan lahan seluas 35O ribu hektar.
"Untuk mencapai swasembada gula perlu tambahan lahan seluas 35O ribu hektar," ujar Menteri Pertanian Suswono didampingi Kamadjaya, Presiden Direktur Pabrik Gula (PG) Blora di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (11/1O/2O14).
Selain itu, lanjut, Menteri Pertanian Suswono di depan para petani tebu Blora, pabrik gula (PG) di Pulau Jawa sebenarnya sudah ada sejak zaman Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1826 di Pekalongan (Sragi).
"Saat ini ada 52 pabrik gula BUMN sebesar 1O persen sudah direvitalisasi, itu pun tidak dapat rendemen.Dan, diharapkan ada 2O pabrik gula baru untuk kita bisa mencapai swasembada gula,"katanya.
Mentan Suswono juga menyinggung tentang masih adanya gula rafinasi justru masuk ke pasar-pasar tradisionil.
"Sudah saya bilang ke Menteri Perdagangan supaya ini segera dibenahi.Dengan masih masuknya gula rafinasi ke pasar tradisionil bisa menganggu harga gula di tingkat petani.Saat ini di Provinsi Jawa Timur ada 4 ton gula petani tak bisa dijual," ujarnya.
Di Pulau Jawa untuk ekspansi sulit ke depannya, petani ada pilihan, petani jadi terpacu.Kalau ada pabrik gula (PG) yang tidak efisien, ya, ditutup aja.
"Inilah persyaratan-persyaratan yang belum bisa terpenuhi.Namun, kita harus akui masih ada 'semangat' khususnya dari kalangan importir untuk import gula,"katanya.
"Sebetulnya kita sudah tentukan bulan Mei-November.Selama giling tak boleh import gula, ini aturannya yaitu tak boleh import satu bulan dan sesudah satu bulan.Namun, harus diakui kewenangan untuk izin impor bukan di Kementerian Pertanian, tetapi di Kementerian Perdagangan.Pengawasan kita memang masih lemah.Mudah-mudahan pemerintahan baru nanti dengan program kedaulatan pangan, ada semangat baru.Kita juga harus akui koordinasi antar sektor dan instansi belum berjalan dengan baik," ujarnya.
Menteri Pertanian Suswono memberikan contoh bagaimana Menteri Pertanian di Malaysia punya kewenangan dari hulu sampai hilir, dari mulai tanam sampai menjual produk pertanian dijalankan sepenuhnya oleh Menteri Pertanian di Malaysia.
"Di Indonesia Menteri Pertanian punya keterbatasan dalam mengambil keputusan tidak seperti Menteri Pertanian di Malaysia.Namun demikian kita sebenarnya telah cukup membentengi diri, terutama ketika berhadapan dengan para importir yang memanfaatkan keuntungan, tetapijustru merugikan para petani," katanya .
(lasman simanjuntak)
0 comments